Jakarta Terapkan Ganjil Genap, Karyawan Bersepeda Motor Tidak Setuju

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wahyu Alamsyah Putra, warga Bogor yang harus mengendarai sepeda motor untuk bekerja di kantornya di kawasan Jakarta Selatan, mengaku keberatan jika kebijakan ganjil genap di Jakarta diterapkan juga bagi sepeda motor.

"Gue sih enggak setuju ya, karena gue bolak-balik pakai sepeda motor," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (7/6/2020).

Baca Juga: Kebijakan Ganjil Genap, Polisi dan Dishub Tunggu Keputusan Pemprov DKI

Wahyu mengatakan, sebagai seorang marketing, dirinya harus bertemu klien dan memiliki mobilitas tinggi untuk menawarkan produk ke berbagai tempat. 

Itulah sebabnya, dia tetap menggunakan kendaraan pribadi agar mobilitas tetap bisa terjaga. 

"Kalau pakai transportasi umum susah ya, kita ketemu klien," kata dia. 

Selain Wahyu, karyawan yang bekerja di Jakarta dan keberatan atas kebijakan diterapkannya ganjil genap bagi sepeda motor itu ada Ramban Bawono, pria yang tinggal di Pondok Cabe, Tangerang Selatan.

Ramban tidak setuju dengan adanya aturan ganjil genap bagi motor.

Kebijakan yang tertulis di Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa transisi tersebut dinilai akan mempersulit mobilitas karyawan yang bekerja di Jakarta.

Pasalnya, Ramban yang bekerja di kawasan Cilandak Timur, Jaksel tersebut tidak memiliki akses kendaraan umum yang memadai untuk sampai ke kantor. 

"Kalau pakai ojek malah was-was, helmnya kan gantian," kata dia.

Ramban menilai, apabila Pemerintah DKI Jakarta hendak menerapkan ganjil-genap untuk sepeda motor, seharusnya dipersiapkan terlebih dahulu sarana-prasarana kendaraan umum. 

Apalagi di musim pandemi Covid-19 ini, kata Ramban, banyak warga yang was-was menaiki kendaraan umum karena takut tertular. 

"Jadi sebaiknya disiapkan dulu kendaraan umumnya, apalagi sekarang kan cuma boleh angkut 50 persen (penumpang)," tutur Ramban. 

Baca Juga: Aturan Baru PSBB Transisi Jakarta: Ganjil-Genap untuk Motor, Setuju?

Dengan adanya batasan tersebut, kemungkinan harus ada penambahan transportasi umum agar warga bisa tetap beraktivitas namun tetap dengan rasa nyaman dan aman. 

Adapun aturan ganjil genap tersebut tertera di Pasal 17 Bab VI Pergub DKI Jakarta Nomor 51. 
Meskipun sudah diteken oleh Gubernur DKI Jakarta, namun aturan tersebut akan diterapkan sepekan setelah masa PSBB transisi berlaku. 

"Saat ini tentu dalam satu minggu ke depan ganjil-genap belum berlaku," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Sabtu (6/6/2020). 

Dia mengatakan, akan melakukan evaluasi dalam sepekan dan memberikan laporan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk membahas mekanisme penerapan ganjil-genap. 

“Hasil evaluasi itu yang kemudian akan kami laporkan kepada Pak Gubernur terkait dengan implementasi ganjil-genap ke depan mau seperti apa,” kata Syafrin.