Pengaturannya, pegawai yang WFH sebanyak 75 persen dan yang bekerja dari kantor 25 persen.
”Penyesuaian ini berlaku pada kantor-kantor pemerintahan yang dekat dari lokasi KTT ASEAN, seperti kantor dinas pariwisata di Kuningan, Jakarta Selatan,” sambung Joko.
Setelah pemberlakuan WFH selama dua bulan, Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi efektivitasnya. Hasil evaluasi itu akan dijadikan pertimbangan bagi kebijakan selanjutnya.
”Kita lihat dulu, juga kita lihat kinerja PNS seperti apa,” jelas Joko dilansir dari Kompas.id, Sabtu (19/8).
Joko menjelaskan, pelaksanaan sistem bekerja sebagian dari rumah dan sebagian dari kantor bagi perusahaan swasta masih bersifat imbauan.
Baca Juga: 13 Kereta Keberangkatan Gambir Berhenti di Stasiun Jatinegara Hari Ini, Berikut Daftarnya
Selain WFH bagi ASN, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta Sigit Wijatmoko menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga berencana menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Sistem PJJ diterapkan di sekolah yang berada di sekitar lokasi KTT ASEAN dan hanya berlaku saat ajang itu berlangsung, yakni pada 4-7 September 2023.
Sistem PJJ tersebut diberlakukan dengan persentase kehadiran siswa sebanyak 50 persen. Namun, untuk guru dan tenaga pendidik di sekolah tersebut tetap hadir dan beraktivitas seratus persen.
”Untuk PJJ, hanya saat KTT ASEAN berlangsung. Sekolah yang menerapkan PJJ juga hanya yang berlokasi di sekitar venue KTT ASEAN, seperti di daerah Thamrin, Sudirman, Tanah Abang, Kuningan, dan Menteng," ungkapnya.
"Namun, untuk sekolah yang jauh dari venue KTT ASEAN, seperti di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Timur, tetap beraktivitas normal dengan masuk seratus persen,” imbuhnya.
Sumber : Kompas.id
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.