Fakta Pangdam Brawijaya dan Kapolda Tegur Keras Tiga Kepala Daerah Surabaya Raya

SURABAYA, KOMPAS.TV - Berakhirnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Wilayah Surabaya Raya (Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Surabaya) rupanya mendapat perhatian serius dari Pangdam V Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iryansyah.

Dia bahkan menegur keras Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, termasuk Bupati Sidoarjo, dan Bupati Gresik soal penanganan virus corona atau Covid-19.

Widodo Iryansyah meminta ketiga kepala daerah tersebut untuk lebih bersungguh-sungguh dalam menangani pandemi setelah PSBB Surabaya Raya berakhir.

Baca Juga: PSBB Surabaya Raya Berakhir, Begini Kata Gubernur Khofifah

Bukan tanpa alasan, Widodo menilai bahwa sampai saat ini para kepala daerah tersebut kurang serius menangani pandemi. Karenanya jumlah kasus Covid-19 di wilayah tersebut masih terus meningkat.

"Saya minta untuk menyelesaikan masalah Covid-19 ini jangan cuma pakai data, fakta atau drama dan sebagainya. Mari kita real semuanya," kata Widodo dalam rapat koordinasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Senin (8/6/2020).

Widodo menuturkan, pemerintah daerah di Surabaya Raya tidak serius karena tak punya aturan tegas. Mulai dari Peraturan Wali Kota (Perwali) atau Peraturan Bupati (Perbup) terkait penanganan Covid-19 nihil.

Akibatnya, kerap terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Sebab, sejauh ini mereka yang melakukan pelanggaran hanya diberi peringatan, sehingga mengulanginya kembali di kemudian hari.

"Kalau memungkinkan Perwali dan Perbup dipertajam lagi. Berilah aturan Perwali dan Perbup dengan tegas. Kami siap mengawal,” ujarnya.

Baca Juga: Tiga Kepala Daerah Surabaya Raya Kompak Minta Tak Perpanjang PSBB, Protokol Diperketat

TNI-Polri Siap Kawal

Menurut Widodo, Panglima TNI bahkan telah menginstruksikan untuk membantu daerah dalam mendisiplinkan masyarakat di tempat-tempat keramaian dari tanggal 1 sampai 14 Juni 2020.

Adapun operasi tersebut akan dilakukan di bandara, stasiun, dan tempat layanan publik demi keselamatan bersama.

"Kita bantulah. Bahkan panglima TNI sudah menginstruksikan lewat telegram untuk kita melakukan operasi pengetatan protokol kesehatan selama dua minggu di tempat-tempat keramaian, dan ini sudah kami lakukan," ucapnya.

Karena itu, lanjut Widodo, perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk bersama-sama memerangi Covid-19. 

"Kita semua ingin penyebaran Covid-19 segera tuntas dan selesai. Kita juga sepenuhnya mendukung apa yang dibutuhkan Pemda," tutur dia.

"Tapi kalau yang didukung setengah-setengah ya susah, sama saja," sambungnya.

Baca Juga: Ternyata Ada Dilema Otonomi Daerah di Balik Keputusan Khofifah Tak Perpanjang PSBB Jatim

Butuh Komitmen Pemda

Widodo menuturkan, jika kondisi pandemi Covid-19 terus berkelanjutan maka yang menjadi korban adalah masyarakat.

Kalaupun yang menjadi korban masyarakat menengah ke atas, mereka masih bisa tenang karena mempunyai tabungan.

Namun hal itu berbeda dengan masyarakat menengah ke bawah dan bekerja di sektor informal. Hidup mereka tentu akan semakin sulit karena tidak bisa bekerja dan tidak bisa mencari makan.

Menurut Widodo, pemerintah daerah (pemda) tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus bersatu dan berkomitmen.

Sementara itu, Kapolda Jawa Timur (Jatim) Irjen Mohammad Fadil Imran meminta kepada pemda untuk menghilangkan egonya masing-masing.

Pasalnya, dalam kondisi saat ini dibutuhkan kerja sama semua pihak dalam memerangi Covid-19 agar tidak menyebar semakin luas di masyarakat. 

“Kita hilangkan ego, kita hilangkan kepentingan sektoral, kita ikhlas sehingga masyarkat kita bebas dari Covid-19,” kata Fadil.

Dia menyampaikan bahwa TNI dan Polri telah memberikan perhatian penuh kepada Jawa Timur untuk segera mengatasi masalah Covid-19.

Baca Juga: Pangdam Brawijaya Tegur Keras Kepala Daerah Surabaya Raya Soal Penanganan Covid-19: Jangan Drama