Pecatan TNI Ruslan Buton Melawan Jokowi, Kapolri, dan Kabareskrim Lewat Praperadilan, Polri Bereaksi

Menyatakan batal Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/73/V/2020/Dittipidsiber tanggal 26 Mei 2020 dengan Tersangka Ruslan alias Ruslan Buton. Melepaskan Ruslan Buton dari penahanan.

Menghentikan Perkara Pidana berdasarkan Laporan Polisi nomor LP/B/0271/V/2020/Bareskrim tanggal 22 Mei 2020 selaku pelapor Aulia Fahmi. Dan, merehabilitasi nama baik dan kedudukan Ruslan Buton.

"Demikian permohonan praperadilan ini kami mohonkan untuk dikabulkan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal," kata Tonin.

Menanggapi gugatan itu, Mabes Polri mengaku santai terhadap upaya Ruslan Buton yang mengajukan praperadilan atas statusnya sebagai tersangka.

"Ya silakan saja karena itu kan hak dari tersangka yang memang diatur dalam KUHAP," ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Argo Yuwono, saat dikonfirmasi pada Rabu (3/6/2020).

Baca Juga: Lagi Istri TNI Posting Nyinyir Konser Lawan Corona yang Dibuka Jokowi, Suami Ditahan 14 Hari

Jenderal bintang dua ini menjelaskan penyidik Bareskrim siap menghadapi praperadilan yang dilayangkan Ruslan Buton jika memang sudah menerima surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Dia memastikan penyidik bakal menyampaikan secara detail proses penyidikan yang berujung pada penetapan tersangka Ruslan Buton di sidang praperadilan . 

Hal iniuntuk menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis Hakim dalam memutuskan perkaranya. 

"Kami siap menghadapi, nanti diuji di sidang praperadilan tentang proses penyidikannya," ujar Argo.

Sebelumnya, pada Kamis (28/5/2020), Ruslan Buton kembali ditangkap setelah membuat video yang meminta Presiden Jokowi mundur di tengah pandemi corona.

Ruslan mengakui telah merekam video dan menyebarkannya ke grup WhatsApp "Serdadu Eks Trimatra".

Baca Juga: Kasus 4 Anggota TNI Dipenjara Gara-Gara Ulah Istri, Hujat Wiranto dan Jokowi Tumbang

Dalam video yang direkam pada 18 Mei 2020 itu, Ruslan mengkritik pemerintah yang dianggap gagal menghadapi wabah virus corona atau Covid-19.

Dirinya menyebut akan ada gelombang revolusi yang mengancam pemerintahan Presiden Joko Widodo bila tidak segera mundur.

"Namun bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat," tutur Ruslan dalam video itu.