KPK Serahkan Tanah Mantan Jenderal Polisi Seluas 53 Hektare ke TNI AD, Ini Kata KSAD Andika Perkasa

Sebelumnya, KPK juga sudah menyerahkan aset rampasan berupa satu bidang tanah seluas 3.201 meter persegi senilai Rp 26,8 miliar di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Tanah tersebut merupakan barang hasil rampasan dari Irjen (Purn) Djoko Susilo untuk kasus yang sama.

Lebih lanjut, kinerja KPK sepanjang 2019 mencatat telah menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 32,24 triliun.

Perolehan itu merupakan hasil kajian di sejumlah sektor strategis yang dilakukan KPK untuk mendorong perbaikan sistem dan menyelamatkan potensi terjadinya kerugian keuangan negara.

Baca Juga: Penyidik KPK Periksa 11 Saksi Terkait OTT Bupati Kutai Timur

"Dari kajian ini, KPK berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp 32,24 triliun," dikutip dari video yang ditayangkan KPK dalam acara Talk Show Online: Merangkai Simfoni Melawan Korupsi, disiarkan melalui akun Youtube KPK, Senin (27/7/2020).

Berdasarkan Laporan Tahunan KPK 2019, kajian yang dilakukan KPK yakni kajian kelapa sawit dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 11,9 triliun, sektor sosial Rp 147 miliar dan kajian batu bara Rp 400 miliar.

Kemudian kajian pangan Rp 300 miliar, kajian hutan Rp 3,4 triliun, kajian pendidikan tinggi Rp 11,7 triliun, kajian inefisiensi Jaminan Kesehatan Nasional Rp 7 triliun dan kajian kawasan perdagangan bebas serta pelabuhan bebas Rp 945 miliar.

Menurut KPK, potensi kerugian negara sebesar Rp 32,24 triliun tersebut setara dengan membiayai pembangunan 10 pembangkit listrik tenaga angin 75 MW, membiayai 70 PKH lansia dan disabilitas.

Baca Juga: Tingkat Kepercayaan Publik pada KPK Kini di Bawah Polri, Nawawi Pamolango: Kami Sadar…

Kemudian, membiayai pemasangan 28 ribu kWp panel surya untuk 2.000 rumah, membiayai subsidi 40.000 ton pupuk subsidi, membiayai 14.000 gaji Polisi Hutan selama 5 tahun, membiayai biaya operasional perguruan tingi negeri selama 3 tahun.

Lalu, membiayai iuran BPJS Kelas III bagi 14 juta penduduk Indonesia selama 1 tahun serta membayar iuran BPJS Kesehatan bagi 1.875.000 penduduk miskin selama 1 tahun.