Kasus PPSU Dipaksa Ngutang ke Pinjol, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Periksa Camat dan Lurah

Baca Juga: PJ Gubernur Heru Budi Tanggapi Soal Petugas PPSU Jakut Dipaksa Utang Pinjol oleh Atasan

Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono meminta atasan PPSU yang berstatus sebagai PNS itu dikenakan sanksi.

Ia menambahkan, menggunakan data orang lain tanpa seizin pemilik sudah dipastikan termasuk unsur pidana, maka dari itu perlu adanya tanggung jawab dari atasan.

Menurut dia, atasan harus bertanggung jawab dengan maksimal dalam membimbing hingga mengawasi bawahannya agar tidak melanggar peraturan.

Jika bawahan melanggar, maka atasan seharusnya juga diberi sanksi, dengan tujuan bisa meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Saran saya, ketika ada anak buah yang salah, jangan hanya anak buah saja yang diberi sanksi," kata Gembong kepada media di Jakarta, Senin (17/7).

Baca Juga: Anggota DPR Fauzi Amro Imbau Masyarakat Tak Bayar Utang Pinjol Ilegal

Ia juga berharap hasil pemeriksaan Inspektorat DKI bisa diungkapkan secara terbuka kepada umum. Terlebih, pihak pemerintah juga memerlukan bantuan awak media dalam memberikan perlindungan lebih kepada PPSU.

"Karena suara teman-teman media jauh lebih dahsyat, saya yakin enggak ada intimidasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap PPSU," sebutnya.