Sosok Panji Gumilang, Pimpinan Ponpes Al-Zaytun yang Kontroversial, Diduga Ajarkan Aliran Sesat

Tuntutan kedua, soal adanya dugaan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh pimpinan Ponpes Al-Zaytun. Jamal mengatakan korbannya, berinisial K.

Massa mendesak polisi segera mengungkapkan kebenaran soal dugaan tindak pidana tersebut kepada publik.

Tuntutan ketiga, kata Jamal, soal penguasaan lahan. Pihaknya menduga Ponpes Al Zaytun telah merampas tanah rakyat dan menguasai ribuan hektare yang tidak jelas izin peruntukannya.

Tuntutan keempat, massa mendesak agar pembuatan dermaga khusus oleh Ponpes Al Zaytun di Kecamatan Kandanghaur dihentikan.

Apalagi, keberadaan dermaga tersebut sangat eksklusif dan tidak boleh ada orang yang boleh tahu kegiatan di dalamnya.

Massa khawatir lokasi tersebut dijadikan tempat untuk menyelundupkan barang-barang berbahaya, seperti narkoba dan senjata api.

Tuntutan kelima, massa menilai, Ponpes Al-Zaytun tidak memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar.

"Apalagi ponpes ini tertutup tidak bisa diakses secara umum," ujar dia.

Baca Juga: Tuntut Ponpes Al-Zaytun Dibubarkan, Aksi Demo Berujung Ricuh

300 Kiai Tentukan Nasib Ponpes Al-Zaytun

Sekitar 300 kiai dijadwalkan akan berkumpul di Kantor Pemprov Jabar, Gedung Sate pada Senin (19/6) untuk menyikapi polemik Pondok Pesantren Al-Zaytun.

"Pak Gubernur tadi malam memerintahkan kepada saya untuk merespons apa yang terjadi hari ini, tentang Ponpes Al-Zaytun," ujar Uu.

Saat ini, kata Uu, Pemerintah Provinsi belum dapat membuat keputusan apapun terkait Al-Zaytun, sebelum ada musyawarah dengan pihak ulama dan pimpinan Ponpes Al-Zaytun.

"Saya berada di dalam keadaan yang belum bisa membuat keputusan pemerintah Provinsi, sebelum ada gerakan permusyawaratan yang akan dilaksanakan pada Senin nanti," katanya.

Dalam pertemuan nanti, Uu bakal mengajak ratusan ulama dari organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan, pimpinan pondok pesantren, Kemenag hingga MUI.

"Jadi, minimal saya akan mengundang 300 kiai di situ ada ormas islam, Kemenag, MUI dan pimpinan pondok pesantren, karena tidak semua pimpinan pondok pesantren masuk MUI atau ormas," ucapnya.

Uu pun meminta kepada masyarakat agar bersabar dan tidak melakukan pengerahan massa ke Ponpes Al-Zaytun.

"Jadi, hentikan gerakan itu, percayakan kepada pemerintah, Insya Allah Pemerintah akan sebijaksana mungkin sesuai dengan norma yang ada," katanya."Tolong jangan main hakim sendiri, tunggu pemerintah, karena kami tidak akan pernah diam," tambanya.