Jokowi: Imbauan Tidak Cukup, Perlu Langkah Tegas Memutus Penyebaran Covid-19!

BOGOR, KOMPAS.TV - Mudik Ketika jelang hari raya Idul Fitri atau Lebaran merupakan tradisi yang melibatkan mobilitas orang sangat banyak di Indonesia. 

Sebagai gambaran, pada tahun 2019 terjadi pergerakan kurang lebih 19,5 juta orang ke seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga: Jokowi Sebut Ada 14.000 Orang Mudik 8 Hari Terakhir Ini

Saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi bersama jajarannya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan bahwa di tengah pandemi virus corona atau Covid-19, mobilitas orang sebesar itu sangat berisiko memperluas penyebaran Covid-19.

"Bahkan laporan yang saya terima dari Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIY, pergerakan arus mudik sudah terjadi lebih awal dari biasanya," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dalam keterangan rilisnya yang diterima Kompas TV, Senin, (30/3/2020).

Sejak penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta, lanjut Jokowi, telah terjadi percepatan arus mudik terutama dari para pekerja informal di Jabodetabek menuju ke Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Provinsi Jawa Timur.  

Selama 8 hari terakhir ini tercatat ada 876 armada bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. 

"Ini belum dihitung arus mudik dini yang menggunakan transportasi massal lainnya, misalnya kereta api maupun kapal, dan angkutan udara, serta menggunakan mobil pribadi," imbuhnya.

Karena itu, Jokowi menekankan beberapa hal, yaitu pertama, fokus pemerintah saat ini adalah mencegah meluasnya Covid-19 dengan mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain.

Kedua, demi keselamatan bersama, Presiden Jokowi juga meminta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah. 

Menurutnya, imbauan-imbauan saja tidak cukup untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

"Saya melihat sudah ada imbauan-imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur kepada perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik dan ini saya minta untuk diteruskan dan digencarkan lagi, tapi menurut saya, imbauan-imbauan seperti itu juga belum cukup. Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini," papar Jokowi.

Ketiga, Jokowi melanjutkan, melihat arus mudik yang terlihat lebih dini bukan karena faktor budaya, tetapi karena memang terpaksa. 

Misalnya, banyak pekerja informal di Jabodetabek yang terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang akibat diterapkannya kebijakan tanggap darurat yakni kerja di rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah.

"Karena itu, saya minta percepatan program social safety net, jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan sosial di sektor formal, dan para pekerja harian, maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro, usaha  kecil, betul-betul segera dilaksanakan di lapangan. Sehingga para pekerja informal, buruh harian, asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari," jelas Jokowi.

Keempat, untuk keluarga yang sudah terlanjur mudik, Jokowi meminta kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk meningkatkan pengawasannya. 

Menurut Jokowi, pengawasan di daerah masing-masing merupakan hal yang sangat penting. 

"Saya juga menerima laporan dari Gubernur Jawa tengah, Gubernur DIY bahwa di provinsinya sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat baik di desa maupun di kelurahan bagi para pemudik. Ini saya kira juga inisiatif yang bagus," ungkapnya.

Baca Juga: Telanjur Mudik? Presiden Jokowi Ingatkan Hal Ini

Jokowi juga mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan tersebut dilakukan secara terukur, tidak sampai menimbulkan langkah-langkah penapisan atau screening berlebihan bagi pemudik yang terlanjur pulang kampung. 

"Terapkan protokol kesehatan dengan baik, sehingga memastikan bahwa kesehatan para pemudik itu betul-betul memberikan keselamatan bagi warga yang ada di desa," tandas Jokowi.