Bupati Pangandaran Undang Guru Muda yang Viral Laporkan Dugaan Pungli, Janji Cari Titik Persoalannya

PANGANDARAN, KOMPAS.TV - Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengundang guru muda yang menarik perhatian publik usai laporkan dugaan pungutan liar Pemerintah Kabupaten Pangandaran di media sosial, Husein Ali Rafsanjani, untuk bertemu pada esok Kamis (11/5/2023).

Husein menarik perhatian warganet usai mengunggah video berisi curhatannya tentang pengalaman melaporkan dugaan pungli saat menjalani Latihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berujung intimidasi hingga dirinya memilih mengundurkan diri.

Terkait persoalan ini, Jeje mengundang Husein untuk bertemu di rumah dinas bupati di Kecamatan Parigi, Pangandaran.

"Hari Kamis undang Husein untuk bicara, kalau perlu bicara dari hati ke hati," kata Jeje, Selasa (9/5/2023), dilansir dari Kompas.com.

Jeje juga berjanji akan mencari titik persoalan masalah ini dengan mengumpulkan pihak-pihak terkait.

"Di mana nih titik persoalannya. Kalau pungli, siapa yang punglinya?" ujar Jeje. 

Menurut Jeje, ia telah menelepon Husein secara langsung. Dia meminta Husein datang pada Kamis nanti. 

"Kang (Husein), sumping dinten Kemis (datang hari Kamis). Kita selesaikan masalah, di mana permasalahannya," kata Jeje.

Baca Juga: Heboh Guru Muda di Pangandaran Lapor Dugaan Pungli Diancam Pemecatan, Pilih Mengundurkan Diri

Ia pun menekankan, saat ini, Pemkab Pangandaran sangat membutuhkan guru. Pasalnya, ada sekitar 200 guru yang pensiun per tahunnya.

"Kita butuh guru, kita mengadakan seleksi kan (biayanya) enggak murah. Sampai ke pelatihan di Pusdikmin," jelas Jeje. 

Jeje pun mengaku menyayangkan keputusan pengunduran diri Husein sebagai aparatur sipil negara (ASN). Dia berharap, Husein dapat kembali dan bekerja dengan baik. 

"Saya harap ya semuanya selesai, bisa kembali," katanya. 

Lebih jauh, Jeje mengatakan bahwa kejadian ini akan menjadi masukan yang berharga. Menurut dia, semua pihak tidak boleh menganggap enteng persoalan ini. 

"Jadi pembelajaran semua pihak," kata Jeje.

Di sisi lain, Husein membenarkan adanya undangan Bupati Pangandaran melalui kolom komentar di Instagram-nya.

"Kamis dipanggil Pak Bupati, sesuai yang Pak Bupati tulis di Instagram. Dia bilang saya diundang ke Pemda jam 2 siang. Apakah undangannya bersifat formal atau tidak dan bahasannya apa, saya belum tahu," jelasnya, Selasa (9/5/2023).

Baca Juga: Pemerintah: ASN Selepas Lebaran Boleh Perpanjang Cuti, WFH, tapi Tunda Halalbihalal

Sebelumnya, Husein mengungkapkan sejumlah intimidasi yang dilakukan belasan orang saat dirinya memenuhi panggilan dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran usai mengaku melaporkan dugaan pungli ke lapor.go.id pada 2020 lalu.

"Saya kirim laporan (dengan) anonim. Di grup ramai nyari siapa yang lapor. Karena banyak yang dituduh, saya enggak mau merugikan orang lain, mending saya ngaku. Bahkan ada obrolan SK (pegawai) satu kabupaten enggak akan turun (kalau tidak ada yang mengaku)," kata Husein, Selasa (9/5).

Pihak BKPSDM, kata Husein, juga mengatakan bahwa dirinya bisa dipecat dan dianggap merusak nama baik instansi apabila tak mau menurunkan laporannya.

"Kamu kalau laporan ini nggak diturunkan, bisa dipecat, karena bisa dianggap merusak nama baik instansi," kata Husein menirukan perkataan pihak BKPSDM di videonya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani membantah pernyataan Husein soal dugaan pungli. 

Dani menjelaskan, saat pelatihan dasar, Pemkab Pangandaran memang tidak menganggarkan untuk transportasi CPNS ke lokasi Latsar di Bandung karena Pusdikmin akan menggelar Latsar secara daring.

Pemkab Pangandaran, kata dia, saat itu juga melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid, sehingga anggaran transportasi ditunda.

Ia juga menjelaskan, pemanggilan Husein ke kantor BKPSDM dilakukan karena ada laporan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Ia menyebut, pemanggilan tersebut tak hanya ditujukan kepada Husein, tetapi juga kordinator angkatan atau ketua kelas. 

Saat itu, pihaknya menjelaskan bahwa pungutan tersebut untuk kepentingan para CPNS. 

"Sehingga saat itu clear (selesai). Bahkan Husein sudah bikin berita acara permohonan maaf. Saat itu sudah membuat permohonan maaf bahwa dia salah memaknai, menafsirkan tentang itu (pungutan)," jelas dia. 

Dani juga membantah pihaknya mengintimidasi Husein. BKPSDM, kata dia, hanya menyampaikan aturan sesuai PP 53 tentang Disiplin dan PP 94. 

"Bahwa seorang ASN itu terikat dengan aturan-aturan. Katakanlah apa yang wajib dan apa yang dilarang. Kita sampaikan aturan, tanpa intimidasi apa pun," kata Dani. 

Terkait Husein yang merasa diintimidasi hingga 10 orang, Dani menegaskan bahwa pihaknya hanya mendatangkan pihak-pihak yang terlibat. 

"Yang namanya klarifikasi, sengaja mendatangkan orang-orang yang terlibat di situ, perwakilan yang terlibat di situ. Kita panggil kordinatornya, ketua angkatan. Mereka semua tanda tangan," jelas Dani.

Menurut dia, sebetulnya permasalah tersebut sudah selesai dan tidak ada masalah lagi. Termasuk urunan untuk biaya transportasi.