Seluruh DIY PPKM Level 4, Ini Aturan Lengkapnya Mulai dari PTM, WFO hingga Resepsi Pernikahan

Adapun penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan.

Aturan Swalayan dan Pasar Tradisional PPKM Level 4

Untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar  swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat dengan 
kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen).

Supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 14 September 2021 dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.

Sementara untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.

Aturan Mal dan Bioskop di Wilayah PPKM Level 4

Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan kapasitas maksimal 50 persen dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat.

Bioskop beroperasi dengan ketentuan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen).

Anak usia dibawah 12 tahun wajib didampingi orang tua. Khusus anak usia 6 tahun sampai dengan 12 mmtahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama.

Aturan Pernikahan PPKM Level 4

Pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Tak Lakukan Penyekatan di Perbatasan

Dalam penerapan aturan PPKM level 4 kali ini Pemerintah DIY tidak akan menyekat di perbatasan karena tidak diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

"Secara teknis kita tidak memungkin lagi melakukan penyekatan. Secara teknis tidak mungkin dan di dalam Inmendagri juga tidak penyekatan," ungkap Aji.

Ia mengungkapkan, Pemerintah DIY diminta untuk tidak menginjak rem terlalu dalam agar sektor ekonomi daerah tetap bisa tumbuh.

"Ya memang kalau kita link kan dengan kebijakan kita tidak boleh ngerem ekonomi 100 persen. Bahwa rem enggak boleh makan terlalu pakem untuk ekonomi ya berarti ada pertimbangan ekonomi daerah," ujar dia.

Baca Juga: Jabodetabek Kembali ke Level 2, Aturan PPKM Kian Longgar: Kapasitas WFO dan Mal jadi 75 Persen