JAKARTA, KOMPAS.TV - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyatakan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) yang belum 100 persen di wilayahnya bukan disebabkan dirinya tidak pro terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Melainkan, karena dirinya tidak ingin gegabah mengambil kebijakan terkait PTM 100 persen di Kota Solo, Jawa Tengah.
Menurut Gibran, anak-anak termasuk kelompok yang paling riskan terpapar Covid-19 selain warga lanjut usia (lansia).
"Sekali lagi, saya sangat pro dengan PTM dan pro dengan PTM 100 persen. Tapi kita tidak mau gegabah, kita pengennya bertahap saja dan sambil kita lihat kenaikan kasus dalam beberapa minggu ke depan," kata Gibran dalam program dialog Sapa Indonesia Pagi KOMPAS TV, Jumat (7/1/2022).
Lebih lanjut, Gibran menjelaskan pihaknya mendukung penuh kebijakan PTM 100 persen. Namun untuk saat ini, seluruh sekolah di Solo masih menerapkan pembelajaran jarak jauh (pjj).
Hal ini dilakukan, kata Gibran sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah Kota Solo di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Baca Juga: Wagub DKI: Belum Ada Kasus Covid-19 karena PTM 100 Persen
Terlebih saat ini, kegiatan vaksinasi anak di Kota Solo masih berjalan dan belum mencapai angka 100 persen.
Pihaknya menunda penyelenggaraan PTM 100 persen sebagai upaya untuk memberi keamanan dan kenyamanan bagi seluruh pihak, terutama keoada siswa, orang tua, dan guru.
"Sekali lagi, saya sangat mendukung program dari pemerintah pusat. Tapi kita harus berhati-hati dan untuk lebih bijaknya lagi orang tua murid tetap diberi opsi agar anak-anak yang tidak bisa mengikuti ptm tetap bisa mengikuti pelajaran melalui pjj," ujar Gibran.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menerbitkan kebijakan baru terkait PTM 100 persen di sekolah.
Menurut Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Suharti, salah satu alasannya yakni pertimbangan situasi pandemi Covid-19 yang sudah mulai membaik di akhir tahun 2021.
“Dalam beberapa bulan terakhir tahun 2021, sudah banyak progres kondisi pandemi (Covid-19) juga membaik, situasi PPKM juga menurun,” kata Suharti seperti dikutip Kompas.com, Senin (3/1/2022).
Selain itu, Suharti menyampaikan, selama pandemi Covid-19, bidang pendidikan banyak mendapat dampak negatif.
Salah satunya angka putus sekolah yang meningkat di jenjang sekolah dasar (SD).
"Sebagai contoh saja anak-anak yang putus sekolah untuk anak SD saja ini meningkat 10 kali lipat dibanding tahun 2019,” ungkap Suharti.
Bahkan, banyak orangtua yang mengeluh lantaran mendapat tekanan ekonomi saat pandemi Covid-19 berlangsung.
Hal tersebut juga membuat para orangtua peserta didik mengajak anaknya untuk ikut membantu bekerja atau mencari uang.
"Kemudian ada juga orangtua yang merasa pembelajaran jarak jauh yang diikuti oleh anaknya tidak memberikan kemampuan bagi mereka, dan merasa sama saja anak-anak tidak sekolah, jadi mereka juga tidak menyekolahkan anaknya,” kata dia
Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 Belum 100 Persen, Wali Kota Gibran Tunda PTM secara Penuh
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.