JAKARTA, KOMPAS.TV – Struktur organisasi Operation Management Office (OMO) Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 menjadi sorotan setelah beredar di media sosial karena diisi banyak kader Partai Solidariras Indonesia (PSI).
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni tidak membantah keberadaan kader PSI dalam struktur OMO FOLU Net Sink 2030.
Ia menegaskan bahwa struktur organisasi yang beredar memang benar adanya dan merupakan bagian dari penyempurnaan organisasi sebelumnya.
Baca Juga: Menhut Raja Juli Tugaskan Sejumlah Kader PSI di FOLU Net Sink 2030, Program Kementerian Kehutanan
Berikut fakta-fakta terkait OMO FOLU Net Sink 2030 yang dirangkum KompasTV:
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut merespons beredarnya salinan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 per tanggal 31 Januari 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 234 Tahun 2024 terkait penetapan struktur OMO FOLU Net Sink 2030.
Raja Juli menyebut, dokumen yang beredar di masyarakat merupakan benar dan otentik dikeluarkan Kementerian Kehutanan.
"Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” kata Raja Juli dikutip dari Warta Kota.
Ia juga menjelaskan bahwa revisi struktur OMO FOLU Net Sink 2030 tahun 2025 adalah bentuk perbaikan dan penyempurnaan dari struktur sebelumnya.
Raja Juli Antoni memastikan bahwa pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 Tahun 2025 tidak bersumber dari APBN.
”Pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 Tahun 2025 tersebut, sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang pasti saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” imbuhnya.
Hal senada juga diungkapkan Jubir DPP PSI, Agus Mulyono Herlambang, yang menggarisbawahi keterangan dari Humas Kementerian Perhutanan bahwa anggaran OMO tidak bersasal dari APBN.
“OMO ini sepenuhnya dibiayai donor dan/atau negara mitra, sesuai aturan hukum. Intinya, sama sekali tidak membebani APBN,” kata Agus dikutip dari Tribunnews.
“Kami menjamin kader-kader kami yang namanya tercantum dalam SK tersebut memiliki kapasitas dan integritas. Posisi kader-kader PSI dalam SK tersebut berada di posisi dukungan kesekretariatan. Jadi memang tugasnya membantu kerja-kerja menteri di bidang administrasi FOLU,” jelasnya.
FOLU Net Sink 2030 merupakan program pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Program ini merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 yang menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada 2030. Dari jumlah tersebut, sektor FOLU ditargetkan berkontribusi sebesar 17,2 persen.
Baca Juga: KLHK Sosialisasi Program Sub Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Papua Barat Daya
Sebanyak 11 kader PSI masuk dalam struktur organisasi OMO FOLU Net Sink 2030 dengan berbagai tugas.
Mereka bertanggung jawab dalam berbagai bidang mulai dari pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon, konservasi, hingga penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.
Raja Juli Antoni sendiri menjadi Penanggung Jawab/Pengarah dalam FOLU Net Sink 2030.
Berikut daftar kader PSI yang masuk dalam struktur tersebut:
Dalam dokumen yang beredar itu, terdapat juga tabel nominal honor alias gaji bulanan yang diterima masing-masing pemgurus dalam struktur organisasi OMO FOLU Net Sink 2030.
Honornya yang terendah mulai dari Rp8 juta hingga yang tertinggi Rp50 juta, ini rinciannya:
Baca Juga: Dukung Folu Net Sink 2030 Dinas LHKP Perjuangkan Peraturan Gubernur
Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Sumber : Kompas TV/Tribunnews
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.