Pemanfaatan Teknologi Digital Untuk Mewujudkan Ekonomi Pancasila

KOMPAS.TV – Sebagai bentuk kesinambungan dari seminar sebelumnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Kompas TV kembali menyelenggarakan Seminar Pancasila 2022. Episode ketiga seminar ini mengangkat judul “Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Optimasi Perekonomian Rakyat”.

Kali ini, seminar berlangsung secara hybrid di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Jenderal TNI (Purn.) dan Mantan Wakil Presiden ke-6 Indonesia Try Sutrisno hadir secara daring menyampaikan sambutan sebagai pembukaan seminar.

Menurut Try, tema yang dipilih kali ini merupakan tema yang strategis dan up-to-date dengan sasaran yang perlu terus dicermati. Perekonomian yang dimaksud ini sini adalah perekonomian, ekonomi Indonesia, serta ekonomi Pancasila.

Perkembangan teknologi digital membawa dampak besar bagi bangsa Indonesia, termasuk dalam ekonomi. Namun, kemajuan teknologi diikuti dengan berbagai muatan, dari yang positif sampai kepada hal-hal yang negatif. Jadi, masyarakat Indonesia perlu menyikapi kemajuan teknologi dengan semangat Pancasila.

 “Di Indonesia sendiri termasuk yang paling besar menggunakan sarana teknologi. Oleh karena itu kita harapkan semoga kemajuan sarana teknologi perempuan ini dapat kita kembangkan secara positif,” ucap Try.

Implementasi penerapan nilai-nilai Pancasila tetap harus dilakukan dalam situasi perkembangan teknologi yang pesat. Teknologi hanya sebagai sarana saja, tetapi penggunanya tetap manusia. Karena itu, sebagai bangsa Indonesia harus tetap mengamalkan konsep dasar Pancasila dalam situasi perkembangan kapanpun, bahkan sampai masa depan.

Era digital bukan lagi perkara masa depan, tetapi sudah dirasakan masyarakat dunia terutama saat terjadi krisis global pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya berakhir. Hampir semua sektor berhubungan dengan peran teknologi digital yang sangat penting demi mendorong masyarakat dan pelaku bisnis.

Baca Juga: BPIP Gelar Seminar Pancasila 2022 Series 2, Sebarkan Nilai Gotong-royong

Untuk memanfaatkan teknologi digital kemajuan teknologi digital di Indonesia bisa terlihat dari menjamurnya perusahaan rintisan atau start-up. Pada tahun 2022, Indonesia berada di urutan kelima sebagai negara dengan jumlah perusahaan terbanyak di dunia.

Nilai ekonomi digital Indonesia juga tercatat sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara, yakni sebesar 70 miliar dolar Amerika. Jumlah tersebut diperkirakan mampu mencapai 146 miliar dolar Amerika pada 2025.

Pemanfaatan teknologi digital berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berdampak secara signifikan membangun ekonomi rakyat. Bagaimana rakyat bisa terlibat menjadi bagian dari bisnis digital dan para pelaku usaha kecil mendapat manfaat dari teknologi digital?

 Peningkatan perekonomian rakyat menjadi faktor yang mendukung visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai negara maju adil dan makmur. Saat ini dunia memasuki era revolusi industri 4.0.

 Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia memiliki potensi digital. Bahkan, ada 40 persen pangsa pasar ekonomi digital Asia Tenggara berada di Indonesia dan pemanfaatan teknologi digital berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi digital yang berdampak secara signifikan membangun ekonomi rakyat.

 Sejumlah sektor seperti bidang seni, budaya, pertanian, kerajinan, dan usaha yang didominasi rakyat kecil tentu perlu diperkuat dengan menggunakan teknologi digital untuk mengembangkan perekonomian rakyat.

Tujuannya agar tercipta ekonomi Pancasila demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 Selanjutnya, Prof. Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA . sebagai Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta juga memberikan sambutannya. Menurut Erna, seminar sangat relevan dengan UPN Veteran Jakarta selaku tuan rumah karena merupakan kampus bela negara.

 Kampus ini merupakan perguruan tinggi negeri yang baru disahkan oleh Perpres pada tahun 2014. Salah satu visinya yakni menghasilkan mahasiswa lulusan yang memiliki identitas negara serta identitas bela negara. Kampus mewajibkan seluruh lulusannya harus memiliki rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila, serta rela berkorban untuk bela negara.

Di sisi lain, materi seminar terkait teknologi digital yang dikaitkan dengan Pancasila juga relevan dengan kehidupan masa kini. Pandemi Covid-19 telah mengubah perilaku dan telah memaksa kita untuk melakukan percepatan pemanfaatan teknologi digital.

Baca Juga: Seminar Pancasila 2022 BPIP: Kupas Tuntas Lintas Generasi Pidato Bung Karno di Sidang Umum PBB

Hal tersebut mendorong lahirnya perilaku berbasis digital kemajuan teknologi dan era digital serta membawa berbagai perubahan. Kemajuan zaman dan teknologi seperti umumnya memiliki pengaruh pengaruh positif dan pengaruh negatif sehingga beberapa hal yang perlu diantisipasi.

Pasalnya, ada banyak dampak dari digitalisasi, salah satunya derasnya arus informasi di dunia maya. Akibat informasi tanpa batas melalui berbagai media, sangat memungkinkan terjadinya pergeseran budaya luhur bangsa sendiri.

Selain itu, digitalisasi ini membutuhkan kesiapan SDM karena bila tidak siap bisa menjadi korban dari teknologi. Jika dikaitkan dengan perekonomian rakyat, Indonesia memiliki pengusaha UMKM yang sangat dominan dan sangat mendukung di dalam perekonomian Indonesia.

 Dengan demikian, UMKM merupakan pendukung ekonomi Indonesia yang sangat signifikan. Dalam kaitannya dengan digitalisasi, kita melihat bahwa diperlukan kemampuan untuk beradaptasi dari UMKM Indonesia ini.

Penerapan digitalisasi ini mungkin menjadi menjadi sarana untuk mahasiswa berkontribusi untuk mempersiapkan para UMKM lebih siap untuk mengikuti digitalisasi. Sebagai contoh bila tidak siap bisa terkena risiko kejahatan pencurian data.

 Seminar episode ini menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Wakil Ketua MPR RI Dr. Ahmad Basarah, SH, MH., Staff Khusus Menteri Koperasi Agus Santoso, public figure dan pelaku kegiatan ekonomi digital sekaligus Meisya Siregar, serta Ikon Pancasila 2019 dan pendiri e-Tani Davyn Sudirdjo.

Diskusi diawali dengan pandangan bahwa ideologi pancasila ini menjadi satu-satunya ideologi yang relevan bagi bangsa Indonesia. Di sisi lain, perekonomian Pancasila yang juga relevan dalam membangun semangat juangnya di era digitalisasi seperti saat ini.

 Basarah memaparkan, tidak ada bangsa di dunia yang dapat langsung menjadi bangsa yang besar, terlebih jika bangsa itu tidak memiliki falsafah bangsanya sendiri. Banyak bangsa di dunia yang menjadi besar, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang, karena memiliki dan berpedoman pada falsafah bangsanya sendiri.

Karena itu, bangsa Indonesia perlu berpegang teguh pada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah hidup di dalam saripatinya budaya bangsa Indonesia, bukan merupakan karangan pendiri bangsa ataupun ciptaan secara asal. Pancasila relevan bagi bangsa Indonesia karena jiwa bangsa Indonesia adalah Pancasila itu sendiri.

 Berdasarkan isi Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat terdapat sila-sila Pancasila, penyebutan sila ke-5 diawali dengan kalimat “untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Prinsip berbangsa dan bernegara Indonesia yang disebut sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki tujuan akhir untuk menyejahterakan rakyat Indonesia. Terlebih lagi disebutkan bahwa mencerdaskan bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Jadi, baik pada janji maupun tujuan negara itu jelas termaktub di dalam Pembukaan Undang Dasar 1945 menurut saya itulah yang menjadi dasar mengapa Pancasila senantiasa relevan bagi bangsa Indonesia karena itulah jiwa bangsa,” terang Basarah.

 Menurut Basarah, bila diganti dengan ideologi lain, kemungkinan bangsa Indonesia tidak dapat mengelola perbedaan kemajemukannya. Bangsa yang gagal mengelola perbedaan dan kemajemukan, serta gagal mengelola berbagai kepentingan warga negaranya kini terjebak dalam jurang kehancuran. Bahkan, tak jarang bila kemudian sudah tinggal nama dalam peta dunia.

Agus selaku stafsus Kemenkop menyampaikan, peran UMKM khususnya dalam menghidupkan ekonomi Pancasila. Salah satu tujuan bernegara adalah gerakan rakyat dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang harus segera diwujudkan. Saat ini, banyaknya UMKM yang ada tentunya diharapkan dapat naik kelas dan membantu perekonomian bangsa. 

Baca Juga: Setara Institute Beberkan Bahayanya jika BPIP Budayakan Pancasila Hanya dengan Seremoni dan Agitasi

Oleh sebab itu, negara harus hadir dengan membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat pro ekonomi kerakyatan. Serangkaian kebijakan tersebut memerlukan payung dari undang-undang yang disusun oleh pemerintah bersama DPR.

Kemudian, pemerintah tentu harus menggandeng swasta besar serta BUMN untuk bersama-sama membangun suatu ekosistem. Jadi, negara tidak bisa membiarkan pelaku usaha UMKM itu sendiri. Salah satu caranya melalui prinsip Pancasila, yaitu melakukan usaha bersama  atau gotong royong.

Sebagai contoh, kelompok usaha tani yang semula bersifat informal harus diformalkan. Di sisi lain, dapat juga difasilitasi dengan dibentuk koperasi yang diatur UU untuk memudahkan perizinan dan aksesnya.

Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja, koperasi boleh dibentuk bila sudah ada minimal 9 orang anggota. Selain itu, untuk membuat PT juga bisa berangkat dari individual sebagai wadah-wadah dari informal menuju formalitas.

Meisya Siregar membagikan pengalamannya dalam mengembangkan bisnis UMKM dengan pemanfaatan teknologi. Meisya yang memiliki dua usaha kuliner berupa rendang dan bakso serta produk fesyen mengawali bisnis online-nya sejak 2008.

Meisya mengaku memilih jalur online karena tidak memiliki bujet untuk menyewa ruko. Karena pada masa itu marketplace belum seramai seperti saat ini, Meisya memasarkan produknya hanya lewat Facebook dan BlackBerry Messenger.

Selain itu, belum banyak juga public figure yang berbisnis sehingga perlu perjuangan untuk bisa menembus pasar online. Dimulai dari meng-upload jualannya secara online, Meisya juga menawarkan dagangannya ke lingkungan terdekat.

Meisya merasa bersyukur di tahun 2022 kemajuan digital sangat membantu bisnisnya, terutama e-commerce. Hal tersebut memunculkan banyak sekali peluang tanpa perlu mengeluarkan banyak bujet bila seseorang ingin belajar.

Terlebih lagi, generasi masa kini seperti kalangan milenial jauh lebih fasih memanfaatkan internet atau media sosial. Di sisi lain, saat ini banyak profesi baru seperti Tiktokers, Food Blogger, hingga Fashion Blogger yang bisa diseriusi.

“Jadi, ternyata banyak sekali yang bisa kita lakukan meskipun dengan budget minim Artinya kita sudah harus melek teknologi, termasuk para pelaku UMKM seperti ibu-ibu rumah tangga yang mungkin di RT RW-nya mereka mulai berjualan,” tutur Meisya.

Menurut Meisya, memasarkan produk UMKM secara online dapat menjadi modal awal yang dimulai dari skala kecil. Karena itu, pelaku UMKM tidak perlu berkecil hati selama mau belajar dari para ahli di bidangnya.

Davyn Sudirdjo yang lahir di Jakarta dan sedang menempuh studi S2 di California, Amerika Serikat merupakan pendiri e-Tani. Tujuan dibuatnya e-Tani adalah menghubungkan para petani dengan konsumen.

Davyn melihat masalah utama berupa para petani yang sangat bergantung pada tengkulak dan rantai pemasaran pertanian yang sangat panjang. Akibatnya, para petani itu hanya mendapatkan sekitar 20 persen dari yang dibayar konsumen. 

Dengan menyediakan wadah penghubung petani sehingga konsumen bisa membeli produknya langsung di supermarket, petani bisa mendapatkan harga jual yang lebih baik. Saat ini e-Tani juga mencari beberapa kesempatan untuk terus menumbuhkan pertanian Indonesia, misalnya melalui ekspor.

Meisya dan Davyn menjadi contoh masyarakat yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membangkitkan perekonomian. Sementara itu, antara rakyat dan negara tentunya perlu berkolaborasi untuk melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia dari segala ancaman yang muncul, baik dari dalam dan dari luar. 

Basarah menambahkan, menurutnya tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi oleh bangsa ini selama pemimpin bangsaa dan juga yang lain punya goodwill untuk bisa menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara, termasuk di dalam menghadapi Pandemi Covid-19 yang terjadi di semua negara. 

Di era disrupsi ini tidak bisa dihindari seluruh masyarakat di dunia menghadapi hal yang sama. Namun, bila kemajuan teknologi informasi yang membuka peluang ekonomi bagi rakyat banyak tidak dilindungi negara akhirnya menjadi praktik kapitalisme. 

Oleh karena itu, pembuatan regulasi atau peraturan yang mengatur tentang bagaimana hubungan antara pasar sangat diperlukan. Jangan sampai peluang baru untuk menciptakan ekonomi nasional yang tangguh digagalkan praktik yang tidak mementingkan kerakyatan dan gotong royong.

Pada gotong royong saja ketika negara tidak bisa hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas dan mementingkan politik, dapat menjerumuskan kepentingan rakyat banyak. 

Kementerian UMKM merespon perkembangan digital di era disrupsi ini dengan menghadirkan negara untuk mengusulkan atau merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan entah selevel Undang Undang, peraturan pemerintah, presiden, dan sebagainya terkait dengan perlindungan masyarakat di bidang digital.

Selain itu, pemerintah perlu terus mengupayakan sistem produksi yang bisa dilakukan secara digital dengan memanfaatkan teknologi. Misalnya, sistem pertanian modern yang menggunakan ponsel untuk menyiram tanaman secara otomatis. Petani dapat mengoptimalkan pemasaran di e-commerce agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen.

Baca Juga: BPIP Kaji Pidato Bung Karno di Sidang Umum PBB 1960 untuk KTT G20 di Bali

Di sisi lain, rakyat Indonesia harus lebih bangga menggunakan produk dan jasa dalam negeri. Peningkatan produksi barang dan jasa dalam negeri akan sangat membantu perekonomian Indonesia. 

 Di sini, para mahasiswa serta generasi muda dapat memegang peranan besar. Selain memaksimalkan teknologi bagi diri sendiri, mereka juga dapat mengedukasi generasi pendahulunya.

Keterlibatan publik yaitu masyarakat berbagai kalangan dalam konsep pemberdayaan ekonomi merupakan hal penting agar tercapai optimasi perekonomian rakyat. Pada saat Bung Karno menawarkan konsep demokrasi, beliau  mengatakan demokrasi bangsa Indonesia jangan cuma meniru meniru demokrasi barat. 

Tidak hanya memusatkan pada demokrasi politik, masyarakat seharusnya boleh mengangkat segala sumber-sumber ekonomi negara. Oleh karena itu melibatkan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan ekonomi itu memang penting.

Apa yang dilakukan oleh Bung Karno di pidato 1 Juni ketika memperkenalkan pertama kali Pancasila kepada bangsa Indonesia menggunakan istilah sosiodemokrasi. Nantinya, bila ekonomi bangsa bergerak tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, tentu bertentangan dengan tujuannya demi keadilan sosial serta amanat para pendiri bangsa.

Meisya memberikan pendapat dan tips agar bisa menggerakkan ekonomi keluarga dari Ibu dari segi buat dari sisi perempuan. Menurut Meisya, zaman sekarang sangat wajar pelaku wirausaha maupun UMKM tidak hanya dari pihak suami. 

Para Ibu zaman sekarang dapat memulainya dari dapur rumah kemudian menjadi sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh orang banyak. Poin pentingnya adalah selama memang ada kesepakatan dengan suami tanpa mengenyampingkan  kewajiban mengurus rumah.

Mayor Jenderal TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya mengemukakan pendapatnya terkait ekonomi yang berpihak pada Rakyat sesuai Pancasila. Menurut Wisnu, poin yang terpenting dalam korelasi teknologi dan ekonomi adalah soft skill manusianya.

Kemajuan teknologi dapat dipelajari, sedangkan norma terutama nilai-nilai Pancasila sulit dipelajari. Sila pertama Pancasila menjadi pilar manusia saling menghormati satu sama lain dengan berkolaborasi dengan pemerintah. Sila tersebut juga menjadikan agama yang dianut menjauhkan manusia dari perbuatan perbuatan dosa. 

Diskusi ini juga menghadirkan sesi tanya jawab oleh mahasiswa UPN, salah satunya terkait peran pemerintah terhadap keamanan data.Sidang Paripurna Tingkat 2 DPR yang telah disahkan beberapa hari lalu merupakan undang-undang perlindungan data pribadi.

Baca Juga: BPIP Minta Tindak Tegas Kelompok Penentang Pancasila, Termasuk Khilafatul Muslimin!

Undang-Undang itu termasuk salah satu tugas negara untuk merespon dinamika perkembangan zaman, termasuk tentang keamanan data pribadi. Dengan diberlakukannya UU Perlindungan Data Pribadi, maka hak-hak privat masyarakat Indonesia dilindungi oleh negara.

Dalam satu tarikan nafas Pancasila harus tetap melekat di dalam hati dan tubuh seluruh rakyat Indonesia agar kemajuan teknologi ini dapat digunakan secara arif dan bijaksana demi pembangunan dan kemajuan bangsa.

Hal tersebut juga diharapkan dapat menghindarkan segala kemudharatan yang mungkin datang untuk menghancurkan bangsa ini secara terstruktur sistematis dan masif.

Berdasarkan diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi dunia terus bergerak dengan posisi kekuatan ekonomi terbesar dunia pun akan berubah. Saat ini, Indonesia menduduki urutan ke-16 negara dengan ekonomi terbesar di dunia didukung pertumbuhan produktif, sumber daya alam yang kaya, dan juga populasi yang besar.

Karena itu, bila dimanfaatkan sebesar-besarnya, perkembangan teknologi digital juga harus dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan dan tentunya mengembangkan ekonomi. Dengan begitu, Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata di dunia, posisinya bahkan sejajar dengan negara-negara maju.

Hal ini dibuktikan dengan kesiapan Indonesia sebagai negara berkembang yang tahun ini berkesempatan menjadi tuan rumah pertemuan G20 KTT dengan negara-negara berkekuatan ekonomi terbesar. 

Salah satu poin penting yang disampaikan adalah tidak melupakan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai karakter bangsa itu yang harus kuat lebih dahulu sehingga dapat menjadi pondasi kepribadian bangsa.