Ketua RT Aniaya Nenek yang Minta Bansos Corona, Ngaku Refleks karena Dituduh Maling di Depan Warga

BOGOR, KOMPAS TV - Asep Supriyadi, Ketua RT 02/07 Kampung Harapan, Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengakui kesalahannya telah menganiaya seorang nenek bernama Arni (70).

Kasus penganiayaan tersebut akhirnya berakhir damai antara kedua belah pihak. Namun, Asep menjelaskan duduk perkara permasalahan tersebut yang berawal karena salah paham.

Menurut Asep, penganiayaan yang dilakukannya terhadap nenek Arni tak sengaja.Ketikaitu, Asep mengaku lelah karena mengusurs pembagian bansos dari Pemerintah Kabupaten Bogor berupa beras.

Baca Juga: Viral Warga Dipukuli Keluarga Ketua RT Saat Tanyakan Bansos, Ini Faktanya

Di saat bersamaan, nenek Arni meminta bansos dengan marah-marah. Selain itu, nenek Arni menuduh Asep maling di depan banyak warga. 

Sontak, Asep yang tak terima dikatakan demikian mengaku refleks, lantas membela diri hingga tangannya mendarat di wajah nenek Arni. 

"Di sana saya dimaki-maki dituduh maling di depan banyajk orang makanya saya refleks bela diri (pukul) dan kebetulan kena muka dia (nenek Arni)," kata Asep dikutip dari Kompas.com, Rabu (3/6/2020).

Asep menjelaskan, insiden tersebut bermula karena selisih paham tentang penyaluran bansos untuk warga dari Bupati Bogor berupa beras 30 kilogram per tiga bulan.

Baca Juga: Viral Ketua RT di Tangerang Curhat: Tahukah Pak Presiden Kami Dicaci Maki Dituduh Makan Uang BLT

Menurut data yang tertera, penerima bansos tersebut tertulis atas nama Nirlana, yang tak lain menantu nenek Arni. Namun, posisinya sang menantu sudah cerai dengan anaknya.

Karena persoalan itulah, akhirnya disepakati bahwa penerima bansos tersebut dilimpahkan kepada nenek Arni. Namun, nenek Arni hanya diberikan satu karung atau 15 kilogram kilogram dari bantuan yang seharusnya 30 kilogram.

Nenek Arni yang tak terima kemudian memaksa untuk mendapat dua karung beras. Ia lalu menanyakan perihal bansos itu.

Asep menuturkan, dirinya sudah menjelaskan bahwa penerima bansos atas nama menantunya dan posisinya saat itu sudah pindah ke Desa Leuweungkolot. Dengan demikian, semestinya nenek Arni tidak mendapat jatah bansos tersebut. 

Baca Juga: Tidak Mendapat Bansos, Seorang Ibu di Wakatobi Ini Mengamuk

"Itu bukannya hak dia tapi menantunya itu dia yang tercatat tapi karena disepakati untuk dikasih ke mantan mertua akhirnya dikasih lah tapi dia ngotot dan saya sebetulnya juga bukan RT nya nenek Arni. Makanya saya juga bingung kenapa marah-marah soal uang ke saya," ungkapnya.

Asep menegaskan bahwa bansos yang berasal dari Pemkab Bogor berupa beras itu tidak pernah ada pemotongan jatah.

Pasalnya, keluarga yang harusnya menerima 30 kilogram beras sudah ikhlas untuk diberikan ke mantan mertuanya alias nenek Arni.

"Kata Nirlana (menantu), ini kasih aja ke mantan mertua dan ke tetangganya satu. Jadi sedikit pun saya enggak mengambil dan saya salurin semua karena sudah ada kesepakatan dan beras turun 2 karung kecil jadi total 30 kg," ujar ASep.

Asep juga menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan abai dalam menyelesaikan pendataan bansos.

Baca Juga: Viral Ngamuk Gak Dapat Bansos Corona, Kursi Kantor Desa Dilempar

Menurut dia, buruknya pendataan penerima bansos membuat ketua RT sebagai penyalur bansos menjadi pusing, bahkan sering sekali menjadi sasaran protes warga.

Begitu pula sebagian warga yang kerap cemburu karena belum mendapat bansos hingga menganggap pengurus wilayah pilih kasih saat pengajuan data.

Persoalan lain yang muncul di lapangan, lanjut Asep, menyebabkan pengurus RT dan RW dibenci dan dicaci maki warganya sendiri karena ada warga yang sudah tidak tinggal dan meninggal dunia tetapi justru terdaftar namanya.

"Sejak kejadian Covid-19 beberapa bulan kemudian itu disuruh desa ambil data KK tapi kenyataannya nama yang meninggal dunia malah keluar, sedangkan kita tidak ngedata itu,”ujar Asep.

“Makanya saya bingung juga dan saya sering kasih arahan ke warga jangan curiga-curiga karena kenyataannya (bansos) memang bermasalah.”

Baca Juga: Demi Bansos, Warga Abaikan Protokol Kesehatan

Ke depan, Asep menambahkan, pemerintah semestinya mengimbangi soal pendataan untuk membantu RT dan RW dan menyalurkan bantuan sosial.

"Ya kalau pemerintah mau bantu ke warga cobalah imbangi soal pendataan itu jangan ada lagi RT/RW jadi sasaran padahal pendataan aja enggak beras,” kata Assep.

“Jadi kadang-kadang saya sedih kerja udah capek tapi disalah-salahkan makanya saya kepancing emosi karena sudah terjadi beberapa kali padahal niat kita agar bansos merata tapi malah sasaran caci maki.”