Ekonomi Pancasila sebagai Tumpuan Bangsa Demi Mencapai Kesejahteraan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menyusul kesuksesan empat seminar sebelumnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kompas TV kembali menyelenggarakan Seminar Pancasila 2022. Seminar kali ini dilaksanakan secara hybrid di Unika Atma Jaya Jakarta.

Seminar episode keempat ini mengangkat judul “Ekonomi Pancasila Demi Terwujudnya Kesejahteraan”. Frisca Clarissa ditunjuk sebagai host sekaligus moderator yang memandu jalannya seminar.

Resesi Global 2023 yang kian nyata serta kenaikan harga minyak dunia dan pangan menjadi realita yang harus dihadapi hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah memperingatkan masyarakat untuk menghadapi situasi tak menentu di masa mendatang.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan bangsa Indonesia ternyata sudah digagas oleh Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta. Dikutip dari prosiding Kongres Pancasila ke-4 antara Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pattimura 2014, Muhammad Hatta pertama kali menyebutkan ekonomi Pancasila dalam artikelnya yang berjudul Pengaruh Kolonial Capital Indonesia.

Ekonomi Pancasila merupakan ekonomi kerakyatan yang pelaksanaannya bertujuan memenuhi kebutuhan tiap-tiap orang Indonesia, bukan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Cara yang dilakukan tentu saja memenuhi unsur keadilan sosial bagi seluruh masyarakat seperti sila ke-5 dalam Pancasila. Ekonomi Pancasila sebagai jalan tengah atas gerakan ekonomi ini juga termaktub dalam Pasal 33 UU 1945.

Selain itu, ekonomi Pancasila menjadi fondasi utama bagi perekonomian Indonesia yang teratur sehingga konomi kerakyatan yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Baca Juga: Seminar Pancasila 2022 BPIP: Kupas Tuntas Lintas Generasi Pidato Bung Karno di Sidang Umum PBB

Sumber-sumber ekonomi penting yang memenuhi hajat orang banyak harus dikuasai oleh negara untuk kemaslahatan bangsa dan negara segala kekayaan sumber daya alam diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat.

Indonesia terus menunjukkan perannya dengan berkembangnya koperasi gotong royong di berbagai daerah. Produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.

Dengan berpegang pada konsep ekonomi Pancasila Indonesia akan mampu menghadapi segala tantangan ekonomi dunia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D dalam pidato pembukaannya menyampaikan, melalui seminar ini diharapkan dapat diperoleh gagasan-gagasan yang disumbangkan oleh para pemateri bagi permalahan ekonomi Indonesia maupun dunia.

Yudian memaparkan, dalam Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018 pasal 3 BPIP mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh.

Keberkelanjutan tugas tersebut juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang standar nasional pendidikan. Peraturan tersebut menegaskan Pancasila menjadi muatan wajib dalam kurikulum di tiap jenjang pendidikan.

Pada dasarnya, Pancasila menjadi pedoman hidup dan pandangan dan seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan, Pancasila mampu menjadi bintang penuntun dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan negara. Oleh karena itu, Pancasila memiliki setidaknya tiga hal dan menjadi way of life.

Pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, Pancasila menjadi sumber petunjuk untuk menuju kehidupan yang makmur dan sejahtera. Pancasila juga menjadi sekumpulan nilai yang terangkai secara sistematis yang difungsikan sebagai acuan dasar untuk berpikir bersikap dan perilaku.

Baca Juga: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Gelar Seminar Ekonomi Pancasila di Universitas Katolik Atma Jaya

Kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi kepercayaan dasar dan sumber dari segala sumber hukum yang menjadi acuan agar kehidupan berbangsa dan bernegara tetap berjalan dengan lima prinsip nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan.

Ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila dan paham yang dianut oleh bangsa Indonesia yang paham tersebut terbuka bebas aktif dan memiliki dimensi realitas idealitas dan fleksibel yang bersambungan dengan harapan mengenai masa depan yang lebih baik.

Tidak dipungkiri bahwa para depan bangsa menjadi fondasi utama dalam keberlanjutan kehidupan yang menentukan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Pancasila memang memainkan peran vital dalam membangun konsep ekonomi Indonesia.

Hal ini serupa dengan halnya konsep ekonomi yang diperkenalkan oleh presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pada 7 Agustus 1965 yang terformulasikan dalam konsep Trisakti, yaitu berdaulat dalam politik nerdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Bagi Presiden Soekarno, berdikari secara ekonomi bukan hanya soal menolak gagasan imperialisme dan neokolonialisme tetapi juga soal memberdayakan ekonomi lokal dan global.

Proklamator dan sekaligus Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia Muhammad Hatta juga mengenalkan koperasi sebagai bagian dari ekonomi rakyat yang bertumpu melalui pemikiran konsep Soekarno dan Hatta.

Konsep ekonomi Pancasila kemudian diproduksi ulang oleh paling tidak dua ekonom Indonesia yang sangat terkenal, yaitu Profesor Agus Salim dan Profesor Mubyarto pada tahun 80-an.

Namun, pengembangan konsep tersebut tidak berlanjut hingga akhirnya terputus. Seminar ini diharapkan dapat membuka dan melahirkan kembali gagasan-gagasan ekonomi Pancasila yang kelak juga mampuu teraktualisasikan dalam kebijakan pemerintah.

Selain peran pemerintah, diperlukan upaya kolaboratif serta elaboratif bagi para pengusaha Indonesia, terutama para kaum muda yang sekarang memiliki peran positif untuk merambah dunia usaha. Bangsa Indonesia seharusnya masih optimis bahwa nilai-nilai Pancasila sejatinya bisa diterapkan oleh semua pihak untuk bisa saling bergotong-royong agar bangkit bersama melewati masa sulit.

Diskusi Seminar Pancasila Episode Keempat: Ekonomi Pancasila Demi Terwujudnya Kesejahteraan

Pada seminar ini, narasumbernya terdiri dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Ekonom dan Rektor Unika Atma Jaya Jakarta Dr. Agustinus Prasetyantoko, Staf Khusus Presiden RI dan Social Entrepreneur Angkie Yudistia, dan selebritas sekaligus enterpreneur Christian Sugiono.

Teten Masduki mengawali diskusi dengan menjelaskan peran UKM dalam situasi perekonomian Indonesia saat ini. Berdasarkan data terbaru, ekonomi Indonesia sangat didominasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan rincian lebih dari 90 persen pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM.

Sementara itu, sektar 97 persen lapangan kerja itu disediakan oleh usaha mikro. Dengan kata lain, kontribusi UMKM terhadap PDB yakni sekitar 61 persen.

Saat pandemi, pelaku UMKM mengalami dua pukulan berat, yaitu dari sisi supply dan demand. Pemerintah dengan cepat melakukan kebijakan untuk mengantisipasi melemahnya UMKM.

Baca Juga: BPIP Gelar Seminar Pancasila 2022 Series 2, Sebarkan Nilai Gotong-royong

Pemerintah memprioritaskan melakukan program restrukturisasi yang menunda pembayaran perbankan. Pemerintah kemudian menyubsidi bunga dengan pembiayaan murah selama dua tahun pertama. Bahkan, pemerintah memberikan dana hibah sebagai modal UMKM.

Pemerintah juga mendorong UMKM untuk melakukan digitalisasi sehingga tetap bertahan di tengah gempuran pandemi. Para pelaku UMKM dituntut bergerak cepat dengan beradaptasi dan berinovasi terutama di era digital.

Saat ini sudah sekitar 20,2 juta UMKM Indonesia yang berbisnis di platform digital atau naik sekitar 153 persen sejak pandemi dan terus bertumbuh tiap tahunnya.

Teten juga menjelaskan implementasi nilai-nilai dasar Pancasila dalam perekonomian di tengah pandemi. Pemerintah menerapkan asas gotong royong dan kekeluargaan, yaitu ketika UMKM ada masalah semua pihak berkolaborasi.

Menurut Teten, penting untuk menguatkan ekonomi lokal termasuk menguatkan pelaku UMKM. Dalam konteks ekonomi Pancasila, membangun kemandirian ekonomi nasional tak kalah penting dengan melibatkan orang-orang kecil seperti UMKM.

Pemerintah mendorong UMKM menjadi bagian daripada rantai pasok industri dengan menjadi kemitraan usaha besar dan kecil. Poin ini telah disiapkan di Undang-Undang Cipta Kerja terutama ekosistem yang terintegrasi sehingga bisa bertumbuh, bukan bersaing.

Saat ini, baru sekitar 4,1 persen UMKM yang sudah terhubung ke global value chain. Berbeda dengan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Cina yang mengoptimalkan komponen industri dalam negeri.

Karena itu, Presiden sudah membuat kebijakan 30 persen kredit perbankan digunakan untuk UMKM. Selain itu, dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengharuskan 40 persen APBN dan APBD membeli produk koperasi dan UMKM sehingga memperkuat ekonomi kerakyatan.

Untuk menghadapi prediksi resesi di tahun mendatang, pemerintah telah mempersiapkan kebijakan subsidi impor. Kementerian Koperasi dan UKM pun sedang mempersiapkan model-model bisnis untuk merespon substitusi impor serta mempersiapkan kebijakan fiskal.

Pemerintah juga tengah merancang program besar untuk menyiapkan para entrepreneur muda untuk menaikkan jumlah kewirausahaan. Targetnya yaitu mencetak sekitar satu juta entrepreneur mapan dengan melakukan evolusi UMKM. Dengan begitu, produk yang dihasilkan memiliki daya saing di pasar lokal maupun global.

Hal ini sejalan juga dengan hasil survei, baik di regional maupun lokal domestik. Sebanyak 73 persen generasi muda sekarang ingin punya bisnis dan menjadi pebisnis bukan lagi ingin jadi pegawai negeri atau pegawai swasta.

Momentum tersebut sudah seharusnya direspon oleh perguruan tinggi yang nantinya mencetak lulusan berkualitas berjiwa entrepreneur. Menanggapi hal tersebut, Ekonom dan Rektor Unika Atma Jaya Jakarta Dr. Agustinus Prasetyantoko menjelaskan peran universitas dalam mengembangkan peluang wirausahawan muda.

Konsep yang digagas pemerintah dianggap sangat relevan karena pemuda zaman sekarang dinilai lebih suka untuk membangun usahanya sendiri terutama dengan modal penguasaan teknologi. Namun, peluang pemanfaatan teknologi dalam menghasilkan uang tidak terlepas dari tantangan lain sehingga tetap diperlukan pengawasan kampus.

Staf Khusus Presiden RI dan Social Entrepreneur Angkie Yudistia memiliki latar belakang sebagai perempuan milenial disabilitas yang menggunakan alat bantu. Berdasarkan pengalamannya, seorang penyandang disabilitas sering kali sulit mendapatkan akses informasi, ekonomi, hingga pendidikan.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2019 mengatur Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) sebagai payung yang menaungi kebutuhan penyandang disabilitas dalam berkarya.

Angkie secara aktif mengajak masyarakat untuk menyediakan wadah penyandang disabilitas yang memilki kapasitas untuk memiliki kesempatan kerja. Dengan mandiri secara ekonomi, penyandang disabilitas mampu bangkit dan merasa setara dengan orang lain.

Selebritas sekaligus enterpreneur Christian Sugiono mengaku telah mengimplementasikan kewirausahaan sejak lulus kuliah di Jerman tahun 2006. Christian telah memulai bisnis berbasis teknologi sehingga sudah lebih dahulu memahami pentingnya go digital.

Menurut Christian, digitalisasi UMKM tidak hanya berbicara mengenai berjualan media sosial. Namun, teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi UMKM, misalnya untuk memangkas ongkos administrasi dan pemasaran.

Diskusi berlangsung menarik dengan disambut antusiasme mahasiswa Unika Atma Jaya yang hadir secara langsung menyaksikan diskusi. Antusiasme para mahasiswa terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan.

Baca Juga: Pemanfaatan Teknologi Digital Untuk Mewujudkan Ekonomi Pancasila

Salah satunya adalah pertanyaan terkait dampak resesi yang tidak hanya menyangkut masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial. Masyarakat Indonesia yang berjumlah sekitar 270 juta jiwa memiliki latar belakang yang sangat beragam sehingga persiapan dalam menghadapi masa mendatang pun tentunya tidak sama.

Perlu digarisbawahi tentunya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan perempuan tidak berdaya memegang beban terberat dalam menghadapi masa depan yang tidak menentu. Langkah kecil yang dapat dilakukan adalah dengan lebih sering membeli produk UMKM terutama dari kelompok rentan. Anda bisa memulainya dnegan lebih sering ke pasar tradisional dan membeli produk lokal.

Menghadapi kondisi di tahun mendatang yang diprediksi gelap dan tidak menentu, masyarakat Indonesia harus yakin bahwa Indonesia memiliki prospek lebih baik dalam jangka panjang. Salah satu kuncinya adalah generasi muda berkualitas yang mampu mengadopsi dan mengadaptasi teknologi untuk memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan persoalan-persoalan sosial.

Pancasila sebagai dasar negara yang paripurna sudah menjadi bagian hidup masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Lahir dari latar belakang yang berbeda, tetapi memiliki tujuan mulia bersama salah satunya terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dunia, terus berubah, teknologi juga kian berkembang, tetapi Pancasila akan terus menjadi dasar negara Indonesia.

Penulis : Adv-Team

Sumber : Kompas TV