Manuver Gubernur Kepri Beri Bantuan Ratusan Miliyar Rupiah Jelang Pilkada

KOMPAS TV  , BATAM -  Bermanuver jelang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau , yang akan di gelar pada bulan november mendatang , Gubernur Provinsi Kepulauan Riau , Anshar Ahmad yang merupakan juga calon  pertahanan  Gubernur Kepri pada periode 2024 - 2029 dengan  berpasangan wakil nya  Nyanyang Haris Pratama , mulai agresif menyalurkan bantuan ratusan Miliyaran Rupiah ke sejumlah daerah Provinsi Kepri.

Hal ini terlihat pasca telah resmi mendaftar kan diri sebagai calon Gubernur  Kepri, Anshar Ahmad , melakukan kunjungan ke lima wilayah kecamatan yang ada di kabupaten tanjung balai karimun , terdiri dari , kecamatan Moro , Sugie besar , Durai , Belat , dan Kecamatan Buru.

Dalam kesempatan itu , Gubernur Kepri , tak luput gencar memberi bantuan , kepada para tokoh tokoh masyarakat , yang ada di lima kecamatan daerah itu , yakni berupa bermacam bantuan , dengan rincian berbeda di setiap daerah yang di kunjungin nya.

Dari bantuan yang di berikan ini , untuk kecamatan moro sendiri , mendapatkan bantuan sebesar 10,64 miliyar rupiah , sedangkan  kecamatan sugie sebesar 5.03 miliyar rupiah , kecamatan Durai senilai 6.05 miliyar , untuk kecamatan Berat mendapatkan jumlah fanatis senilai 29.8 miliyar rupiah , dan yang terakhir kecamatan Buru 3.84 miliyar rupiah , dengan total keseluruhan nya mencapai sebesar 55.36 miliyar rupiah.

Dengan di peruntukan untuk keperluan berbagai , yaitu Rumah Ibadah dan yayasan , intensif Guru  Paud , RA , TK , intensif keagamaan , pembangunan fisik , bantuan pendidikan ,bantuan para nelayan dan pendudukan.

selain itu gubernur kepri juga memberi bantuan kependudukan dan pencatatan sipil , UMKM , listrik , dan hingga ke majelis taklim dan lainnya kepada masyarakat di lima kecamatan tersebut , yang diserahkan langsung oleg Gubernur Kpri Anshar Ahmad sendiri.

Bukan hanya di kabupaten tanjung balai karimun , untuk di Kota Tanjung Pinang sendiri , Anshar Ahmad juga gencar menyalurkan bantuan  , senilai 142 miliyar rupiah , dengan rincian sebesar 74.42 miliyar rupiah untuk  Kecamatan Tanjung Pinang Timur , dan 67.63 miliyar rupiah di kecamatan Bukit Bestari , dengan diperuntukan hibah Rumah Ibadah , Insentif Guru , Insentif keagaman , bantuan kelautan dan perikanan serta bantuan pendidikan.

Bantuan ini langsunh diserahkan langsung oleh Gubernur Kepri , Anshar ahmad , yang tidak melibatakan kepala daerah kabuoaten ity sendiri , seprti bupati maupun walikota.

Hal ini tak luput hampir sama dengan suasana Pemilu Pilpres , yang kerap agresif memberikan bantuan bantuan sosial berupa sembako kepada kalangan masyarakat , terlebih setiap bantuan sembako di panjangkan sebuah  poto wajah pribadi  gubernur ini.

Jelang memasuki pilkada ,  Gubernur Kepri  , sudah menyalurkan  bantuan kepada masyarakat , yang ada di Provisi Kepri  , dengan nilai fantastis sebesar ratusan miliyar rupiah, ini belum termasuk dengan jumlah jumlah daerah lainnya yang akan di berikan bantuan oleh Gubernur Kepri Anshar Ahmad.

Belum diketahui sejauh ini , bantuan yang di gelontorkan ratusan miliyar untuk masyarakat , apa menggunakan anggaran APBD pemprov kepri ini , atau uang pribadi Gubernur Kepri sendiri , namun saat di konfirmasi kadis kominfo pemprov kepri , Hasan enggan berkomentar banyak.

Juru bicara komisi pemberantasan korupsi , Tessa Mahardhika sugiarto saat dihubungi , terkait penggelaran pilkada ini , KPK sendiri sudah mempunyai program Kawal Pilkada Berintegritas.

Menurutnya, Pilkada sebagai bagian dari proses politik, menjadi salah satu sektor, yang menjadi 5 fokus area pemberantasan korupsi KPK, yaitu hukum, SDA, layanan publik, bisnis, swasta, dan politik.

" Kelima area itu , memiliki tingkat potensi risiko, yang tinggi terjadinya korupsi," kata tessa.

Lanjutnya , untuk itu upaya pemberantasan korupsi oleh KPK ,  tidak hanya melakukan pendekatan represif saja, tapi juga preventif dan edukatif.

Oleh karena itu , KPK meminta para calon kepala daerah tidak menyalahgunakan anggaran ,  negara maupun daerah, untuk kepentingan pribadi atau kampanye politiknya , dengan cara-cara melawan hukum dan bertentangan , dengan pengelolaan keuangan negara dan daerah.

KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi,  juga secara intens melakukan pendampingan pencegahan korupsi , kepada seluruh pemerintah daerah pada setiap area di Monitoring Centre for Prevention yang dinamakan MCP.

Melalui tugas pencegahan KPK , juga telah memotret dan memberikan rekomendasi , kepada setiap pemda , untuk melakukan perbaikan pencegahan potensi korupsi, dengan Survei Penilaian Integritas.

" Demikian halnya, KPK juga gencar melakukan kampanye “ hajar serangan fajar," ngukapnya.

Untuk itu jika masyarakat masih melihat atau mengetahui , adanya dugaan tindak pidana korupsi , dalam proses tersebut, dapat melaporkan aduannya kepada KPK

Menanggapi akan hal itu , ketua Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara , DPD kepri , Awaluddin mengatakan , pada hakikatnya bantuan yang disalurkan oleh gubernur , merupakan hal bagus , namun tidak etis momennya diwaktu pilkada ini.

" kenapa diwaktu saat ini , gubernur kepri yang juga maju dalam pilkada nanti , baru menggelontorkan bantuan , bahkan mencapai ratusan mikiyar rupiah dari keseluruhannya yang di kunjunginya ," heran awauddin saat dikonfir kamis sore.

Selain itu , gubernur kepri juga harus mengkalirifikasi anggaran bantuan itu dari mana aja , apa itu termasuk dari dinas sosial , dinas pu atau dinas dinas lain nya.

" gubernur kepri harus terbuka atas anggaran bantuan itu seperti apa , jangan hanya ada yang terselumbung , contohnya seperti bantuan sembako , yang menempelkan wajah pribadi gubernur di suatu item sembako itu , padahal itu kan dirinya bukan sendiri , ada juga wakil gubernurnya , ini tidak kenapa hanya dirnya aja," imbuhnya.

Memasukin pilkada ini , memang bisa dikatakan rawan atau rentan bagi para kepala daerahanpetahanan , yang ingin untuk bisa mendapatak simpatisan dari masyarakat , berbagai cara akan dilakukan , terutaman memberi bantuan bantuan dengan memanfaatkan fasikitas negara.