Memaknai Kunjungan Jokowi yang Lebih Banyak ke Papua Dibandingkan Wilayah Lain

PAPUA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan bahwa kunjungan kerjanya lebih banyak ke wilayah Papua dibandingkan wilayah lain. 

Tercatat, dalam periode pertamanya menjabat saja, Presiden Jokowi mengaku sudah melakukan kunjungan kerja ke wilayah Papua sebanyak 13 kali.

Baca Juga: Didampingi Prabowo Subianto, Presiden Jokowi Tetapkan 3.103 Anggota Komponen Cadangan

Menanggapi hal itu, Juru Kampanye Hutan Papua Greenpeace Indonesia Nicodemus Wamafma mengartikan bahwa sebenarnya ada perhatian dari Presiden Jokowi untuk Papua.

Namun demikian, kata Nico, sangat disayangkan perhatian itu tidak dimaksimalkan oleh pembantu-pembantu presiden karena hingga kini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang semestinya bisa diselesaikan.

Pekerjaan rumah cukup besar itu salah satunya adalah pengakuan hak masyarakat adat Papua oleh negara, yang sampai dengan hari ini secara konstitusi belum ada.

Baca Juga: Olvah Alhamid Berharap Pembangunan di Papua Berlanjut ke Sektor Kesehatan dan Pendidikan

"Padahal, di tahun 2012 sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui hak masyarakat adat terhadap hutan," kata Nico dalam acara "Rossi" yang diaiarkan Kompas TV pada Kamis (7/10/2021).

Nico menegaskan, Papua bukanlah tanah kosong. Saat ini, Papua memiliki hutan seluas lebih dari 34 juta hektare. Di tengah luasnya hutan Papua itu, terdapat 250 suku.

"Tapi sampai hari ini belum ada satu suku pun yang mendapat pengakuan hak sebagai masyarakat adat," ujar Nico.

Baca Juga: Penerbangan Meningkat Selama Pagelaran PON 20 Papua

Selain itu, kata Nico, negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih saja selalu ingin berkuasa mengatur seluruh hutan yang ada di Papua.

Nico mengungkapkan alasan masyarakat adat Papua perlu diakui karena selama ini mereka telah membuktikan berhasil menjaga hutan dengan sangat baik.

"Apalagi kawasan hutan (Papua) selalu digembar-gemborkan sebagai kawasan hutan terakhir di indonesia, tentunya juga akan berdampak penting untuk melawan perubahan iklim," ujarnya.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Muncul di PON XX Papua, Kemenpora Ambil Tindakan Cepat Lakukan Tracing

"Jadi, mengakui masyarakat adat dengan hutannya, dengan hak-haknya di atas tanah adatnya, itu sama dengan mengakui identitas mereka."

Karena itu, Nico berharap kunjungan Presiden Jokowi berikutnya harus membawa bukti nyata bahwa pengakuan hak masyarakat adat bisa diterapkan di atas tanah Papua.

Sementara itu, mantan Anggota DPRD Papua Barat Frida Kelasin menyoroti soal langkah pemerintahan Jokowi yang gencar membangun infrastruktur di Papua.

Baca Juga: Gubernur Anies Ucapkan Selamat buat Atlet Sepatu Roda DKI yang Borong Medali di PON XX Papua

Frida menilai Presiden Jokowi belum begitu serius membangun wilayah Papua. Sebab, kata dia, pembangunan di Papua belum menyentuh wilayah terisolir dan terluar.

"Pak Presiden harus lebih memberikan makna pembangunan untuk wilayah terisolir dan wilayah-wilayah terluar," ucap Frida kepada Kompas TV.

Karena itu, dia mengatakan agar Presiden Jokowi lebih memperhatikan infrastruktur dasar dalam pembangunan.

Termasuk, Frida meminta agar infrastruktur yang dibangun bisa ramah terhadap perempuan.

Baca Juga: Momen Jokowi-Prabowo Naik Jip Cek Kesiapan Pasukan Komcad

"Apa yang sudah Pak Jokowi lakukan untuk perempuan di wilayah-wilayah tersebut?" ujar Frida.

"Nanti kita bisa bincangkan untuk wilayah perempuan yang tadi saya sebut."