Fakta-Fakta Wali Kota Depok Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas, Ditegur Wamendagri dan Dedi Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wali Kota Depok Supian Suri mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Depok menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik Lebaran ke kampung halaman.

Kebijakan tersebut pun menuai kritik dari sejumlah pihak, seperti dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. 

Berikut fakta-fakta Wali Kota Depok membolehkan ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik.

1. Pakai Mobil Dinas untuk Mudik Dinilai Tak Langgar Aturan

Supian mengatakan kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan aspek tanggung jawab ASN dalam menjaga aset negara.

Dia menegaskan, jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada mobil dinas selama mudik, tanggung jawab sepenuhnya berada pada pegawai yang menggunakan kendaraan tersebut.

Baca Juga: Wamendagri soal Walkot Depok Izinkan ASN Gunakan Mobil Dinas: Timbulkan Risiko Kerugian Negara

"Jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti hilang atau apa, ya itu tanggung jawab mereka, sehingga harus mengembalikan kerugian negara jika semisal itu terjadi," ujar Supian saat dikonfirmasi, Jumat (28/3/2025), dikutip dari Kompas.com.

Menurut dia, kendaraan dinas merupakan fasilitas negara yang tetap melekat pada pegawai yang diberi amanah untuk menggunakannya.

Oleh karena itu, penggunaan mobil dinas untuk mudik dinilai tidak melanggar aturan, selama tanggung jawab terhadap kendaraan tetap dipegang oleh pegawai yang bersangkutan.

"Prinsipnya, mau (mobil dinas) dibawa pulang kampung atau tidak dibawa ke mana-mana, ya pertanggungjawaban mobil dinas melekat kepada yang diamanahkan," ujarnya.

2. Dianggap Bentuk Apresiasi Pengabdian ASN 

Supian menyebut, jika kendaraan dinas ditinggalkan selama mudik, pengawasan terhadap aset negara akan menjadi lebih sulit.

"Kami mengizinkan kepada teman-teman yang memang dipercaya memegang kendaraan dinas. Pertama, tidak semua dari mereka memiliki kendaraan pribadi. Jadi, diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan," katanya.

3. Wamendagri Sebut Berpotensi Rugikan Negara

Menurut Wamendagri Bima, penggunaan mobil dinas untuk mudik berpotensi menimbulkan risiko kerugian bagi negara.

“Karena bisa dibayangkan kalau dibolehkan, ya maka ada mobilisasi fasilitas daerah, fasilitas negara yang digunakan oleh para kepala daerah yang menimbulkan risiko potensi kerugian negara,” kata Bima di Jakarta, Rabu (2/4/2025).

Apalagi, kata dia, ada ASN yang tetap piket dan bekerja untuk memastikan layanan tetap berjalan meskipun dalam situasi libur Lebaran.

“Ini juga butuh mobil dinas. Jadi jangan sangka bahwa libur ini semuanya libur. Enggak,” ucap Bima.

“Jadi semuanya ada yang piket. Dan tentu butuh juga fasilitas mobil dinas dan lain-lain untuk bekerja,” lanjutnya.

4. Dedi Mulyadi Akan Panggil Supian Suri

Dedi menyebut Wali Kota Depok Supian Suri akan dipanggil buntut memperbolehkan ASN mudik dengan mobil dinas.

Baca Juga: Wali Kota Depok Izinkan ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran 2025, Ini Alasannya

"Tanggal 8 April, akan kita undang bupati, wali kota, termasuk Wali Kota Depok," ujar Dedi di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).

5. Dedi Mulyadi Akan Tegur Supian Suri

Dedi menyebut dirinya hanya akan memberi teguran kepada Wali Kota Depok Supian Suri. Dia menyadari Supian adalah sosok yang baru menjabat, bukan petahana.

"Iya teguran dulu, kan wali kota baru jadi masih latihan," katanya.