Jumlah Pengungsi Gempa Bumi Mentawai Bertambah Jadi 2.326 Jiwa, Distribusi Bantuan Terkendala Cuaca

JAKARTA, KOMPAS.TV – Jumlah pengungsi akibat gempa bumi magnitudo (M) 6.4 di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, bertambah menjadi 2.326 jiwa.

Melalui keterangan tertulis Kapusdatinkom BNPB, Abdul Muhari, Selasa (30/8/2022), data tersebut diperoleh dari laporan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mentawai, Novriadi.

Para pengungsi itu tersebar di tujuh dusun yang berada di Desa Simalegi dan Desa Simatalu, Kecamatan Siberut Barat, Pulau Siberut.

Untuk diketahui, gempa bumi tersebut terjadi pada Senin (29/8) pukul 10.29 WIB bertambah menjadi 2.326 jiwa.

Jumlah pengungsi bertambah karena adanya kekhawatiran masyarakat apabila terjadi gempa bumi susulan yang dapat berpotensi tsunami.

"Warga masih ada yang di pengungsian, terutama anak-anak, wanita dan lansia. Mereka sudah bermalam di tenda," ujar Novriadi, Selasa (30/8).

Menurutnya, para pengungsi tinggal di tenda pengungsian apabila malam hari saja. Saat pagi sampai sore, mereka kembali ke rumah masing-masing untuk beraktivitas seperti biasa.

Tenda mandiri yang didirikan masyarakat juga tidak jauh dari rumah mereka masing-masing.

"Jaraknya (tenda pengungsian) tidak jauh. Hanya kurang lebih 300 meter dari rumah," kata Novriadi.

Lebih lanjut, Novriadi mengatakan bahwa ketersediaan logistik hanya mampu mencukupi hingga dua hari saja.

Baca Juga: Dampak Kuat Gempa Susulan M 6,4 di Mentawai, Siswa Dipulangkan dan Pasien RS Kocar-kacir

Untuk memenuhi kebutuhan logistik dan permakanan di pengungsian itu, Novriadi meminta pihak terkait agar memaksimalkan potensi yang ada seperti memanfaatkan stok pertokoan yang tersedia, sembari menunggu bantuan dari Kabupaten Kepulauan Mentawai dikirimkan.

Saat ini, pengiriman dukungan logistik dan peralatan masih terkendala cuaca buruk di perairan. Upaya pengiriman dukungan tersebut hanya dapat diakses melalui penyeberangan laut menggunakan kapal dengan waktu tempuh kurang lebih delapan jam.

"Logistik dan makanan hanya cukup untuk dua hari. Dan itupun sudah dibagikan kepada warga kemarin sore," ungkap Novriadi.

"Sambil menunggu bantuan dari kabupaten, tadi juga saya sampaikan ke Pak Camat agar bisa memanfaatkan stok logistik yang ada di pertokoan di sana," tambah Novriadi.

Data per Selasa (30/8) pukul 07.00 WIB, dilaporkan satu gedung SMP N 3 Simalegi rusak ringan, satu unit SDN 11 Simalegi rusak berat, satu gedung Puskesmas Betaet rusak ringan.

Kemudian, satu gereja rusak ringan, satu gedung aula kantor camat Siberut Barat rusak ringan dan lainnya masih dalam pendataan.

Hingga saat ini, kebutuhan mendesak yang dibutuhkan meliputi alat penerangan, tenda, tikar, selimut, bahan makanan siap saji dan kebutuhan yang lainnya.

Imbauan Kepala BNPB

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suhayanto, mengimbau kesiapsiagaan pemangku kebijakan dan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, khususnya yang terdampak gempa bumi.

Adapun imbauan yang pertama, Kepala BNPB meminta agar masyarakat yang masih mengungsi di perbukitan agar dapat kembali ke rumah masing-masing.

Terutama bagi mereka yang rumahnya tidak mengalami kerusakan akibat gempabumi.

Suharyanto memastikan bahwa rentetan gempa bumi yang terjadi tidak memicu tsunami, sebagaimana merujuk pada laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

"Rangkaian gempa pada hari Senin (29/8) tidak memicu tsunami, untuk itu masyarakat yang saat ini mengungsi di daerah perbukitan bisa kembali ke rumah masing-masing, bagi yang rumahnya tidak mengalami rusak struktur/rusak berat akibat gempa," jelas Suharyanto, Selasa (30/8).

Dijelaskan lebih lanjut oleh Suharyanto bahwa rumah yang rusak struktur itu dapat berupa rumah dengan kondisi patah tiang penyangga, kerusakan masif pada dinding dan kerusakan pada penyangga atau penyusun atap.

Apabila menemui kondisi seperti itu, maka diimbau agar pemilik rumah segera melaporkan kepada BPBD setempat.

"Masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan struktur atau rusak berat dapat melaporkan data kerusakan bangunan tersebut kepada BPBD setempat untuk pendataan," jelas Suharyanto.