Mewujudkan Kebijakan Berbasis Evidence Melalui Pusat Data Nasional

KOMPAS. TV - Pesatnya perkembangan era digital membuat data kini menjelma menjadi aset berharga bagi masyarakat modern layaknya tambang emas dan minyak.

Tak heran, pengelolaan data yang efisien dan strategis mulai menjadi kunci bagi berbagai entitas, dari sektor pemerintah, swasta, hingga sipil.

Optimalisasi data tersebut bertujuan untuk mencapai kemajuan dalam masyarakat modern. Integrasi teknologi, pemanfaatan data, dan kesiapan sumber daya manusia mengadopsi praktik digital menjadi langkah krusial meningkatkan daya saing digital suatu negara, termasuk Indonesia. 

Transformasi Digital Nasional di Indonesia diharapkan menjadi solusi strategis mewujudkan visi menjadi negara dengan fundamental ekonomi kuat dan berdaya saing global.

Tingkat penetrasi internet dan jumlah pengguna internet yang terus meningkat setiap tahun menjadi indikator kuat bahwa Indonesia siap bertransformasi digital.

Menurut Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet mencapai 215,6 juta pada periode 2022–2023 atau meningkat 2,67 persen  dari periode sebelumnya.

Baca Juga: Akselerasi Transformasi Digital dengan Kepemimpinan Digital - NGOPI

Upaya percepatan laju implementasi strategi satu data menjadi fokus utama dalam mendorong transformasi digital nasional.

Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan data yang berkualitas, setara standar, dan mudah diakses bersama. Kebijakan ini menjadi pondasi penting dalam mendukung proses pengambilan kebijakan dan keputusan berbasis data. 

Peluncuran Portal Satu Data Indonesia pada akhir 2022 merupakan langkah konkrit dalam mewujudkan visi Satu Data.

Seiring instruksi Presiden Joko Widodo, portal ini dibuat sebagai katalisator reformasi birokrasi agar lebih cepat, efisien, dan efektif. Dengan kebijakan Satu Data, semua kementerian/lembaga mendapatkan satu akses terhadap data yang terintegrasi.