Kompas TV nasional politik

Pengamat Sebut Isu Ijazah Palsu Jokowi Sengaja Diciptakan untuk Ganggu Pemerintahan Prabowo

Kompas.tv - 23 April 2025, 11:11 WIB
pengamat-sebut-isu-ijazah-palsu-jokowi-sengaja-diciptakan-untuk-ganggu-pemerintahan-prabowo
Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kanan) berbincang dengan Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto (kiri) usai mengikuti Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2024 di Gedung Nusantara, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). (Sumber: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Gading Persada

Ia menyebut logika politik saat ini sering tidak sejalan dengan logika hukum dan etika. Tuduhan yang lemah, lanjutnya, justru mendapatkan panggung luas di media sosial dan ruang digital, menciptakan distorsi dalam persepsi publik.

“Politik kehilangan substansi ketika lebih sibuk menyerang personal daripada mengkritisi kebijakan,” ujarnya.

Pieter mengatakan, kritik adalah bagian penting dalam demokrasi, namun harus disampaikan dengan dasar yang kuat. Menyerang pribadi, apalagi mantan presiden, tanpa bukti sahih, menurutnya, bukan bentuk oposisi yang sehat.

“Itu adalah delusi politik, lahir dari dendam dan kegagalan mengartikulasikan agenda perubahan secara konstruktif,” ujarnya.

Mantan Ketua Komisi III DPR ini mengingatkan narasi semacam itu berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan dan menciptakan ketidakstabilan politik yang berdampak buruk pada iklim investasi.

“Tidak sedikit investor asing yang menjadikan kepastian hukum dan stabilitas politik sebagai parameter utama. Ketika narasi-narasi seperti ini terus dikapitalisasi tanpa kendali, dampaknya bukan hanya politik domestik, tapi juga reputasi Indonesia di mata dunia,” kata Pieter.

Ia juga menyoroti demonstrasi dan aksi publik terkait isu ini yang menurutnya tidak membawa data baru, tapi cenderung bernada agitasi dan provokasi.

“Yang justru muncul adalah nada agitasi, provokasi, dan seruan-seruan yang berpotensi menjerumuskan bangsa ke dalam kubangan instabilitas,” katanya.

Karena itu, Pieter mendorong aparat penegak hukum untuk bersikap tegas. Ia menilai  kebebasan berpendapat dalam demokrasi tidak boleh digunakan untuk menyebar fitnah.

Baca Juga: Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Tim Kuasa Hukum: 4 Nama Berpotensi Dilaporkan

“Negara tidak boleh abai ketika kebebasan digunakan sebagai tameng untuk merusak. Ketegasan bukanlah musuh demokrasi, melainkan pelindung akal sehat publik,” kata Pieter.

Ia pun mengajak para elite politik dari berbagai spektrum untuk melakukan introspeksi.

“Mari kita arahkan energi politik kita pada isu-isu nyata yang menyentuh hidup rakyat banyak, bukan pada narasi-narasi busuk yang hanya menguntungkan kelompok kecil dengan agenda sempit,” katanya.


 

Kami memberikan ruang untuk Anda menulis

Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.

Daftar di sini



Sumber : Kompas TV

Komentar (52)
yg banyak dan gampang kena hoax sebagian besar memang orang2 sepuh. kebetulan pula sesepuh2 ini pernah jadi tokoh di jamannya. sungguh jahat yg memanfaatkan mereka untuk menggoreng isu.



KOMPASTV SHORTS


Lihat Semua

BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x