2 Kebijakan Nyeleneh Gubernur NTT, Sekolah Jam 5 Pagi dan Jalan Kaki demi Kendalikan Inflasi Daerah

KUPANG, KOMPAS.TV – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat menjadi sorotan lantaran kebijakannnya yang mengubah jam sekolah di NTT menjadi pukul 5 pagi. Namun, kini kebijakannya itu digeser menjadi jam 5.30 pagi.

Dalam video yang diunggah di akun Instagramnya @viktorbungtilulaiskodat, Viktor memaparkan, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah dimulai pukul 05.00 WITA itu untuk membentuk, melatih, serta memberikan pengajaran dan pendampingan siswa sehingga bisa mempersiapkan diri dengan baik agar nantinya dapat melanjutkan pendidikan ke kampus atau perguruan tinggi unggul.

Rencana awal, hanya dua Sekolah Menengah Atas (SMA) unggulan di daerahnya yang akan menerapkan masuk sekolah jam 5 pagi, yakni SMA 1 dan SMA 6.

Dia menilai, dua sekolah unggul tersebut memiliki kesanggupan dan kemampuan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Dia menjelaskan, pihaknya akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang mampu membuat siswa masuk perguruan tinggi negeri seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), hingga Harvard University. Sehingga, para siswa nantinya sudah siap untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi.

Baca Juga: Saat Pemprov NTT Keukeuh Siswa Masuk Sekolah Pagi, Awalnya Jam Belajar 05.00 lalu jadi 05.30

“Alokasi anggaran 50 persen dari APBD NTT ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT harus dioptimalkan untuk serius bangun pendidikan kita dalam mencetak generasi unggul. Kita ingin agar ada sekolah dari Provinsi NTT yang bisa masuk 200 sekolah terbaik secara nasional,” jelasnya dalam sambutan dalam Pembukaan Persidangan Majelis Sinode GMIT ke-50 di Aula GMIT Centre.

Sementara terkait keamanan, pihaknya mengoordinasikan dengan pihak kepolisian untuk membantu.

Jalan kaki untuk atasi inflasi daerah

Kebijakan Viktor nyeleneh lainnya adalah menerbitkan surat edaran mengimbau masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari dengan berjalan kaki.

Informasi itu disampaikan Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) NTT, Lery Rupidara, saat diwawancarai sejumlah wartawan di Kupang, Selasa (28/2/2023), dikutip dari Kompas.com.