JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Bupati (Wabup) Pemalang Mansur Hidayat ditunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk memimpin roda pemerintahan daerah setempat.
Pengambilalihan pemerintahan ini menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo pada Kamis (11/8/2022).
Mansur menuturkan, penunjukkannya untuk menjalankan jalannya pemerintahan di Kabupaten Pemalang tersebut hanya sementara.
"Saya ditunjuk sementara. Hanya saja, saya tidak tahu sampai kapan (menjalankan tugas pemerintahan)," kata Mansur, usai rapat bersama Gubernur Jateng, di Pemalang, Jumat siang, seperti dikutip dari Antara.
Usai penunjukkan tersebut, Mansur pun mengaku akan mengumpulkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk kegiatan apel bersama.
Sementara itu terkait Mukti Agung Wibowo, Mansur mengaku terakhir ketemu dengannya pada Selasa (9/8) saat menghadiri sebuah acara.
Namun menurut penjelasannya, dalam acara tersebut mereka hanya bertemu tanpa berbincang sedikit pun.
"Ketemu acara bersama, tidak ada komunikasi, ketemu saja," jelasnya.
Ditanya soal terkait OTT terhadap Mukti Agung dan dugaan keterlibatan para kepala dinas terkait, Mansur mengaku belum mengetahui secara persis.
Pasalnya, dia mengaku belum mendapatkan Informasi resmi dari KPK terkait hal tersebut.
"Jadi, kita tunggu dulu saja informasinya dari KPK," tegasnya.
Baca Juga: Bupati Pemalang Kena OTT KPK, Ganjar Pranowo Instruksikan Wabup Ambil Alih Pemerintahan
Sebelumnya seperti diberitakan KOMPAS.TV, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pronowo menuturkan telah menginstruksikan Wakil Bupati Pemalang Mansur Hidayat untuk memimpin pemerintahan sementara.
Menurut penjelasannya instruksi tersebut dimaksudkan agar layanan masyarakat di wilayah tersebut tidak terganggu seusai Mukti ditangkap KPK.
"Tadi sudah saya sampaikan kepada Pak wakil bupati agar segera mengambil alih pemerintahan, supaya layanan masyarakat tetap berjalan dengan baik," kata Ganjar, Jumat (12/8).
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga kembali menegaskan pada seluruh kepala daerah untuk menghentikan kegiatan jual beli jabatan, minta komisi, maupun mengatur proyek saat memimpin daerah.
"Saya sudah berkali-kali dan menyampaikan, bahkan KPK pun juga sudah berkali-kali menyampaikan pada kita, namun tetap masih 'ngeyel'," tegasnya.
Ganjar menambahkan peristiwa Bupati Pemalang ditangkap KPK menjadi momentum bagi Pemkab Pemalang untuk melakukan perbaikan.
Sebab itu, dia pun meminta para pejabat Pemkab Pemalang segera mengondisikan dan menata pemerintahan.
"Saya sudah sampaikan dan wakil bupati sudah menyiapkan dan mudah-mudahan hari ini sudah ada rapat dengan seluruhnya. Saya akan dampingi wakil bupati dan inspektorat agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
Baca Juga: KPK Tangkap Bupati Pemalang karena Dugaan Suap Pengadaan Barang hingga Jabatan
Sumber : Antara
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.