Soal DPP Partai Demokrat Pungut Iuran ke DPC Dibantah: Tidak Pernah Ada Setoran

JAKARTA, KOMPAS TV - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Garut membantah pernyataan mantan Komisi Pengawas Partai Demokrat, Ahmad Yahya, yang menyebut DPP Partai Demokrat kerap meminta pungutan iuran kepada DPC.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Garut, Ahmad Badjuri, mengatakan tidak pernah ada pungutan iuran yang harus disetor kepada DPP partai Demokrat.

“Kami tidak pernah ada pungutan setoran yang tidak jelas oleh DPP,” kata Badjuri dikutip dari Kompas.com pada Rabu (3/2/2021).

Baca Juga: Faksi Marzuki Alie Hingga Anas Bersatu Ingin Kudeta AHY, Ada Kemungkinan Muncul Demokrat Tandingan

Badjuri menilai langkah Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah tepat dalam menyikapi adanya upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh pihak luar maupun kader partai sendiri.

Langkah AHY yang menyampaikan pernyataan sikapnya itu, kata Badjuri, memberikan dampak positif kepada kader Partai Demokrat terutama yang berada di daerah-daerah. 

Ini merupakan upaya untuk membaca pergerakan pengambilalihan partai sejak dini dan upaya untuk mengantisipasinya.

“Langkah ini juga memberi dampak positif pada soliditas kader partai di daerah,” ujar Badjuri.

Baca Juga: [TOP3NEWS] Kapolri Temui Mahkamah Agung, Eks Senior soal Ambil Paksa Demokrat, Vaksin Tahap 4 Tiba

Lebih lanjut, Badjuri meminta agar AHY tetap fokus pada agenda besar politik partai, baik nasional maupun daerah. Termasuk dinamika parlemen dengan berbagai agenda legislasinya. 

Badjuri pun berharap DPP Partai Demokrat melakukan konsolidasi yang diarahkan pada elektabilitas partai dan kader serta masyarakat secara meluas.

“Konsolidasi dengan dukungan media, logistik dan SDM yang mumpuni agar terlaksana program-program pro rakyat yang berdampak pada kekuatan dukungan politik dari rakyat,” ujarnya.

Sebelumnya, Forum Pendiri dan Senior Partai Demokrat menggelar konferensi pers menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.

Baca Juga: Moeldoko Disebut Dalam Isu Kudeta, Pengamat: Ada Keuntungan Elektoral Bagi Partai Demokrat

Dalam kesempatan itu, mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat, Ahmad Yahya, turut ambil bagian. Ia mengaku telah menerima keluhan dari kader-kader Partai Demokrat di berbagai daerah.

Salah satu keluhan yang disampaikan para kader di daerah, menurut Yahya, yakni adanya iuran yang ditarik DPP Partai Demokrat kepada DPD dan DPC partai di daerah, di mana hal ini tidak pernah terjadi pada masa kepemimpinan ketua umum sebelumnya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Bintang Muda Indonesia (BMI) Jawa Barat, Heri Rustiana menegaskan, BMI Jawa Barat mendukung kepemimpinan DPP Partai Demokrat yang konstitusional hasil Kongres V Partai Demokrat.

Baca Juga: Jika Tuduhan Tak Benar, Mantan Kader Demokrat Sarankan Moeldoko Ambil Langkah Hukum

“Segala macam cara pengambilalihan pimpinan diluar kongres, adalah cara-cara yang tidak terhormat, tidak sesuai dengan semangat Partai Demokrat,” tutur Heri.

Proses pengalihan kepemimpinan yang terhormat, menurut Heri, harusnya dilakukan secara konstitusional. 

Karenanya, jika ada pihak-pihak internal maupun eksternal partai yang ingin mengganti kepemimpinan DPP Partai Demokrat, seharusnya dilakukan melalui kongres.

Baca Juga: Disebut Bakal Kudeta Partai Demokrat, Saiful Mujani: Langkah Kesatria Pak Moeldoko Mundur Dari KSP