Musim Hujan, Anggota DPRD Ingatkan Pemprov DKI Pastikan Tak Ada Sampah Menumpuk di Drainase

JAKARTA, KOMPAS TV - Musim hujan merupakan fenomena tahunan yang membawa perubahan besar pada kehidupan masyarakat Jakarta.

Kini Jakarta menghadapi berbagai tantangan unik selama musim hujan, mulai dari banjir hingga gangguan aktivitas harian. 

Hujan deras yang kerap mengguyur pada sore atau malam hari menyebabkan genangan air di berbagai wilayah maupun di sejumlah titik jalan.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth mengatakan, kunci utama dalam pencegahan banjir adalah memastikan kelancaran aliran air di berbagai saluran seperti kali dan rumah pompa yang ada di Jakarta. 

Baca Juga: Memasuki Musim Hujan, Waspada Potensi Banjir dan Tanah Longsor

Sebab, seiring dengan meningkatnya intensitas curah hujan, saluran air yang tersumbat atau terhambat oleh sedimentasi lumpur menjadi salah satu penyebab utama terjadinya genangan dan banjir. 

"Upaya pengerukan sedimentasi lumpur dan perbaikan infrastruktur drainase. Dalam hal ini, Dinas Sumber Daya Air (SDA) harus lebih giat melakukan pengerukan kali dan saluran air di wilayah-wilayah permukiman padat. Proses ini harus dilakukan secara berkala dan terencana agar sedimentasi yang menumpuk tidak menghambat aliran air, terutama di kawasan-kawasan yang rentan tergenang," kata Kenneth dalam keterangannya, Senin (18/11/2024).

Menurut dia, pengerukan kali saja tidak cukup. Saluran air yang ada di permukiman padat harus senantiasa dipelihara dengan baik, agar air dapat mengalir dengan lancar dan tidak menyebabkan penumpukan di titik-titik tertentu.

"Selain sedimentasi lumpur, sampah menjadi salah satu musuh utama dalam menjaga kelancaran sistem drainase dan pengoperasian rumah pompa. Sampah yang terbawa arus air dapat menyumbat saluran, bahkan menghalangi mesin-mesin pompa air yang ada di rumah pompa. Jika mesin pompa terganggu atau rusak akibat terjebak sampah, aliran air menjadi terhambat, yang bisa berujung pada banjir yang lebih parah," ujarnya. 

Oleh sebab itu, ia meminta kepada seluruh pemangku kepentingan agar berkoordinasi terkait penanganan banjir yang tak pernah kunjung selesai. 

Selain itu, seperti mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke kali atau saluran air. 

Lalu Dinas SDA harus memastikan petugas yang bertugas di rumah pompa memiliki etos kerja yang tinggi dan siap siaga dalam menghadapi cuaca ekstrem.

"Di sisi lain, Dinas SDA memastikan petugas rumah pompa juga harus selalu memastikan mesin pompa berfungsi dengan baik dan siap digunakan saat dibutuhkan, terutama saat hujan deras," katanya.

"Pengawasan terhadap kesiapan dan operasional rumah pompa menjadi kunci agar sistem drainase dapat berjalan optimal, Kemudian Dinas Lingkungan Hidup harus juga memastikan Satgas UPK Badan Air untuk siaga membantu petugas rumah pompa untuk mengangkat sampah yang terdapat di rumah rumah pompa, supaya petugas rumah pompa bisa bekerja secara sigap dan fokus," ujarnya.

Politikus PDIP itu juga meminta Pemprov DKI Jakarta harus lebih proaktif dalam melaksanakan langkah-langkah antisipatif terhadap banjir.

Pengerukan kali dan saluran air, perbaikan infrastruktur drainase, serta sinergi antara Dinas SDA dan Dinas Lingkungan Hidup menjadi langkah strategis yang harus diterapkan dengan konsisten. 

Baca Juga: Kemenkes Percepat Vaksin DBD Jelang Musim Hujan, Begini Cara Mendapatkannya

"Musim hujan di Jakarta adalah tantangan bersama, dan dengan sinergi antara pemerintah dan warga, diharapkan kota ini semakin siap menghadapi segala potensi bencana yang datang dan menciptakan kota yang lebih tahan terhadap perubahan iklim," katanya.

Dalam menghadapi masalah banjir, lanjut dia, Pemprov DKI juga harus melibatkan masyarakat agar dapat menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung program-program pencegahan banjir.

"Masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga kebersihan saluran air dan tidak membuang sampah sembarangan terutama membuang sampah ke kali atau saluran air akan sangat membantu mengurangi beban pemerintah daerah dalam menangani banjir," ujarnya.