Disebut Sri Mulyani Tak Punya Uang untuk Bansos, Anies: Sudah Siap Rp5 Triliun, Bila Perlu Ditambah

JAKARTA, KOMPAS TV - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, buka suara menjawab pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak lagi mempunyai anggaran untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada warga terdampak Covid-19.

Menurut Anies, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran besar untuk pelaksanaan bansos. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai Rp 5,032 triliun.

Anggaran itu dimasukkan dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

"Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 triliun dalam rangka penanganan Covid-19," kata Anies seperti dikutip Kompas.com.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Anies Tak Ada Anggaran untuk Bansos 1,1 Juta Warga Jakarta

Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan tiga sektor, yakni penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial (termasuk bansos).

Karena masuk dalam BTT, maka anggaran itu bisa digunakan jika dibutuhkan, termasuk saat pandemi Covid-19 saat ini.

"Dapat digunakan sewaktu-waktu dan apabila dibutuhkan jumlahnya dapat juga ditambahkan," kata dia.

Untuk distribusi bansos tahap pertama diberikan kepada 1.194.633 kepala keluarga (KK) di DKI Jakarta. Berisi kebutuhan pokok untuk digunakan selama satu minggu.

Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap kedua.

"Pendataan itu dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT atau RW. Pemprov DKI Jakarta juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui tim Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial di masing-masing wilayah DKI Jakarta," tutur Anies.

Baca Juga: Pemprov Jakarta Bagikan Bansos ke 1.2 Juta Warga, Begini Kata Anies

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Pemprov DKI tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya.

Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.

"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani.

Pemerintah pusat, kata dia, harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI.

Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy mengaku sempat bersitegang dengan Gubernur Anies terkait penyaluran bansos.

"Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik cocok-cocokan data (penerima bansos). Bahkan, kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur (DKI)," ujar Muhadjir.

Baca Juga: Muhadjir Sempat Bersitegang dengan Anies Baswedan soal Data Bansos, Begini Ceritanya

Peristiwa itu berawal dari rapat kabinet terbatas virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo bersama sejumlah kepala daerah, beberapa waktu lalu.

Dalam rapat, Anies melaporkan bahwa data warga miskin terbaru di DKI Jakarta mencapai 3,6 juta orang. 

Anies, sebut Muhadjir, saat itu mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya.

Sementara 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Muhadjir pun telah berkomitmen dengan kesepakatan tersebut. Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta. Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta kepala keluarga (KK).

Setelah itu, bansos yang didistribusikan pertama adalah dari Pemprov DKI. Pada momen inilah Muhadjir merasa ada yang tidak beres.

Baca Juga: Anies Ajak Pengusaha Gotong-royong Bantu Sesama Lewat Program KSBB Jakarta

"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," kata Muhadjir.

Padahal, tidak demikian. Berdasarkan kesepakatan dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing, bukan salah satu mengisi kekosongan yang lainnya sebagaimana diungkapkan Anies Baswedan.

"Makanya, kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir.

"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu. Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," ujar Muhadjir.