Komnas HAM Usulkan Presiden Jokowi Kerja Sama Bareng FIFA untuk Sertifikasi Perangkat Pertandingan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo agar bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA untuk memastikan sertifikasi dan lisensi seluruh perangkat pertandingan sepak bola di Indonesia.

Hal tersebut dilakukan guna menjamin standardisasi dan kualitas perangkat pertandingan tersebut agar Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu tidak terulang lagi di masa depan. 

"Komnas HAM merekomendasikan kepada Presiden agar bekerja sama dengan FIFA memastikan sertifikasi dan lisensi kepada seluruh perangkat pertandingan," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta dikutip dari Antara, Rabu (2/11/2022). 

Rekomendasi ini diberikan oleh Komnas HAM demi memperbaiki persepakbolaan Tanah Air usai tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang.

Anam menjelaskan, dengan sertifikasi dan lisensi terhadap seluruh perangkat pertandingan sepak bola ini, diharapkan bisa menjamin profesionalitas penyelenggaraan sebuah pertandingan sepak bola di Indonesia. 

Maka dari itu, Komnas HAM meminta segera dilakukan langkah-langkah konkret dalam pembenahan sepak bola di Indonesia. 

Baca Juga: Komnas HAM Minta Kapolri Tegakkan Hukum kepada Seluruh Pihak yang Terlibat dalam Tragedi Kanjuruhan

Apabila dalam kurun waktu tiga bulan tidak ada langkah berarti, maka Komnas HAM merekomendasikan untuk membekukan aktivitas sepak bola yang dikelola PSSI. 

"Jika dalam waktu tiga bulan tidak diambil langkah konkret atau dalam waktu secepat-cepatnya, tidak ada tindak lanjut, Komnas HAM RI merekomendasikan untuk membekukan aktivitas sepak bola yang dikelola oleh PSSI," tutur Anam.

Lebih lanjut, Anam juga menyampaikan tiga rekomendasi lainnya dari Komnas HAM kepada Presiden Jokowi usai terjadinya Tragedi Kanjuruhan. 

Pertama, Komnas HAM merekomendasikan agar Presiden Jokowi melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola persepakbolaan di Indonesia sebagai bagian dari upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia serta perbaikan sistem keolahragaan di Indonesia.

Lalu kedua, Komnas HAM meminta pemerintah membentuk tim independen untuk mengaudit kelayakan seluruh stadion sepak bola di Indonesia agar sesuai dengan beberapa standar yang ditetapkan oleh FIFA dan PSSI.