TANGERANG, KOMPAS.TV - Terkait polemik anggaran baju dinas anggotanya yang meningkat hingga dua kali lipat, Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo akhirnya buka suara.
Mengamini anggaran untuk tahun 2021 tersebut, Gatot menyebut pihaknya tetap memiliki kepekaan terhadap krisis atau sense of crisis di masa pandemi seperti saat ini.
"Kalau bicara sense of crisis, kami sudah buktikan, yang mana pengadaan mobil sudah dua kali lelang dan hasilnya gagal," ujar Gatot, dikutip dari Kompas.com, Senin (9/8/2021).
Selain wacana pengadaan mobil, Gatot membeberkan bahwa pembatalan juga dilakukan pada proyek pembangunan Gedung DPRD Kota Tangerang yang bernilai Rp40 miliar.
Baca Juga: Anggaran Baju Anggota DPRD Kota Tangerang Naik Dua Kali Lipat Jadi Rp 675 Juta
"(Proyek) Gedung DPRD senilai Rp40 miliar, kami batalkan. Dua hal tersebut dibatalkan lantaran pandemi Covid-19," sambungnya.
Melanjutkan masalah anggaran baju dinas yang menuai banyak kritik, menurut Gatot, boleh-boleh saja memberi masukan untuk instansinya.
Namun, yang menjadi catatan, saran dan masukan harus diutarakan sebelum proses pelelangan atau pengadaan bahan pakaian selesai dilakukan.
Alhasil, kini Gatot pun bingung dengan polemik yang mencuat, karena vendor yang memenangkan lelang pengadaan bahan untuk baju dinas telah ditentukan.
"Setelah sudah ada pemenangnya (baru) ramai, kami kan jadi bingung. Harusnya kalau ada masukan, mesti disampaikan dari awal. Tapi kami tetap ucapkan terima kasih," ungkap Gatot.
Baca Juga: Sebut Tak Ada Pelanggaran, Wagub DKI Bantah Temuan BPK Soal Pemborosan Anggaran Masker & Rapid Test
Rencananya, DPRD Kota Tangerang bakal mengadakan rapat soal anggaran pengadaan bahan untuk pakaian dinas tersebut, Selasa (10/8/2021).
Gatot berujar, terdapat beberapa opsi yang mungkin akan diusulkannya pada rapat tersebut, termasuk pilihan untuk dibatalkan.
Sebagaimana diketahui, dilansir dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang tahun ini mencapai Rp675 juta.
Sedangkan, masih dari situs yang sama, anggaran pengadaan bahan pakaian pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp312,5 juta saja.
Baca Juga: Temuan BPK Soal Kelebihan Pembayaran Anggaran Tahun 2020, Pemprov DKI: Tak Timbulkan Kerugian Daerah
Selain itu, yang menjadi polemik dari wacana pengadaan bahan baju dinas tersebut adalah merek-merek yang digunakan.
Pengadaan Bahan Pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Hadi Sudibjo berujar, salah satu mereknya adalah Louis Vuitton.
Merek busana asal Perancis itu rencananya bakal dijadikan dua pasang pakaian dinas harian (PDH) untuk setiap anggota DPRD Kota Tangerang.
Ada pula tiga merek lain seperti Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).
Keempat merek tersebut dipilih karena seusai dengan spesifikasi yang dibuat oleh PPK dan kemudian diserahkan ke Pokja ULP.
Sumber : Kompas.com
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.