Program tersebut, lanjut Abdul Halim, membutuhkan anggaran sekitar Rp46,5 miliar, yang setengahnya atau sekitar Rp23 miliar untuk membiayai penyelesaian sampah di tingkat desa.
"Bantul bersama ini kita biayai tidak tanggung-tanggung, kebagian sekitar Rp 46,5 miliar kira-kira setengah dari itu atau Rp 23 milyar kita biayai sampah selesai di kelurahan," katanya.
Ia menambahkan, selain dengan cara pemilahan, ada cara lain untuk mengolah sampah, yakni menggunakan teknologi tinggi, yaitu dibakar dan dijadikan pembangkit listrik.
"Tidak ada cara lain selain pemilahan atau menggunakan sekalian pakai teknologi tinggi bakar semua jadi pembangkit listrik. Pilihannya dua pakai teknologi atau pemilahan," pungkas dia.
Untuk diketahui, warga sekitar TPST Piyungan menutup lokasi itu sejak Sabtu (7/5/2022).
Dengan ditutupnya TPST Piyungan, maka sampah yang berasal dari Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta tidak bisa tersalurkan.
Sebelumnya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengaku siap bertemu dengan warga yang menutup TPST Piyungan.
"Ya nanti kita usahakan untuk bisa punya waktu," kata Sultan saat ditemui awak media di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (10/5/2022).
Sultan mengungkapkan, saat ini Pemerintah DIY sedang fokus untuk memperluas area TPST Piyungan karena lokasi sekarang sudah penuh.
Baca Juga: TPST Piyungan Bantul Catat 9 Kasus Bayi Dibuang selama 25 Tahun Berdiri
Namun, lanjut dia, saat ini Pemerintah DIY memiliki kendala teknis.
"Problem teknis antara penuhnya sampah di sana (Piyungan) sama hasil studinya yang dilakukan Bappenas dan pembiayaan infrastruktur BUMN ya kan perlu waktu lebih panjang jika dibandingkan dengan kebak e (penuhnya) sampah disana," katanya.
Sumber : Kompas.com
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.