Mantan Ketua Umum PPP Rommy Divonis 2 Tahun Penjara Karena Terbukti Terima Suap

"Pada tanggal 17 Desember 2018 di rumah terdakwa di Jalan Batuampar 3 No 04, Kelurahan Batuampar, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, terdakwa melakukan pertemuan dengan Haris Hasanudin dan membicarakan mengenai rencana Haris Hasanudin menduduki jabatan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, yang untuk itu terdakwa bersedia menyampaikan keinginan Haris Hasanudin tersebut kepada Lukman Hakim Saifuddin," hakim menjelaskan.

Hakim menyatakan, Haris tidak memenuhi syarat administrasi sehingga dinyatakan tidak lolos seleksi tahap administrasi. 

Kemudian Rommy meminta Lukman Hakim agar Haris tetap lolos seleksi administrasi.

Terdakwa juga menyampaikan kepada Lukman Hakim Saifuddin agar tetap mengangkat Haris Hasanudin sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan segala resiko yang ada. 

“Arahan terdakwa tersebut disetujui oleh Lukman Saifuddin," kata hakim.

Dalam proses seleksi itu, lanjut hakim, Haris memberikan uang Rp 255 juta kepada Rommy secara bertahap. 

Haris pun akhirnya diangkat sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur berdasarkan surat keputusan Menteri Agama nomor B.II/04118 yang dilanjutkan dengan pelantikannya pada 5 Maret 2019.

"Menimbang, walaupun terdakwa atau tim kuasa hukum menyatakan sudah mengembalikan uang dengan cara menitipkan kepada Norman Zen dengan alasan menjaga perasaan Haris Hasanudin, mertuanya Haris Roziqi dan kiai Asep alasan mana tidak benar menurut hukum. Seharusnya terdakwa melaporkan kepada KPK,” katanya.

“Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas maka majelis hakim berpendapat menerima hadiah atau janji terpenuhi," tutur hakim.

Selain Haris Hasanudin, Rommy bersalah menerima uang Rp 91,4 juta dari M Muafaq Wirahadi.

Uang itu berkaitan proses pengangkatan Muafaq sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

Baca Juga: Kasus Dugaan Suap Kader PDI-P, Hasto: Saya Siap Dipanggil KPK

Menurut hakim, atas perbuatan itu, Rommy bersalah melanggar Pasal 11 UU Tipikor Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.