Adanya MyPertamina ini setidaknya bisa mengurangi tindakan penyimpangan dengan solar subsidi. Dengan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, diharapkan tidak ada pembengkakan APBN akibat penyalahgunaan hak subsidi.
Berdasarkan implementasi di lapangan, program ini dapat dikatakan efektif. Namun, setelah menjalankan subsidi terbuka begitu lama, salah satu yang paling sering bocor adalah subsidi bbm tepat sasaran. Hal tersebut disebabkan belum adanya aturan resmi tertulis yang melarang masyarakat menggunakan BBM subsidi.
Wartawan Senior KONTAN Cipta Wahyana mengatakan, berdasarkan saran para ekonom pun subsidi yang disarankan merupakan subsidi langsung seperti bansos. Melalui subsidi langsung, imbasnya juga akan diterima secara langsung.
Selain alat untuk menjaga pemerataan kesejahteraan, proteksi, subsidi juga berperan sebagai ‘produk politik’ warisan masa lalu yang tidak bisa langsung dicabut. Karena itu, tidak bisa dihapuskan begitu saja melainkan memerlukan beberapa tahapan.
Penggunaan QR Code ini merupakan langkah awal bentuk transformasi perbaikan agar tidak terjebak dalam subsidi terbuka. Oleh sebab itu, program ini memerlukan dukungan semua pihak selama dijalankan secara konsisten.
Perpres no. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sendiri masih perlu disempurnakan untuk mempertajam penggunaan BBM terutama yang subsidi agar lebih tepat sasaran.
Poin lainnya adalah diperlukan komitmen bahwa pengawasan jalan terus untuk mengawasi seluruh transaksi pembelian solar di seluruh Indonesia.
Sementara itu, sejumlah kendala pun tak dapat dihindari seperti keluhan soal jaringan atau pengguna yang merasa jatahnya terpakai orang lain.
Pertamina sejauh ini belum menerima laporan dari internal terkait kebocoran data pengguna. Pertamina terus mengimbau agar pengguna tidak menyebarluaskan QR code yang dimiliki karena bersifat rahasia agar tidak disalahgunakan.
Di masa mendatang, diharapkan pembayaran secara cashless juga bisa dikembangkan sehingga lebih terintegrasi dan transaksi berlangsung cepat.
Terkait subsidi terbuka, di masa pemerintahan Jokowi menurut sejumlah analisa terlihat tidak konsisten. Pengeluaran subsidi energi tahun lalu menjadi sorotan dikarenakan jumlahnya membengkak akibat pandemi.
Tahun ini diperkirakan jumlahnya menurun tetapi pemerintah lebih berhati-hati untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, diperkirakan langkah awal presiden mengalihkan subsidi energi untuk anggaran di bidang lain kembali konsisten.
Pertamina sebagai eksekutor akan memaksimalkan infrastruktur yang dimiliki seperti aplikasi MyPertamina dengan tujuan mengatur bukan membatasi agar BBM tepat sasaran ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Konversi penggunaan anggaran subsidi energi, dapat digunakan untuk keperluan lain, misalnya untuk kesejahteraan rakyat pemerataan ekonomi dan pembangunan demi keberlangsungan di masa mendatang.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.