Demo Mahasiswa Tolak Penundaan Pemilu Diwarnai Penganiayaan Ade Armando

Demonstrasi mahasiswa dari 18 universitas di Indonesia yang menolak wacana perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo atau penundaan Pemilu 2024 diwarnai penganiayaan pegiat media sosial Ade Armando pada Senin (11/04).

Ade Armando dianiaya massa saat mengikuti aksi demonstrasi di depan gedung DPR/MPR RI. Ade dianiaya sekumpulan massa hingga tersungkur ke aspal. Bahkan celana panjang yang dikenakannya hilang. Ade juga mencoba melindungi kepala dan badan sambil tersungkur ke tanah ketika dia diamuk massa.

Polda Metro Jaya mengultimatum agar para pelaku penganiayaan pegiat media sosial dan juga dosen Universitas Indonesia itu untuk segera menyerahkan diri kepada pihak berwajib.

"Jika tak menyerahkan diri kami akan tangkap," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (11/04), sebagaimana dilaporkan kantor berita Antara.

Fadil mengatakan jika pelaku pengeroyokan tidak menyerahkan diri, maka pihak kepolisian segera melakukan upaya penegakan hukum.

"Besok mungkin kami akan melakukan upaya penegakan hukum dan mengumumkan identitas pelaku," ujarnya.

Fadil juga mengatakan polisi telah mengantongi identitas para pelaku pengeroyokan tersebut.

"Untuk para pelaku, kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya," kata dia.

Fadil mengungkapkan Ade Armando menderita luka di bagian kepala akibat dikeroyok, namun petugas kepolisian berhasil mengevakuasi yang bersangkutan dari amuk massa dan membawanya ke rumah sakit.

"Kondisi Ade Armando memprihatinkan. Beliau terluka di bagian kepala. Sekarang tim Polda Metro Jaya sudah membawa beliau ke Rumah Sakit," ujar Fadil.

Baca juga:

• Perang tagar #MahasiswaBergerak dan #SayaBersamaJokowi warnai demo 11 April, apa pengaruhnya?
• Penundaan Pemilu 2024: Seruan kalangan elit politik, apakah mungkin terealisasi?

Pada Senin (11/04), para mahasiswa dari 18 universitas di Indonesia yang menggelar aksi demonstrasi di Jakarta, mendesak Presiden Jokowi memberikan pernyataan jelas untuk menolak wacana perpanjangan jabatan atau penundaan pemilu.

Mereka menilai pernyataan terakhir presiden kepada menterinya "masih bersayap dan memberikan peluang bagi DPR untuk mengubah undang-undang".

Dalam rapat terbatas di Istana yang digelar hari Minggu (10/4), Presiden Joko Widodo meminta jajarannya menyampaikan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu akan tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Pesan itu perlu disampaikan "untuk menepis spekulasi yang terlanjur berkembang di masyarakat".

Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Kaharuddin, mengatakan aksi demonstrasi pada Senin (11/04) merupakan gelombang pertama gerakan mahasiswa atas enam tuntutan mereka yang harus dipenuhi pemerintah.

Pada Senin (28/03) lalu mereka telah menyerahkan tuntutan itu kepada presiden dan memberikan waktu 14 hari untuk menjawab.

Tuntutan pertama, mendesak Presiden Jokowi bersikap tegas atau menolak atas wacana penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan tiga periode.

Kemudian mendesak presiden menunda proyek pembangunan Ibu Kota Negara, menstabilkan harga serta ketersediaan bahan pokok, mengusut mafia minyak goreng, menyelesaikan konflik agraria, dan menuntut presiden juga wakil presiden menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.

Jika pemerintah tidak memenuhi permintaan tersebut maka gelombang demonstrasi berikutnya akan terus bergulir, kata Kaharuddin.

"Gerakan mahasiswa tidak akan berhenti pada 11 April 2022. Dan 11 April merupakan puncak gelombang pertama, akan ada gelombang-gelombang berikutnya ketika pemerintah keluar dari jalurnya dan mengeluarkan kebijakan yang nyeleneh," jelas Kaharuddin kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (10/4).

Dari enam tuntutan yang disuarakan, penolakan atas wacana perpanjangan jabatan presiden hingga tiga periode menjadi persoalan krusial, tegasnya.

Sebab kendati beberapa hari lalu presiden telah memerintahkan para menterinya untuk tidak lagi membahas soal penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden ke publik, tapi hal itu dianggap tidak cukup.

Perkataan presiden disebut masih membuka peluang bagi DPR mengubah undang-undang.

Sehingga diperlukan pernyataan yang lebih tegas dan terang benderang bahwa presiden menolak sepenuhnya gagasan tersebut.

"Kami butuh pernyataan sikap dan komitmen bahwa presiden menolak. Apalagi keberadaan oposisi saat ini lemah. Begitu juga dengan DPR. Karena itu kami hadir untuk mengkritisi pemerintah agar kebijakannya pro kepada rakyat."

"Kalau Presiden Jokowi tidak bisa tegas, maka tentu akan memicu gerakan mahasiswa untuk terus bergerak. Karena wacana itu sangat jelas menyalahi konstitusi," ujarnya.

Intimidasi

BEM SI sebelumnya tidak memberitahu lokasi aksi demonstrasi mereka. Kaharuddin mengatakan, hal itu agar keberadaan mereka tidak disusupi kelompok yang berupaya menggembosi aksi tersebut.

"Yang pasti kami berdemo di satu titik, tapi kami berjaga-jaga supaya tidak ada kelompok anarkistis yang menyusupi aksi kami."

Namun muncul kabar Aliansi BEM SI memindahkan lokasi demonstrasi dari dekat Istana Merdeka - tepatnya di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya - ke depan Kompleks Gedung DPR/MPR di Senayan Jakarta, Senin (11/04).

"Lokasinya di DPR sekitar pukul 10.00 WIB," kata Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yusfrizal, di Jakarta pada Minggu malam (10/04), seperti dikutip Antara.

Baca juga:

• Penundaan Pemilu 2024 dengan big data Luhut: Walau tidak diatur dalam UU, bisakah big data jadi alasan menunda pemilu?
• Wacana Pemilu 2024 ditunda terus bergulir, anggaran belum disetujui, Ketua KPU sebut pencairannya 'harus segera, paling tidak bulan ini ditetapkan'

Dia juga bercerita menjelang aksi demonstrasi 11 April, beberapa rektor universitas mengeluarkan surat edaran yang isinya melarang mahasiswa turun ke jalan.

Tak cuma itu layanan perpesanan WhatsApp milik semua ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI sempat diretas sehingga menyulitkan dalam berkomunikasi.

Adapun akun Instagram dan Facebook milik Kaharuddin yang diretas sejak tiga hari lalu masih belum pulih setelah muncul unggahan berisi informasi hoaks soal pembatalan aksi demonstrasi 11 April 2022.

"Diretas sejak tiga hari lalu dan sampai sekarang saya tidak bisa masuk ke akun Instagram dan Facebook saya," imbuh Kaharuddin.

"Tentunya dari mahasiswa semakin ada tantangan, semakin semangat membela kebenaran, sebab artinya apa yang kami lakukan benar."

"Tentu perjuangan dipenuhi kesulitan, tapi kuncinya keberanian dan kami siap mengambil risikonya."

Dia juga menegaskan aksi demonstrasi ini bukan ditujukan untuk menggulingkan Presiden Jokowi menyusul beredarnya poster yang mengatasnamakan BEM SI dan mencantumkan tagar turunkan Jokowi di media sosial.

"Tuntutan kami jelas tidak ada bahasa menggulingkan."

'Ucapan Presiden Jokowi tidak bisa dipegang'

Sejalan dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan pernyataan Presiden Jokowi yang memerintahkan menterinya tidak lagi berbicara soal perpanjangan masa jabatan, patut dikritisi lantaran dalam beberapa hal perkataan dan tindakannya kerap berseberangan.

Isnur mencontohkan ketika Jokowi masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta dan berkata tidak memikirkan pencalonan sebagai presiden.

Namun yang terjadi justru ia maju bersama Jusuf Kalla.

"Kita juga melihat track record sebelumnya, ucapan Jokowi tidak bisa dipegang dan sering kali berubah. Janji Jokowi memperkuat KPK, tapi tidak kejadian. Jadi kami patut menduga apakah pernyataan itu konsisten?"

"Lalu cara Jokowi dalam membuat kebijakan bagaimana selama ini tertutup dan tidak partisipatif, tergesa-gesa, dan menabrak banyak prinsip. Misalnya UU KPK, Omnibus Law, cepat sekali."

"Jadi tidak menutup kemungkinan mengamandemem UU."

Apa tanggapan pemerintah?

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Rumadi Ahmad, mengatakan sikap Presiden Joko Widodo sudah sangat jelas soal perpanjangan masa jabatan.

Ia merujuk pada beberapa kali pernyataan presiden yang menyatakan taat pada konstitusi dan meminta menteri-menterinya fokus pada pekerjaan serta tidak lagi bicara tentang perpanjangan jabatan.

"Pernyataan-pernyataan presiden tidak ada yang bersayap, semua sangat jelas. Tidak ada yang lebih tinggi dari konstitusi di negara ini. Karena itu, tidak ada lagi hal yang perlu dipernyatakan terkait sikap presiden soal tiga kali masa jabatan."

"Jadi mohon hal ini tidak lagi dipersoalan dan meragukan sikap Presiden Jokowi," kata Rumadi.

Dalam Rapat Kabinet Terbatas pada Minggu (10/4), Presiden Jokowi meminta jajarannya agar menyampaikan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu digelar pada 14 Februari 2024 dan pilkada serentak dilaksanakan pada 27 November 2024.

"Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi dan isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan," ujar Presiden Jokowi dalam video Ratas Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diperoleh BBC News Indonesia.

"Karena jelas kita telah sepakat pemilu dilaksanakan 14 Februari."

Polisi 'represif'

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, juga khawatir aksi demonstrasi mahasiswa itu akan direspons dengan kekerasan dan kriminalisasi oleh kepolisian seperti yang terjadi saat penolakan Undang-Undang Omnibus Law.

Kontras mencatat ada 1.500 aduan kekerasan aparat selama gelombang demonstrasi UU Omnibus Law. Dua kasus di antaranya yakni penembakan oleh polisi hingga tewas.

Karena itulah ia mendesak polisi untuk tidak melakukan kekerasan ataupun penangkapan secara sewenang-wenang. Pasalnya kewajiban polisi dalam aksi demonstrasi adalah melindungi, mengayomi, dan membantu jalannya aksi demo dengan tertib.

"Enggak boleh dengan alasan-alasan tertentu melakukan pembubaran secara paksa, apalagi melakukan kekerasan."

Menteri Koordinator Politik, Hukum, Keamanan Mahfud Md mengatakan tidak ada larangan bagi masyarakat menyampaikan aspirasi. Pemerintah, sambungnya, telah berkoordinasi dengan polisi tidak memakai kekerasan dan tidak membawa peluru tajam.

"Dalam menghadapi rencana unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya, dan tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi," ucap Mahfud.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, E Zulpan, meminta peserta aksi tidak bersikap anarkistis dan mempersilakan masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa.

Sementara itu Kemendikbud Ristek mengeluarkan surat imbauan yang ditujukan kepada dinas pendidikan dan sekolah di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, agar dapat mencegah keterlibatan siswa SMK dalam aksi unjuk rasa 11 April.

Artikel ini merupakan hasil liputan BBC Indonesia yang ditayangkan juga di Kompas.TV

Penulis : Edy-A.-Putra

Sumber : BBC