Peran dan Capaian Indonesia dalam Diplomasi Keamanan Siber

JAKARTA, KOMPAS.TV – Meningkatnya startup dan tingginya akses internet oleh individu selama masa pandemi menghadirkan peluang serangan siber yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara. Hal ini disebutkan oleh peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Fitriani dalam Zona Inspirasi KompasTV, Senin (2/8/2021).

Fitriani menyebutkan, terdapat peningkatan kejahatan siber serta operasi siber yang disponsori. Tak hanya itu, terdapat juga ketegangan geopolitik di tingkat fisik yang terbawa di dunia maya.

“Konflik di tingkat fisik yang terbawa di dunia maya melahirkan risiko kerentanan baru. Misalnya, ketegangan Laut China Selatan terjadi antara Filipina, Vietnam, dan Tiongkok berimbas pada ketegangan di ranah siber juga,” jelasnya.

Secara umum, serangan siber digolongkan ke dalam dua jenis, yakni serangan siber yang bersifat teknikal dan serangan siber yang bersifat sosial. Serangan teknikal dapat berupa malware dan sejenisnya yang dapat merusak sistem elektronik.

Sementara, serangan siber sosial dapat menyerang jiwa dan emosi pengguna media maya. Duta Damai Kehormatan Dunia Maya sekaligus Puteri Indonesia 2020, Ayu Maulida Putri menyebutkan, kejahatan siber bersifat sosial itu salah satunya berupa penyebaran paham radikal yang menargetkan dominasi generasi muda di internet.

“Saya sering membaca aksi penipuan maupun pencurian data-data pribadi melalui internet, dan hal ini yang sangat meresahkan masyarakat,” ujarnya.

Keamanan siber merupakan isu strategis nasional yang perlu menjadi perhatian bersama. Melalui pengangkatan duta damai, pemerintah berupaya meluruskan informasi dan memberikan pesan damai di internet dengan penyampaian yang mudah diterima oleh para generasi muda.

Baca Juga: Kartu Prakerja Gelombang 18 Diperkirakan Buka Agustus Ini, Cek Syarat dan Cara Mendaftaranya

Tak hanya itu, melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), diplomasi juga terus dilakukan guna memperkuat fondasi keamanan siber dan menghadapi tantangan keamanan teknologi yang semakin mendesak.

“Ada 2 hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga keamanan sebagai upaya menjaga keamanan siber internasional, yang pertama membangun kepercayaan antar negara melalui diplomasi keamanan siber dan meminimalisir konflik, juga tim respon darurat dari IT sehingga tidak ada eskalasi konflik dari siber ke konflik fisik,” tambah Fitriani.

“Kedua adalah peningkatan kapasitas, karena tidak seluruh negara memiliki infrastruktur keamanan siber yg mumpuni. Kerja sama internasional untuk membangun kapasitas negara-negara dunia sehingga bisa menjaga keamanan nasional dan internasional,” lanjutnya.

Peran dan capaian Indonesia

Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu RI, Febrian A. Ruddyard mengatakan, peran Indonesia dalam diplomasi keamanan siber telah terbangun lama.

Diplomasi keamanan siber adalah praktik internasional yang berupaya untuk menjembatani kepentingan nasional negara dalam menyikapi fenomena tantangan dan ancaman keamanan siber secara global.

Beberapa pencapaian berhasil ditorehkan dari diplomasi Indonesia dalam tingkat multilateral. Salah satunya melalui keanggotaan Indonesia  dalam United Nations Groups of Governmental Expert (UN GGE) on Information, Communication, and Technology (ICT) yang tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk mendorong kepentingan nasional, termasuk untuk melindungi infrastruktur siber nasional, tetapi juga mendorong terciptanya ruang siber yang aman, damai dan terbuka untuk semua pihak.

Dalam kelompok yang dibentuk oleh PBB itu, Indonesia juga berhasil mengambil peran sebagai bridge builder atau penghubung antara negara maju dengan negara berkembang karena adanya perbedaan posisi dan kapasitas yang cukup jauh antara kedua negara tersebut.

Dengan kemampuan tersebut, Indonesia berhasil diangkat sebagai fasilitator dan negosiator yang bisa membawa suara negara-negara berkembang dalam kelompok gerakan non blok.

“Bagi kita, apa yang sudah diatur dalam dunia nyata harus merefleksikan dan mengatur kehidupan apa yang ada di dunia maya. Karena ini adalah cerminan, semua yang ada di dunia maya juga ada di dunia nyata. Mestinya hukum-hukum internasional mengatur hal yg sama,” tutur Febrian.

“Banyak infrastruktur kritis di berbagai negara yang seharusnya menjadi subjek perlindungan hukum internasional dari serangan siber. Ini kita lakukan dengan bantuan beberapa negara di Dewan Keamanan,” imbuhnya.

Baca Juga: Indonesia Kembali Terima 3,5 Juta Dosis Vaksin Moderna

Pada ASEAN Regional Forum (ARF), Indonesia menjadi salah satu pendorong isu keamanan siber dibahas dan terpilih menjadi co-chair ARF's Inter-Sessional Meetings (ISM) on ICTs Security periode 2021-2024, di mana para peserta dapat saling bertukar pandangan mengenai masalah keamanan siber serta mengembangkan langkah-langkah kerja sama untuk meningkatkan keamanan regional dan global.

Diskusi yang dilakukan UN GGE menghasilkan 11 (sebelas) norma sukarela dan tidak mengikat yang bertujuan mempromosikan lingkungan ICT yang terbuka, aman, stabil, mudah diakses, dan damai.

11 norma tersebut adalah 1) Kerja sama keamanan siber antarnegara, 2) Mempertimbangkan semua informasi relevan saat insiden siber, 3) Cegah penyalahgunaan ICT di wilayah masing-masing, 4) Kerja sama penanggulangan kejahatan siber dan terorisme, 5) Penghormatan dan perlindungan HAM di ruang siber. 

Selanjutnya, 6) Larangan merusak infrastruktur kritis; 7) Perlindungan infrastruktur kritis; 8) Respon terhadap permintaan bantuan, 9) Memastikan keamanan supply chain, 10) Pelaporan kerentanan ICT, dan 11) Dilarang menyerang tim tanggap darurat/CERT.

Untuk meningkatkan keamanan siber nasional, Kemlu juga mendorong implementasi 11 norma dimaksud dalam kebijakan dan perundangan nasional. Di samping itu, perlu upaya penyebaran informasi dan peningkatan pemahamanan kepada masyarakat selaku pengguna.

“Subjek dari keamanan siber adalah masyarakat, ini adalah tanggung jawab bersama mulai dari diri masing-masing. Pemberdayaan masyarakat adalah resep yang paling jitu untuk meningkatkan ketahanan siber kita,” tutup Febrian.