Denny Siregar Sindir Din Syamsuddin: Harusnya Koalisi Sakit Hati, Kelamaan Nunggu Pilpres 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Pegiat media sosial, Denny Siregar, turut menanggapi ihwal pembentukan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dimotori oleh mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin.

Menurut Denny Siregar, koalisi yang dibentuk Din Syamsuddin bersama tokoh-tokoh bangsa lainnya merupakan koalisi sakit hati.

Denny menuturkan, mereka membentuk koalisi karena kelamaan menunggu Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca Juga: Soal Denny Siregar Hina Santri, Kuasa Hukum: Pelapor Kurang Bukti!

“Ada koalisi dengan bunyi “Koalisi menyelamatkan Indonesia”. Harusnya yang tepat judulnya, “Koalisi sakit hati, kelamaan nunggu Pilpres thn 2024,” tulis Denny dalam cuitannya yang dikutip pada Senin (3/8).

Lebih lanjut, Denny Siregar menyarankan, agar koalisi yang tergabung dalam KAMI mencari wajah-wajah yang cerah. Tak diketahui maksud Denny menuturkan demikian. 

Sebelumnya, puluhan tokoh dari berbagai elemen bertemu untuk membentuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Mereka menyebut KAMI sebagai gerakan moral dari berbagai elemen untuk menyelamatkan Indonesia.

Baca Juga: Denny Siregar Dinilai Menghina Santri Soal Postingan di Medsos

“KAMI, pada pemahaman saya adalah sebuah gerakan moral seluruh elemen-elemen dan komponen bangsa lintas agama, suku, profesi, kepentingan politik kita bersatu, kita bersama-sama sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan Indonesia,” kata Din Syamsuddin pada Minggu (2/8).

Menurut Din, masih banyak tokoh lain yang mendukung KAMI tetapi belum bisa hadir. Di antaranya mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Rachmawati Soekarnoputri dan ekonom senior Rizal Ramli. Din mengatakan, tokoh-tokoh ini bakal hadir dalam acara KAMI selanjutnya.

"Saya yakin ormas-ormas Islam juga bersepakat, belum ada yang mewakili, mungkin saya sebagai Ketua Wantim (Dewan Pertimbangan) MUI (Majelis Ulama Indonesia), begitu pula ormas atau majelis agama lain semuanya, tadi pagi menghubungi," tutur Din. 

Baca Juga: Dugaan Eksploitasi Anak di Foto Santri Denny Siregar, Forum Mujahid: Kami Siap Dilaporkan!

Beberapa tokoh yang ikut dalam deklarasi KAMI, yakni mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, pakar filsafat Rocky Gerung, ahli hukum tata negara Refly Harun, dan mantan Sekretaris BUMN Said Didu.

Kemudian, Abdullah Hehamahua, M.S. Ka'ban, Syahganda Nainggolan, Prof. Anthony Kurniawan, Prof. Rohmat Wahab, Ahmad Yani, Adhie M. Massardi, Moh. Jumhur Hidayat, Ichsanudin Noorsy, Hatta Taliwang, Marwan Batubara, Edwin Sukowati, Joko Abdurrahman, Habib Muhsin Al Atas, Tamsil Linrung, Eko Suryo Santjojo, Prof. Chusnul Mariyah, dan Sri Bintang Pamungkas.

Dalam deklarasi itu, Said Didu menyoroti berbagai masalah yang ada di Indonesia. Said Didu mengkritik soal kebijakan pemerintah di sektor BUMN.

Said berharap, BUMN dapat menyelamatkan Indonesia dan bukan untuk kepentingan kekuasaan semata.

Baca Juga: Cegah Wabah Corona, Din Syamsuddin: Bersatu Padu Tingkatkan Solidaritas Kebangsaan

"Saya hanya berharap para birokrat profesional, teman-teman di BUMN terpanggil untuk menyelamatkan Indonesia karena Anda tanggung jawabnya sangat besar,"ujar Said.

"Berhentilah menjadi manusia-manusia pembenar tapi jadilah manusia penegak kebenaran di tempat kerja masing-masing." 

Sebab, menurut Said, saat ini arah pembangunan Indonesia sudah tak sesuai dengan tujuan awal yang ada. 

"Saya tahu teman-teman saya di birokrat dan BUMN mereka juga merasa sudah capai terlalu beloknya arah pembangunan negara ini dari cita-cita sebenarnya," kata Said.

"Jadi imbauan saya para birokrat, para guru, para profesional jadilah penegak kebenaran dan bukan penuntut kebenaran dari keinginan kekuasaan."

Baca Juga: Din Syamsuddin Minta POP Kemendikbud Dihentikan: Ini Bukan Salah Nadiem Makarim, Tapi Salah Jokowi

Sementara itu, Refly Harun mengatakan, pembentukan KAMI dilakukan lantaran pemerintah dianggap belum dapat memenuhi seluruh hak konstitusional masyarakat, yakni melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan bangsa. 

"Negara abai melaksanakan tugasnya, karena kalau kita sudah terlindungi, kita sudah cerdas, kita sudah sejahtera, maka tidak perlu lagi orang turun ke jalan. Tidak perlu lagi orang buat KAMI lagi dan sebagainya," kata Refly.

"Tetapi karena pemerintah atau penguasa belum mampu atau tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka kemudian jangan salahkan kalau komponen masyarakat memenuhi hasrat dan keinginannya sendiri tentu dengan jalan yang konstitusional juga."

Bagi Refly Harun, jika pemerintah dianggap belum mampu menjalankan tugasnya, maka alternatif yang muncul yakni partisipasi masyarakat.

Baca Juga: Puluhan Tokoh Ternama Berkumpul dan Bersatu Deklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

"Dalam sejarahnya, kadang-kadang tidak setiap penguasa ataupun pemerintah itu mampu menjalankan tugas konstitusionalnya. Karena itu, kemudian harus ada alternatif lain. Alternatif lain itu salah satunya adalah partisipasi warga masyarakat," kata Refly.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyambut baik gerakan moral yang dimotori tokoh nasional Din Syamsuddin cs.

Menurut Jimly, semua golongan perlu didengar untuk Indonesia, termasuk gerakan yang dimotori Din Syamsuddin.