Ganjar Usulkan Penanganan Wabah PMK Berbasis Zona, Bukan Wilayah Pemerintahan

SEMARANG, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan agar penanganan atau karantina penyakit mulut dan kuku (PMK) berbasis zona, bukan wilayah pemerintahan.

Usulan tersebut disampaikan Ganjar seusai mengikuti rapat koordinasi secara daring bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait penanganan wabah PMK, di Rumah Dinas Puri Gedeh, Semarang, Senin (27/6/2022).

Usul penanganan berbasis zona tersebut untuk mengantisipasi pergerakan hewan ternak dan elemen lain pembawa virus di sekitar wilayah terdekat.

“Tadi ada yang usul basis desa atau kecamatan. Kalau menurut saya zona, apakah desa dan beberapa desa, atau kecamatan dan beberapa kecamatan, sehingga tidak restriktif atau terbatas hanya di wilayah satu pemerintahan,” jelas Ganjar, dikutip dari keterangan tertulis Pemprov Jateng.

“Kadang-kadang kan sapinya juga piknik-piknik, kambingnya piknik-piknik, dan ini tidak hanya sapi saja, ada kerbau, ada babi, ada kambing ya, jadi hewan yang kuku belah,” katanya.

Dari beberapa kasus hasil pelacakan (tracing), kata Ganjar, ada indikasi hewan ternak yang tidak pernah keluar kandang, tetapi tetap terinfeksi PMK.

Penularan kepada hewan tersebut diduga kuat terjadi karena ada hewan ternak lain seperti kambing yang berkeliaran di sekitar kandang.

Baca Juga: 900 Ekor Sapi di Blitar Akan Disuntik Vaksin PMK

Oleh sebab itu, lanjut dia, diperlukan karantina untuk hewan ternak kuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, dan babi.

“Ini yang penting untuk dilakukan, dan SOP-nya kita siapkan karena penularan virusnya itu airborne, jadi dibawa udara dan jauh lebih berbahaya.”

“Sejauh ini belum ada masker untuk sapi, jadi agak riskan memang penularannya,” kata dia.

Ganjar juga menyebut bahwa PMK merupakan pekerjaan rumah (PR) bersama karena penyebaran atau penularan kasusnya eksponensial.

Meski demikian, ia mengaku optimistis penyakit ini dapat dikendalikan karena masyarakat sudah memiliki pengalaman dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Satu hal penting untuk penanganan kasus itu adalah data, menurutnya.

“Nah siapa yang mendata, sementara ini kan ada penyuluh. Kita mempercayakan kepada kawan-kawan yang sering berhubungan dengan ternak, kelompok ternak, dan seterusnya.”

“Teman-teman yang bekerja sebagai inseminator biasanya juga sangat akrab sama sapi, ini juga bisa digunakan. Kampus dan mahasiswa bisa digunakan, konsepnya sudah ada,” tutur Ganjar.

Selain itu, kata dia, di Jawa Tengah juga ada Jogo Ternak dan Bolo Ternak, yang harus dimaksimalkan betul untuk mengecek agar tidak menjadi jargon semata.

Ganjar juga memberikan arahan kepada dinas terkait mengenai langkah penanganan di Jawa Tengah, salah satunya tentang percepatan vaksinasi hewan.

“Beberapa item tadi kita sampaikan kepada kawan-kawan dinas setelah rapat dengan Menko Marves, agar dilakukan percepatan, karena faktanya memang kebutuhan vaksin kita masih jauh dari yang ada,” ungkapnya.

Dalam rapat bersama Menko Marves, Ganjar juga menyampaikan temuan mengenai pergerakan hewan maupun pedagang hewan di lapangan.

Pergerakan pedagang hewan dari kandang ke kandang, menurut Ganjar, juga merupakan hal yang harus diwaspadai karena mereka bisa membawa virus.

Baca Juga: Dinas Peternakan Madiun Targetkan 47 Ribu Sapi Divaksin PMK

“Ketika blantiknya, orang yang jual-beli ternaknya keliling, hati-hati. Karena itu juga bisa membawa virus. Jadi maunya hanya melihat-lihat terus kemudian ternyata ia membawa dari satu kandang ke kandang yang lain. Itu juga perhatian mesti dilakukan,” ujar Ganjar.

Ia menyebut pihaknya sedang menghitung kebutuhan PCR, lab, dan peralatan, serta obat-obatan yang dibutuhkan.

Selanjutnya terkait pendanaan, setiap kabupaten/kota dan provinsi sedang menyiapkan anggaran untuk penanganan wabah PMK.

“Terakhir tentu kita bicara soal sumber dana dan dampaknya. Sumber dana dari pusat akan ada PEN (pemulihan ekonomi nasional) yang akan dikeluarkan, tadi ada kurang lebih Rp4,6 triliun dan sedang dibicarakan dengan Menteri Keuangan.”

“Daerah juga menyiapkan baik di level kabupaten/kota maupun provinsi. Setelah ada hitungan ekonominya tentu kita akan menghitung dampak sosial ekonominya,” lanjut Ganjar.