Jabatan Dokter Reisa di Gugus Tugas Covid-19 Dipertanyakan, Apa Statusnya Jika SK Saja Belum Keluar?

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie, mempertanyakan status kepegawaian Dokter Reisa Broto Asmoro yang menjadi bagian dari anggota Tim Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Seperti diketahui, Dokter Reisa sejak 8 Juni 2020 kerap membantu Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto. 

Reisa tak jarang memberikan informasi kepada publik mengenai perkembangan jumlah pasien virus corona atau Covid-19. 

Baca Juga: Tips Dokter Reisa Broto Asmoro Agar Aman Berbelanja di Pasar

“Dokter Reisa menyampaikan belum menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara), lantas statusnya di Gugus Tugas sebagai apa?” kata Alvin Lie melalui keterangannya yang diterima Kompas TV pada Jumat, (19/6/2020).

Jika bukan sebagai ASN, Alvin Lie mangatakan, perlu didalami status Dokter Reisa apakah sebagai relawan atau pekerja kontrak. 

Jika hanya menjadi  relawan, mestinya Dokter Reisa tidak mendapat bayaran atau gaji karena dia bekerja hanya bersifat sukarelawan.

“Tapi kalau digaji atau mendapat honorarium atau diberikan fasilitas-fasilitas untuk melakukan pekerjaannya, maka sudah bukan relawan lagi. Tapi bisa pegawai kontrak. Ini yang harus diperjelas,” kata Alvin.

Baca Juga: Reisa: Cegah Sebaran Corona, Jangan Sentuh Anak Kecil

Alvin menambahkan, dirinya mendapat informasi bahwa dokter Reisa belum ASN, bahkan surat keputusan (SK) pengangkatan Dokter Reisa sebagai bagian dari anggota Tim Komunikasi Gugus Tugas Covid-19 belum terbit. 

“Kalau SK belum terbit, lantas bagaimana legalitas dari status dokter Reisa ini,” ujar Alvin.

Padahal, lanjut Alvin, Dokter Reisa jadi tim komunikasi sebuah lembaga resmi pemerintah yang kerap menyampaikan informasi kepada masyarakat, tentu mempunyai kewenangannya cukup besar. 

Dokter Reisa bahkan berhak membuat peraturan-peraturan yang mengikat secara hukum.

Baca Juga: Selain Reisa Broto Asmoro, Berikut 4 Artis Cantik yang Juga Berprofesi sebagai Dokter

Kemudian menyampaikan informasi-informasi secara resmi dan penting dari pemerintah kepada masyarakat. 

“Bagaimana pekerjaan ini dilakukan oleh seseorang yang status kepegawaiannya atau status jabatannya belum jelas, bakan SK pun belum ada,” ucap Alvin.

Karena itu, pihaknya merasa perlu mempertanyakan legalitas status Dokter Reisa. Selain legalitas, Alvin juga mempertanyakan proses seleksi hingga akhirnya pemerintah bisa memilih Dokter Reisa sebagai juru bicara Gugus Tugas Covid-19.

Baca Juga: Manfaat Kehadiran Reisa Akan Terasa Jika Informasi Covid-19 Memperlihatkan Kemajuan

Menurut Alvin, jika seseorang bertugas namun belum memiliki SK pasti ada kebutuhan yang amat sangat mendesak. 

Itu sebabnya Alvien mempertanyakan pula urgensi pemerintah sehingga meminta Dokter Reisa bergabung dalam tim komunikasi Gugus Tugas Covid-19. 

Lebih lanjut, Alvien menambahkan, siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan oleh Dokter Reisa.

Menurut Alvien, perlu ada kejelasan dan transparansi publik karena gugus tugas adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, keanggotaannya pun juga lintas kementerian dan lembaga.

Baca Juga: Pesan Dokter Reisa, Ini Gizi yang Dibutuhkan agar Terhindar Corona

Dengan begitu, perlu ada kejelasan agar tidak simpang siur dan akuntabilitas dari informasi yang diampaikan oleh Dokter Reisa bisa dipertanggungjawabkan. 

“Siapa yang bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang disampaikan tersebut apabila Dokter Reisa ini belum jelas kedudukannya dan jabatannya,” kata Alvien.

“Tentunya kami akan menggali informasi lebih lanjut, kami akan minta informasi mengenai kejelasan Dokter Reisa kepada Gugus Tugas. Semua ini demi menjaga kredibilitas gugus tugas dan memberikan kejelasan kepada masyarakat.”