Menag: Evaluasi terhadap Layanan Haji Mesti Berbasis Data

MINA, KOMPAS.TV – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan evaluasi terhadap layanan haji harus berbasis data.

Ia mengatakan pemerintah pasti akan mengevaluasi segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji.

Bahkan, kata Yaqut, pemerintah akan tetap melakukan evaluasi meski jemaah sudah merasa puas terhadap layanan yang mereka terima.

“Semua pasti kita evaluasi, tidak ada yang tidak kita evaluasi demi perbaikan pelayanan bagi jemaah haji. Itu poinnya,” kata Yaqut di Mina, Arab Saudi, Selasa (18/6/2024), dikutip dari laporan jurnalis Kompas TV.

“Jadi, semua yang dilakukan oleh pemerintah, meskipun jemaah mungkin ya, merasakan layanan yang sangat memuaskan, tapi bagi kami tetap harus ada evaluasi,” lanjutnya menegaskan.

Tetapi, ia menambahkan, evaluasi harus berdasarkan data.

Baca Juga: Masalah pada Penyelenggaraan Haji Terulang Setiap Tahun, Timwas DPR Segera Bentuk Pansus

“Evaluasi itu harus berbasis pada data. Jadi termasuk tadi misalnya, ada AC mati. Datanya di mana AC mati, kita akan segera evaluasi.”

Atau misalnya terkait jemaah yang tidak kebagian tenda, kata dia, petugas haji langsung memintakan tenda kepada masyarik.

"Nah ini kan evaluasi-evaluasi yang sifatnya responsif, tapi ke depan supaya layanan kepada jemaah ini menjadi lebih baik tentu butuh evaluasi yang lebih komprehensif,” tambahnya.

Dalam kesempata itu, ia juga mengaku senang karena ada pengawasan, masukan, kritik, dan saran, agar jemaah haji Indonesia merasakan kepuasan terhadap layanan pemerintah.

“Jemaah bisa melaksnakan ibadah dengan baik, dengan nyaman, aman, tenang, dan pulang membawa predikat haji mabrur,” ungkap Yaqut.

Sebelumnya Kompas.tv memberitakan, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI akan segera membentuk panitia khusus atau pansus setelah musim haji 2024 selesai.

Penjelasan itu disampaikan oleh anggota Timwas Haji DPR RI Selly Andriany Gantina. Menurutnya, berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan pihaknya, ditemukan sejumlah masalah yang dialami jemaah haji yang sebenarnya terjadi setiap tahun.

Baca Juga: Timwas Haji DPR RI Akan Bentuk Pansus untuk Evaluasi Pelaksanaan Haji 2024

Misalnya, dalam prosesi haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). Ia mengatakan banyak tenda yang penuh sesak karena melebihi kapasitas, pendingin ruangan yang tak berfungsi, makanan jemaah yang tak sesuai, dan kamar mandi yang jauh dari mencukupi.

Pansus Haji, kata dia, tak hanya akan mengevaluasi Kementerian Agama selaku penyelenggara haji, namun juga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan uang jemaah haji Indonesia.

“Pansus harus sesegera mungkin dilakukan setelah kami kembali. Karena setiap tahun ini terus berulang terjadi dilakukan oleh pemerintah terutama Kementarian Agama," ungkap Selly di sela melakukan pemantauan dan pengawasan di Mina, Arab Saudi, Minggu (16/6/2024).

"Bukan hanya Kementerian Agama tapi juga pihak terkait terutama BPKH karena mereka bertanggung jawab terhadap keuangan. Tentu harus dilakukan transparansi karena jemaah pingin tahu uang mereka masih ada atau tidak."