Terbongkar, Ini Alasan Menteri Luhut Ajak ASN Pusat Kerja dari Bali

BALI, KOMPAS.TV- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan tujuh kementerian/lembaga di bawah koordinasinya akan melaksanakan program Work From Bali (Kerja dari Bali) yang diperuntuk bagi aparatur sipil negara (ASN).

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengajak para abdi negara di kementerian dan jajarannya untuk Kerja dari Bali itu bukan tanpa alasan.

Menurut Luhut, dengan digencarkannya program Work From Bali yang implementasinya kini telah sampai di tatanan kementerian diharapkan dapat mengoptimalkan pemulihan pariwisata dan transformasi Pulau Dewata tersebut.

Baca Juga: Romantisnya Wisata Kunang Kunang Di Pulau Bali

"Bersamaan dengan program ini, pemerintah juga melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi," kata Luhut, usai penandatangan nota kesepahaman (MoU) mengenai Dukungan Penyediaan Akomodasi untuk Peningkatan Pariwisata The Nusa Dua Bali.

Sebanyak 16 hotel yang berada dalam kawasan The Nusa Dua telah berkoordinasi dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan pariwisata The Nusa Dua.

Koordinasi itu untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan akomodasi dan fasilitas hotel dengan Kemenko Marves.

“Nota kesepahaman ini dibuat sebagai upaya dalam mendukung peningkatan pariwisata The Nusa Dua Bali dengan prinsip-prinsip good corporate governance, dan akan berlaku untuk tujuh kementerian serta lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves,” jelas Luhut.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Odo R.M. Manuhutu menambahkan, pencanangan program WFB diterapkan untuk meningkatkan rasa percaya wisatawan domestik sehingga mampu memulihkan perekonomian lokal.

Baca Juga: Menguak Kaldera Batur Terbentuknya Pulau Bali (Part 2)

Peningkatan rasa percaya publik domestik ini diharapkan dapat menciptakan dampak berganda (multiplier effect) yang membantu memulihkan perekonomian lokal.

"Setiap satu rupiah yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas ke daerah, termasuk Bali, akan memberikan multiplier effect (dampak langsung, tidak langsung maupun induksi) bagi perekonomian lokal," sambung dia seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (21/5/2021).

Sebagaimana diketahui Bali menjadi salah satu provinsi yang mengalami dampak signifikan akibat pandemi Covid-19 karena Pulau Dewata selama ini bertumpu pada sektor pariwisata.

Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Bali anjlok hingga minus 9 persen.

"Tingkat okupansi hotel-hotel di Bali hanya 10 persen dalam 14 bulan, ini mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Odo menuturkan kebijakan WFB juga pernah dilakukan oleh pemerintah pusat pada tahun 2000 pascaperistiwa bom Bali.

Baca Juga: Menguak Kaldera Batur Terbentuknya Pulau Bali part2

Menurut dia, kebijakan itu juga tidak diambil secara serampangan dan tanpa mempertimbangkan faktor lain.

Pemerintah pun, lanjutnya, telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat pada masa pandemi ini sebesar Rp 100 triliun.

"Jadi tidak benar bahwa pemerintah hanya memfokuskan biaya perjalanan dinas ASN untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat secara umum," tegas Odo.

Baca Juga: Masuk Pulau Bali Wajib Rapid Test