Pemerintah Siapkan Rumah Subsidi untuk Petani hingga Wartawan, Ini Syarat dan Ketentuannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah menyatakan akan terus menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya mereka yang bekerja di sektor-sektor strategis. 

Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), program rumah subsidi tahun 2025 kembali digulirkan sebagai bagian dari target pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Hari ini, Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menandatangani nota kesepahaman mengenai dukungan perumahan subsidi untuk Wartawan antara Kementerian PKP dan Kementerian Komunikasi dan Digital dengan Badan Pusat Statistik.

Dalam kesempatan itu Menteri PKP juga menyerahkan 100 kunci rumah untuk wartawan.

Maruarar Sirait mengungkapkan penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025.

"Kami sudah tentukan tanggal 6 Mei jam 16.00, untuk titiknya nanti kami akan bicarakan lagi, langsung (penyerahan) 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan. Saya percaya Kementerian Komunikasi dan Digital akan berkoordinasi dengan Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)," ujar Maruarar Sirait dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (8/4/2025) dikutip dari tayangan Breaking News Kompas TV.

Berikut adalah rincian profesi penerima alokasi rumah subsidi:

Tenaga Kesehatan (30.000 Unit)

Sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan, dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya mendapat porsi terbesar. Sebanyak 10.000 unit akan dibangun di Pulau Jawa, sisanya tersebar di wilayah seperti Sumatera dan Kalimantan.

Baca Juga: Daftar Bansos Cair Bulan April 2025, Ada PKH dan BPNT

Guru (20.000 Unit)

Peran guru sebagai pendidik generasi bangsa diapresiasi melalui program ini. Di antaranya, 5.000 unit telah mulai dibangun di Bogor sebagai proyek awal sejak Maret 2025.

Nelayan (20.000 Unit)

Untuk mendukung kesejahteraan pelaku ekonomi pesisir, 12.000 unit rumah untuk nelayan akan difokuskan di kawasan Indonesia Timur seperti Maluku dan Sulawesi.

Petani (20.000 Unit)

Pekerja agraris mendapatkan alokasi signifikan, dengan 15.000 unit direncanakan dibangun di daerah pertanian utama seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Buruh (20.000 Unit)

Sebanyak 8.000 unit telah dialokasikan di kawasan industri besar seperti Bekasi dan Karawang, sementara sisanya disiapkan di wilayah urban penyangga lainnya.

Pekerja Migran (20.000 Unit)

Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi devisa, 10.000 unit rumah untuk pekerja migran diprioritaskan di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dua provinsi dengan jumlah PMI terbesar.

Personel Kepolisian (14.500 Unit)

Demi meningkatkan kesejahteraan aparat, rumah subsidi juga disiapkan untuk anggota Polri, dengan distribusi terbesar di sekitar Jakarta dan Jawa Barat.

Prajurit TNI Angkatan Darat (5.000 Unit)

Rumah subsidi bagi prajurit TNI AD akan tersebar di Jawa (3.000 unit) dan luar Jawa seperti Papua dan Kalimantan (2.000 unit), sebagai awal dari rencana distribusi lintas matra.

Wartawan (1.000 Unit)

Sebagai bentuk dukungan terhadap profesi jurnalis, yang kerap menghadapi tantangan finansial, rumah subsidi disiapkan dengan porsi awal 500 unit di Jabodetabek, sisanya di Surabaya dan Bandung.

Syarat dan Ketentuan Penerima Rumah Subsidi

Untuk dapat mengakses program rumah subsidi ini, penerima wajib memenuhi syarat berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Berpenghasilan maksimal Rp 8 juta per bulan (sesuai PM PUPR No. 14/2021)
• Belum memiliki rumah pribadi dan belum pernah menerima subsidi perumahan sebelumnya
• Memiliki dokumen penghasilan, seperti slip gaji atau bukti usaha mandiri yang menjadi tantangan tersendiri bagi pekerja informal seperti petani dan nelayan.

Baca Juga: Hasil Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Segera Diumumkan, Ini Link Cara Ceknya