Deretan Alasan Rapat Panja RUU TNI Ada di Hotel Mewah, Sekjen DPR Sebut Sesuai Aturan Tata Tertib

JAKARTA, KOMPAS.TV- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Indra Iskandar mengatakan, rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (UU) TNI yang berlangsung di sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta sesuai Tata Tertib (Tatib) DPR Pasal 254.

Ia menyebut, berdasarkan aturan itu memang memungkinkan penyelenggaraan rapat dengan urgensi tinggi di luar gedung parlemen dan atas seizin pimpinan DPR.

Adapun Rapat Panja Revisi UU TNI yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025) menuai sorotan masyarakat. Pasalnya, rapat yang digelar di hotel mewah tersebut berlangsung tertutup, kontras dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

Baca Juga: Geruduk Rapat Revisi UU TNI di Hotel Berbintang, KontraS: Janggal, Seolah-olah Ada yang Dirahasiakan

"Ya jadi kita bicara aturan dulu gitu ya, aturan berkaitan dengan rapat-rapat dengan urgenitas tinggi itu dimungkinkan untuk tidak di Gedung DPR," kata Indra saat dihubungi pada Sabtu (15/3), mengutip Tribunnews.

Menurutnya, pemilihan hotel itu dilakukan setelah pihak sekretariat menjajaki beberapa hotel. Dari lima hingga enam hotel yang dipertimbangkan, hanya Fairmont yang tersedia dan memenuhi kebutuhan teknis Panja revisi UU TNI.

"Nah teman-teman sekretariat itu memang menjajaki beberapa hotel, ada 5-6 hotel ya, tetapi yang available itu satu ya, pertimbangannya yang available dengan format Panja RUU ini," ujarnya.

Indra juga menjelaskan Hotel Fairmont memiliki kerja sama dengan DPR melalui government rate, sehingga biayanya tetap sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku.

"Yang kedua adalah hotel yang punya kerja sama government rate dengan kita yang harganya terjangkau dengan SBM kita," ucapnya.

Dia menambahkan, Panja revisi UU TNI bersifat maraton dan berlangsung hingga dini hari, sehingga membutuhkan lokasi dengan fasilitas istirahat yang memadai.

"Karena ini sifatnya maraton dan simultan dengan urgenitas tinggi, memang harus dilakukan di tempat yang ada tempat istirahat," ungkap Indra.

Baca Juga: DPR Bahas Revisi UU TNI di Hotel, Pengamat: Bertentangan dengan Efisiensi dan Terburu-buru

Diketahui, Komisi I DPR dan pemerintah memang tengah kebut membahas revisi UU tentang TNI. Revisi tersebut mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga.

Seperti Kompas.tv memberitakan, Rapat Panja Revisi UU TNI itu makin jadi sorotan setelah tiga aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk sektor keamanan melakukan aksi protes dengan menggeruduk lokasi rapat tersebut di Fairmont Hotel, Jakarta, Sabtu (15/3).

Mereka berusaha masuk ke ruang pertemuan yang terletak di Ruby 1 dan 2 untuk menyuarakan penolakan terhadap pembahasan revisi tersebut. Salah satu aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, mengenakan pakaian serba hitam saat mencoba menerobos masuk. 

Kepada KompasTV, Andrie menyebut pihaknya melakukan aksi ini merupakan dari upaya mengingatkan DPR agar tidak terburu-buru mengrevisi UU tersebut.

Baca Juga: Panja DPR-Pemerintah Kebut Revisi UU TNI, Intensif Bahas Usia Pensiun Prajurit

"Kamis lalu kami mendapatkan informasi bahwa akan ada rapat yang berlangsung selama tiga hari selama hari libur, Jumat hingga hari ini. Itu pun kami mendapatkan informasi dari rekan Jurnalis."

"Tidak ada keterbukaan dari pihak DPR maupun pemerintah terhadap proses registrasi yang sedang berlangsung. Kami meminta DPR untuk menunda pembahasan revisi UU TNI, karena kami menilai subsanti yang sedang dibahas itu sangat bermasalah dan tidak mampu menjawab upaya reformasi institusi militer berdasarkan reformasi sektor keamaanan," kata Andrie dikutip dari tayangan Sapa Indonesia Akhir Pekan, Minggu (16/3) pagi.