Sekjen Golkar: Ridwan Kamil Belum Perlu Pendampingan Hukum

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golongan Karya (Golkar) M Sarmuji berpendapat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belum memerlukan pendampingan hukum usai rumahnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (10/3/2025) lalu.

Penggeledahan itu terkait dengan kasus dugaan korupsi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau Bank BJB. KPK sebelumnya mengatakan akan memanggil Ridwan.

“Kan Pak Ridwan Kamil belum berstatus apa-apa ya, untuk saat ini belum diperlukan. Tapi, kalau diperlukan suatu saat (diperlukan), dan Pak Ridwan Kamil meminta, insyaallah kita ikut membantu,” kata Sarmuji saat ditemui Kompas.com di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu (16/3/2025) malam.

Dia menegaskan, DPP Partai Golkar tidak akan lepas tangan terhadap perkara-perkara hukum yang melibatkan kader-kadernya.

Bahkan, jika ada masyarakat umum yang memerlukan bantuan pendampingan hukum, Partai Golkar siap membantu.

Baca Juga: Ridwan Kamil Hubungi Golkar Jawa Barat, Sekretaris DPD: Pakai Handphone Stafnya

Oleh sebab itu, ia memastikan Golkar bakal pasang badan jika Ridwan Kamil membutuhkan pendampingan hukum dari Partai Golkar.

“Sebagaimana masyarakat juga kalau membutuhkan bantuan dari Golkar, kita juga siap untuk membantu. Kalau membutuhkan bantuan dari Golkar kami siap untuk membantu,” ujar Sarmuji.

Partai Golkar, kata dia, menghormati rencana pemanggilan Ridwan Kamil oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB.