DPRD Surabaya Kritik Keras Risma: Bikin Proyek Ratusan Miliar, tapi Tak Ada Efek Ekonomi Bagi Rakyat

"Kalau itu (Rp 1,2 miliar) tidak masuk akal, kalau saya hanya bahan bambu ratusan juta sudah cukup."

Menurutnya, Pemkot Surabaya perlu mencontoh Probolinggo dalam penataan kawasan mangrove.

Di Probolinggo, jembatan yang membentang di mangrove terbuat dari besi dengan memiliki desain yang cantik. Bahkan di tengah hutan mangrove ada rumah makan.

Kegagalan pemkot Surabaya dalam pembangunan tidak berhenti hanya di situ. Pembangunan Jembatan Suroboyo di kawasan wisata Kenjeran juga tidak disertai DED yang matang.

Baca Juga: Risma: Saya Protes Keras karena Melibatkan Anak-Anak Dalam Demo Kemarin

Pembangunan jembatan yang menghabiskan dana APBD Kota Surabaya sebesar Rp 208 miliar itu saat ini kondisinya tidak difungsikan, bahkan ditutup.

"Jembatan suroboyo itu juga, tiba-tiba dikerjakan begitu saja, DED-nya tidak ada, itu tidak bagus. Apalagi sekarang ditutup, tidak memberikan manfaat pada masyarakat sekitar, bahkan tidak ada efek ekonominya sama sekali," ujarnya.

Buchori membandingkan, dana pembangunan Jembatan Suroboyo jika dipakai untuk kesejahterakan rakyat Surabaya akan sangat bagus. Manfaatnya langsung terasa oleh rakyat yang membutuhkan.

Selanjutnya, Terminal Kedung Cowek yang kondisinya sudah sekian tahun mangkrak. Padahal pembangunannya menyedot APBD Kota Surabaya hingga puluhan miliar, namun lagi-lagi tidak memberikan dampak ekonomi pada masyarakat.

Baca Juga: Risma Menangis Haru Aset Pemkot Surabaya Kembali

"Sentra Ikan Bulak juga menjadi deretan proyek gagal pemkot surabaya, sedikit sekali manfaatnya, modal yang dikeluarkan tidak sesuai dengan manfaat yang dirasakan warga," ujarnya.

"Masih ada lagi proyek lain yang dianggap gagal, yakni cable car yang 800 meter di Tambak Wedi. Itu mangkrak juga. Kalimas juga bangun rumah pompa saja enggak selesai-selesai, banyak sekali proyek Pemkot itu yang manfaatnya enggak dirasakan masyarakat."

Buchori menegaskan, ironis yang terjadi selama ini Pemkot Surabaya asal membangun dan DPRD Surabaya sebagai fungsi kontrol pemkot, terutama Komisi C yang membidangi pembangunan tidak pernah diajak diskusi untuk memberi masukan dalam setiap proyek pembangunan.

"Dewan seperti tidak pernah dianggap keberadaannya. Komisi C mestinya diajak dialog, karena prioritas utama pembangunan itu mengedepankan azas manfaat, tidak seperti yang terjadi selama ini," ujar dia.

Baca Juga: Temui Risma, DPRD DKI Kaget Anggaran Banjir Surabaya Rp 460 Miliar: Jakarta Triliunan

"Pemkot membangun tanpa mengedepankan azas manfaat untuk masyarakat. Mirisnya ratusan miliar uang rakyat hanya terbuang sia-sia untuk proyek mangkrak, dan yang terjadi pembangunan mengedepankan asal penguasa senang."