Jokowi: Asal untuk Rakyat dan Negara, Saya Pertaruhkan Reputasi Politik Saya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai kinerja para menterinya belum maksimal dalam mengatasi pandemi virus corona (Covid-19). Dia bahkan tak segan akan melakukan reshuffle kabinet jika kinerja menterinya tidak ada peningkatan.

"Saya harus ngomong apa adanya nggak ada progress yang signifikan. Nggak ada," ujar Jokowi dengan penekanan, saat pembukaan Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, 18 Juni 2020 lalu, seperti yang ditayangkan YouTube Setpres pada Minggu (28/6/2020).

Sejauh ini, menurut Jokowi, kerja para kabinet dan jajarannya layaknya dalam situasi normal.

Baca Juga: Jengkel Kinerja Menteri, Jokowi Ancam Bubarkan Lembaga hingga Reshuffle Kabinet

Dia mengaku tidak keberatan jika harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU dan Peraturan Presiden untuk menunjang kebijakan para menteri dalam penanggulangan Covid-19 dan mendongkrak ekonomi masyarkat.

"Kalau mau minta Perppu lagi saya buatin Perppu. Kalau yang sudah ada belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya," sambungnya.

Untuk itu, Jokowi meminta para menteri dan jajarannya melakukan kerja ekstra dalam menangani pandemi corona.

Kabinet Indonesia Maju harus berpikiran yang sama bahwa Indonesia sedang diambang krisis, bukan berpandangan bahwa hal ini normal dan terjadi di negara-negara lain.

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana ini krisis. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extra ordinary," tegas Jokowi.

"Jadi, tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasananya harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini?" sambungnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Marah Kinerja Kabinet Nggak Ada Progress yang Signifikan

Ancam Reshuffle Kabinet

Selain itu, Jokowi bahkan mengancam tak segan untuk membubarkan lembaga hingga perombakan kabinet (reshuffle kabinet) jika tidak ada peningkatan dalam menangani krisis kesehatan dan ekonomi saat ini.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja resufle. Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," tegas Jokowi lagi.

Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu lantas mengingatkan bahwa pemerintahan ini memiliki tangung jawab terhadap hajat hidup rakyat Indonesia.

“Untuk pemulihan ekonomi nasional misalnya saya berikan contoh bidang kesehetan dianggarkan Rp75 triliun baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke rem ke situ semua. Segera dikelurkan dengan penggunaan tepat sasaran,” papar Presiden Jokowi.

Kemudian, Jokowi juga menyinggung bantuan sosial (bansos) yang ditunggu masyarakat harus segera disalurkan 100 persen.

"Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya, jangan sampai ada hal yang justru mengganggu," jelas Presiden Jokowi.

Baca Juga: Jokowi Marahi Para Menteri Saat Sidang kabinet Paripurna, Apa Isinya?