DPR Ramai Dikepung Pendemo RUU HIP dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja

JAKARTA, KOMPAS.TV - Para pendemo mulai ramai mendatangi Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Ada dua aksi demo yang digelar siang ini, Kamis (16/7/2020).

Yakni, demo menuntut pencabutan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Adapun pada hari ini DPR akan menggelar sidang paripurna dengan agenda Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020.

Baca Juga: Menkopolhukam Mahfud MD: Pemerintah Sependapat dengan Rakyat Tolak RUU HIP

Demo Pencabutan RUU HIP

Pantauan di lokasi, Kamis (16/7/2020), massa memadati semua pintu masuk Gedung DPR, baik pintu depan Jalan Gatot Subroto, maupun pintu belakang gerbang Pemuda.

Adapun ormas yang hadir, di antaranya, Persaudaraan Alumni (PA) 212, Aliansi Nasional Antikomunis (Anak) NKRI, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U).

Kemudian, Laskar Pembela Islam (LPI), Forum Umat Islam (FUI), hingga Gerakan Nasional Patriot Indonesia (GNPI).

Mereka kembali menuntut DPR mengambil sikap dan mencabut RUU HIP. Hal itu pun sesuai dengan sikap pemerintah.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD sebelumnya menyatakan, sejauh ini sikap pemerintah tidak pernah berubah terkait polemik RUU HIP.

Pemerintah meminta DPR secara resmi untuk menunda pembahasan RUU-HIP tersebut karena dua alasan.

“Satu, prosedur yang meminta mendengar aspirasi masyarakat. Yang kedua substansi bahwa Tap MPRS itu final dan pancasila yang sah, resmi itu adalah pancasila tanggal 18 Agustus 1945, yang bunyinya tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah,” ungkap Mahfud, Rabu (15/7/2020).

Baca Juga: Buruh, Mahasiswa, Hingga Ormas Kepung DPR Gagalkan Pengesahan RUU Cipta Kerja

Demo RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Aksi unjuk rasa penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dilakukan massa dari kalangan buruh, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Mereka menuntut pembatalan pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas DPR bersama pemerintah.

"Ada sekitar 4.000 massa yang terdiri dari buruh, mahasiwa, dan sejumlah elemen lainnya," kata Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Seluruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos saat seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (16/7/2020).

Nining menjelaskan, sebelum mendatangi Gedung DPR, massa demonstrasi akan terlebih dulu berkumpul di sekitar fly over Taman Ria, Senayan, sekitar pukul 10.00 WIB.

Ia mengatakan, bahwa dalam aksi ini pihaknya menuntut penghentian pembahasan dan pembatalan RUU Cipta Kerja.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya juga menyatakan akan menggelar demo besar-besaran setelah keluar dari tim teknis yang membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

"Saat ini KSPI sedang mengonsolidasikan kaum buruh untuk melakukan aksi besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia yang rencananya akan digelar serentak pada awal Agustus 2020," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2020), dikutip dari Kompas.com.

Said mengatakan, aksi tersebut akan diikuti ratusan ribu buruh dari seluruh Indonesia. Untuk wilayah Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di Gedung DPR/MPR RI.

Sementara itu, di daerah, dipusatkan di masing-masing kantor gubernur maupun DPRD provinsi.

Ia menyampaikan, sejauh ini daerah yang sudah siap menggelar aksi antara lain Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Kepulauan Riau, Bengkulu, Aceh, Gorontalo, hingga Kalimantan Selatan.

"Kemudian juga dilakukan di provinsi-provinsi lain," kata dia.

Baca Juga: Kawal Sidang Vonis Penyiraman Air Keras Novel Baswedan, Polisi Bawa Gas Air Mata