Pemerintah Larang Mudik 2021, Ini Respon 3 Gubernur di Jawa

Meski begitu, pria yang juga Raja Keraton Yogyakarta tersebut memastikan bahwa pemerintah daerah (pemda) tidak melakukan penutupan di kawasan DIY.

Sri Sultan beralasan, penutupan tak dilakukan lantaran telah ada kebijakan pemerintah pusat melarang semua warga untuk mudik.

"Enggak (penutupan), kalau sudah dinyatakan enggak boleh pergi kan asal mereka (masyarakat) enggak pergi," ungkap Sri Sultan. 

Baca Juga: Pemerintah Larang Mudik, Wagub DKI: Bisa Dilakukan Virtual

Namun, pemda akan melakukan pengetatan di bandara, stasiun, dan jalur darat.

"Di bandara tentu dilakukan pemeriksaan baik yang berangkat maupun yang pulang, di stasiun juga sama. Nah, untuk yang darat lain seperti jalan raya seperti biasa kita melakukan pemeriksaan," sambung Sekretaris Daerah Kadarmanta Baskara Aji.

Tak hanya itu, Pemda DIY juga bakal meminta kelurahan hingga RT melakukan pengetatan pengawasan terhadap warganya.

"Oleh karena itu, keberadaan posko di kelurahan menjadi sangat penting, bahkan di RT/RW," tegas Kadarmanta. 

3. Gubernur Jawa Timur

Tak jauh beda disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Bahkan dia berharap kebijakan larangan mudik juga diikuti daerah lainnya. 

Meski kasus Covid-19 di Jawa Timur mulai melandai sejak penerapan PPKM, Khofifah tetap mendukung larangan mudik Lebaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Dia bahkan berharap semua daerah bisa mengikuti kebijakan tersebut.

"Kami juga berharap seluruh kebijakan pusat diikuti daerah supaya yang sudah kondusif dan melandai ini bisa terproteksi," kata Khofifah di Surabaya, dikutip dari Antara seperti diberitakan Kompas.com, Jumat (26/3/2021).

Baca Juga: Pemerintah Larang Mudik 2021, Ketua PBNU: Momen Gelorakan Gerakan  Lebaran di Medsos

Khofifah pun meminta masyarakat mematuhi kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

"Kami semua pada posisi menjaga suasana yang sudah mulai melandai, kemudian positive rate turun. Ini yang memang harus dijaga semuanya," tandas mantan Menteri Sosial itu.