Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Jadi Ujung Tombak Menekan Angka Kemiskinan.

PALEMBANG, KOMPAS.TV - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Selatan merilis pada kurun satu tahun terakhir, dalam rentang waktu September 2021 hingga September 2022, angka kemiskinan di daerah turun sebesar 0,84%. Dari 12,79% menjadi 11,95%.  Jumlah penduduk miskin juga turun sebanyak 61,62 ribu orang. Dari sebelumnya berjumlah 1.116,61 ribu orang menjadi 1.054,99 ribu orang pada periode Maret 2022. Kepala BPS Sumatra Selatan Zulkifli juga menyebutkan persentase penduduk miskin per September 2021 turun dari 13,28% menjadi 12,31% pada Maret 2022.

“Pada September 2022 turun lagi menjadi 12,30%.” Ia memerinci peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan peranan kelompok bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan).

“Sumbangan garis kemiskinan makanan (GKM) terhadap garis kemiskinan (GK) September 2022 tercatat sebesar 73,98% turun jika dibandingkan  dengan kondisi Maret 2022 sebesar 74,34% dan turun jika dibandingkan dengan kondisi September 2021 yang sebesar 74,16%,” tambahnya.

Angka kemiskinan yang semakin menurun menjadi salah satu target besar pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumsel Herman Deru pun mengintensifkan berbagai program dan terobosan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Salah satunya menggeber Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).

Gerakan itu bertujuan mengubah pola pikir masyarakat dari pembeli menjadi penghasil produk pangan rumah tangga. Program itu diklaim sudah berdampak positif pada penurunan angka kemiskinan.

"Gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini menjadi salah satu jurus yang kami lakukan untuk mengatasi angka kemiskinan. Sejak diluncurkan pada Desember 2021, GSMP ini sudah cukup mengubah pola pikir masyarakat untuk menjadi produktif dalam hal kemandirian pangan. Inilah strategi kita yang muaranya akan menurunkan angka kemiskinan,” ungkap Herman Deru.

Ia menambahkan, gerakan itu bertujuan mengubah pemikiran warga dari konsumen menjadi penghasil, terutama untuk urusan bahan makanan sehari-hari. Hal itu nantinya akan berpengaruh untuk mengurangi biaya kehidupan masyarakat sehari-hari.

“Esensi Sumsel Mandiri Pangan adalah mengubah pola pikir dari yang biasanya kita berharap membeli menjadi penghasil. Atau biasa jadi konsumen, kita menjadi penghasil kebutuhan sehari-hari. Paling tidak kita bisa mengurangi biaya hidup. Kita hasilkan sendiri cabai dan bawang yang selama ini masyarakat hanya membeli ke pasar,” imbuhnya.

Pada program ini, pemerintah provinsi memberikan bantuan simultan berupa media tanam, bibit, hingga tempat memelihara ikan. Sampai akhir 2022, sebanyak 250 ribu keluarga yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi penerimanya.

“Sayuran dan ikan akan membantu memenuhi kebutuhan dapur selain beras. Gerakan itu juga menjadi batu loncatan dalam memandirikan masyarakat untuk memenuhi sebagian kebutuhan pangannya,” lanjut mantan Bupati Ogan Komering Ulu Timur ini.

Upaya lain, Herman Deru juga menargetkan angka kemiskinan di Sumsel bisa terus turun. Dia memfokuskan program bantuan sosial yang tepat sasaran. Selain itu, memaksimalkan APBD, khususnya dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi keluarga.

Inovasi yang dijalankan pemerintah provinsi ditargetkan tidak hanya untuk menekan angka kemiskinan, tapi juga membawa Sumsel masuk dalam deretan provinsi yang mampu menekan tingkat inflasi di tengah situasi ekonomi global saat ini.

Menurut Herman Deru, penurunan angka kemiskinan Sumsel tahun ini merupakan yang terbaik selama 10 tahun terakhir. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang pada 2020 sempat berkontraksi hingga -0,11% akibat pandemi covid-19, pada 2022 ini kembali meningkat menjadi 5,18%.

Namun, Herman Deru tidak mau berpuas diri. Dia terus menekan jajarannya, mulai organisasi perangkat daerah (OPD), biro, hingga instansi vertikal untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi sehingga capaian itu dapat lebih baik lagi, termasuk dalam upaya pemulihan ekonomi dan menekan angka kemiskinan.

“Kami harus terus berbuat. Kita harus ingat peran dan fungsi kita. Pertama, kita merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan yang kedua sebagai koordinator di daerah ini,” terangnya.

Untuk memaksimalkan upaya dan strategi itu, pihaknya juga selalu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Pemerintah daerah di Sumsel juga diharapkan mengoptimalkan seluruh upaya dan strategi untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah masing-masing.

“Koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah menjadi hal yang utama karena menekan kemiskinan tidak bisa dilakukan Pemprov Sumsel. Pemerintah daerah di 17 kabupaten dan kota juga harus bekerja keras,” tandasnya.

Ia menjelaskan ada beberapa masalah yang harus ditindaklanjuti dengan cepat oleh OPD, diantaranya program yang dikawal kementerian di daerah.

“Program itu harus dimanfaatkan dengan maksimal dan mempunyai nilai ekonomi untuk masyarakat. Program yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan harus dimaksimalkan sehingga kesejahteraan rakyat meningkat,” jelasnya.

Menurut dia, dengan menyusun program kerja yang memuat nilai ekonomi bagi masyarakat, diharapkan memberikan dampak positif dalam menurunkan angka kemiskinan.

“Kami terus memfokuskan pelaksanaan program mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat sehingga nantinya diharapkan berdampak langsung pada turunnya angka kemiskinan di provinsi ini,” pungkas Herman Deru.