Aksi Premanisme Tutup Kegiatan Pertambangan di Muratara, Ribuan Karyawan Terancam Hilang Pekerjaan

Bahkan dalam upaya menjamin kelancaran aktivitas pertambangan dari gangguan, kliennya telah melaporkan dugaan tindak pidana menghalangi kegiatan tambang yang sah itu ke Dit Tipiter Mabes Polri sebanyak tiga kali.

Ia khawatir terus berlanjutnya perintangan aktivitas pertambangan ini akan berdampak kepada nasib ribuan karyawan PT GPU.

"Kami telah menjadi korban yang mengakibatkan kegiatan tambang berhenti total berdampak pada ribuan karyawan terancam kehilangan sumber penghasilannya untuk menghidupi anak dan istri. Telah puluhan tahun PT GPU menjadi korban dan telah menjadi bulan bulanan, sedangkan PT GBU adalah perusahaan yang sah dan konstitusional dan telah beroperasi sejak tahun 2009," ujarnya. 

Lebih lanjut Sofhuan menegaskan kegiatan tambang batu bara kliennya memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak 2007 dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) pada 2009 dan telah membebaskan tanah dari masyarat Muratara sejak 2009 sampai dengan sekarang.

Dalam dokumen yang dimiliki, surat-surat perizinan tertera tanda tangani Kepala Desa Beringin makmur dan Camat Rawas Ilir Kabupaten Muratara. 

Baca Juga: Bahlil Copot Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara BKPM Usai 2 Kali Diperiksa KPK

Kemudian memiliki wilayah IUP OP yang sah dan semua perizinan PT GPU masuk dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, bukan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

"Terkait keabsahan tapal batas telah ditetapkan melalui Permendagri Nomor 76 Tahun 2014 tentang Tapal Batas Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin. Sudah inkrah dan mengikat semua pihak," ujar Sofhuan. 

Sofhuan pun barharap agar pemerintah betul-betul memberikan perlindungan hukum terhadap PT GPU, sebagai perusahaan sah dan legal secara hukum untuk mengelola penambangan di wilayah tersebut.

Pihaknya juga berterima kasih kepada pihak Mabes Polri yang telah menindak tegas para pelaku perintangan aktivitas penambangan dan meminta kepolisian tak berhenti melindungi aktivitas penambangan yang sah agar iklim investasi di Tanah Air berjalan baik.

"Sikap kami tentunya yang pertama, investasi ini harus dilindungi oleh pemerintahan, supaya ini bisa berlangsung kegiatan penambangan yang sudah sah secara hukum di mana sudah ada IUP PT GPU yang beroperasi sejak 2009. Kami berharap masyarakat juga jangan mudah percaya dengan stement menyesatkan," tutup Sofhuan.