ALOR, KOMPAS.TV - Sebuah video berdurasi 3 menit 9 detik memperlihatkan Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo, marah terhadap Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Video tersebut ramai beredar di grup media sosial.
Dalam video itu, terlihat Amon Djobo marah karena bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan Kemensos diurus oleh DPRD Alor.
Baca Juga: Dikritik Keras Karena Ajak Buruh Demo, Neno Warisman Minta Inul Daratista Baca UU Cipta Kerja
Karena sebab itulah, Amon menuding bahwa pihak Kementerian Sosial tidak menghargai pemerintah daerah Alor.
Amon Djobo pun lantas mengusir sejumlah staf Kementerian Sosial agar segera meninggalkan Kabupaten Alor secepatnya.
Selanjutnya, Amon mengaku akan segera berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait persoalan tersebut.
Tak hanya itu, Amon pun menyuruh para staf Kementerian Sosial untuk tanya langsung ke Presiden dan Gubernur NTT terkait siapa dirinya.
Baca Juga: Nella Kharisma Pamer Foto USG, Hidung Calon Bayi Jadi Perhatian Warganet
Saking kesalnya, Amon bahkan mengancam akan melempar kursi ke staf Kementerian Sosial yang duduk berhadapan dengan dia.
Setelah puas memarahi para staf Kementerian Sosial, Amon Djobo kemudian berjalan meninggalkan mereka yang terdiam saat dimarahi.
Terkait hal itu, Bupati Alor Amon Djobo saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (1/6/2021) membenarkan video itu.
Menurut Amon, dia memarahi staf Kementerian Sosial di rumah jabatan Bupati Alor.
Baca Juga: Mensos Risma Dorong Balai Berikan Layanan dan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas
"Itu video betul saya marah. Saya tidak ingat persis kapan karena saya sibuk," kata Amon Djobo dikutip dari Kompas.com pada Selasa (1/6/2021).
"Saya marah karena bantuan PKH dikasih melalui DPRD. Padahal, seharusnya pemerintah daerah yang bagi," ujarnya.
Amon menjelaskan, bahwa bantuan PKH itu diberikan ke salah satu partai politik dan dibagikan oleh Ketua DPRD Alor kepada warga di wilayahnya.
Ini terjadi setelah Badai Seroja menerjang wilayah itu pada awal bulan April 2021 lalu.
Baca Juga: Survei ARSC: Anies, Prabowo, Ganjar, Susi, Risma, Capres 2024 Terbanyak Dipilih Responden
Dia pun menyayangkan bantuan itu sebenarnya sifatnya kemanusiaan, tapi dikasih ke partai politik.
Amon pun tidak ambil pusing soal video yang beredar tersebut.
Karena menurutnya yang dia sampaikan itu merupakan fakta yang terjadi di lapangan.
Dia pun menyebut, siapa yang mengedarkan video itu dialah yang harus bertanggung jawab.
"Kita semua sama-sama urus negara ini dan tidak ada yang lebih hebat di negeri ini, tapi bantuan kemanusiaan itu harusnya pemerintah yang berikan kepada masyarakat, bukan DPRD," kata Amon.
Baca Juga: Namanya Masuk Bursa Capres 2024, Risma Mengaku Tidak Kepingin Ikut Pilpres: Aku Enggak Punya Duit...
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.