Kriteria Kapolri Pengganti Idham Azis

JAKARTA, KOMPAS TV - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menyebutkan ada lima kriteria untuk menjadi pengganti Idham Azis sebagai Kapolri.

Menurut dia, perlu ada kepemimpinan yang kuat, nasionalis, dan demokratis di lingkungan penegak hukum, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Diketahui, sebentar lagi Polri harus memiliki kepala kepolisian baru karena Kapolri sekarang memasuki masa pensiun," kata Boni dalam keterangannya pada Rabu (17/6/2020).

Baca Juga: Jabatan Kapolri Tersisa 6 Bulan Lagi, Muncul Kandidat Pengganti Idham Azis, Ini Nama-namanya

Menurut Boni, kriteria calon Kapolri yang pertama adalah sosoknya harus nasionalis, tegas, berani, dan paham prinsip-prinsip demokrasi sipil.

Terlebih dalam menghadapi gejolak sosial dan politik yang terus berlangsung entah di level daerah ataupun nasional.

“Memang memerlukan figur yang kuat dalam prinsip, tegas dalam bertindak, dan tulus mengabdi pada bangsa dan Negara,” ujarnya.

Kedua, Polri membutuhkan pimpinan baru yang dapat memperkuat kerja sama lintas sektoral, koordinasi antaragensi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk dengan Badan Intelijen Negara (BIN).

“Ini supaya ada sinergi dalam merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang muncul,” tuturnya.

Baca Juga: Selain 2 Wakapolda, Kapolri Idham Azis Juga Mengganti 13 Kapolres, Berikut Nama-namanya

Ia mencontohkan isu rasisme Papua yang bergejolak saat ini, polisi tidak bisa bekerja sendirian.

Perlu ada koordinasi yang kuat dan efektif dengan BIN untuk pengumpulan dan analisis informasi, dan dengan institusi TNI apabila diperlukan.

Ketiga, Kapolri yang baru mesti sosok yang sejalan dengan visi dan misi penegakan hukum pemerintahan Presiden Jokowi.

Dari awal pemerintahan Presiden Jokowi pada 2014, Boni menilai, TNI dan Polri selalu menjadi kekuatan utama yang menopang keamanan dalam berbagai gejolak yang terjadi di tengah masyarakat. Hal itu harus dipertahankan.

"Apalagi, pada tahun 2024 akan menjadi titik balik yang cukup menegangkan bagi hidup berdemokrasi kita sebagai bangsa," katanya.

Baca Juga: Kapolri Idham Azis Ganti 2 Wakapolda dan Mutasi Ratusan Perwira Tinggi dan Menengah Polri

Ia memperkirakan pertarungan antara kaum nasionalis dan kelompok radikal benar-benar akan mewarnai kompetisi Pemilu 2024.

Karena itu, kepolisian haruslah menjadi garda depan dalam menegakkan hukum, menindak setiap bentuk pelanggaran hukum, kebebasan sipil, dan integrasi sosial di tengah masyarakat Indonesia yang beragam.

Keempat, Kapolri yang baru harus melanjutkan prestasi sebelumnya. Diketahui, catatan prestasi Idham Azis sukses memerangi kejahatan besar seperti sindikat narkoba dan perdagangan manusia.

Ke depan, menurut dia, perlu ada terobosan baru dalam dua kejahatan besar itu karena generasi muda bangsa ini harus diselamatkan dari bahaya narkoba.

Selain itu, perdagangan manusia (human trafficking) harus diberantas tuntas. Tidak hanya menangkap para pelaku dalam negeri, tetapi juga perlu kerja sama dengan yurisdiksi internasional untuk menangkap jaringan mereka di luar negeri.

Baca Juga: Dana Covid-19 Rp 677 Triliun, Kapolri: Saya Sikat Orang yang Menyalahgunakan dan Bermain Curang

Ia mengatakan bahwa pedagangan manusia sudah puluhan tahun menyasar mayoritas masyarakat kelas bawah yang memang lemah secara ekonomi.

"Saatnya kejahatan macam ini harus diberantas sampai ke akar-akarnya," kata Boni.

Kelima, Kapolri baru mesti memiliki potensi akseptabilitas yang memadai dari internal kepolisian.

Hal ini penting supaya manajemen institusi bisa berjalan dengan baik, terutama ketika Kapolri menyalurkan perintah dari pusat ke daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.

Baca Juga: Mutasi Ratusan Personil Polri, Kapolri Idham Azis Katakan Tak Ada Lagi Sowan Mencari Jabatan

“Kapolda-kapolda mesti betul-betul bersinergi dengan Kapolri dalam hal visi dan misi, bukan hanya formalitas. Hal itu nanti berdampak pada polres-polres di tingkat kabupaten atau kota,” ujarnya.

Boni lantas mengapresiasi soliditas kelembagaan di polri yang begitu kuat selama ini. Menurutnya hal itu harus dipertahankan.

“Karena ke depan tantangan bangsa ini akan lebih besar lagi dalam merawat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945," katanya.