Efisensi APBN-APBD 2025, Ini Point Penghematan yang Diteken Prabowo hingga Rp306,69 Triliun

Pembatasan juga diberlakukan pada kegiatan tidak prioritas seperti seremonial, studi banding, publikasi, dan FGD.

Untuk Transfer ke Daerah, efisiensi sebesar Rp50,59 triliun akan diambil dari berbagai pos, termasuk:

• Dana Bagi Hasil: Rp13,90 triliun
• DAU bidang pekerjaan umum: Rp15,67 triliun
• DAK Fisik: Rp18,30 triliun
• Dana Otonomi Khusus: Rp509,45 miliar
• Dana Keistimewaan Yogyakarta: Rp200 miliar
• Dana Desa: Rp2 triliun

Pengawasan implementasi efisiensi akan dilakukan oleh beberapa instansi. Menteri Keuangan bertugas menetapkan besaran efisiensi per K/L dan melakukan pemblokiran anggaran.

Menteri Dalam Negeri akan memantau efisiensi belanja daerah, sementara BPKP bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan efisiensi secara keseluruhan.

Baca Juga: Istana: Gaji ke-13 dan 14 ASN Tak Terdampak Efisiensi Anggaran

Poin Efisiensi Anggaran APBN-APBD 2025

1. Efisiensi Total Anggaran

• Total efisiensi belanja negara: Rp306,69 triliun
• Belanja Kementerian/Lembaga (K/L): Rp256,1 triliun
• Transfer ke Daerah (TKD): Rp50,59 triliun

2. Efisiensi dalam Belanja Kementerian/Lembaga

• Identifikasi dan pemangkasan belanja pada:Belanja operasional, seperti:
  • Perjalanan dinas
  • Belanja perkantoran
  • Belanja pemeliharaan
• Belanja non-operasional, seperti:
  • Bantuan pemerintah
  • Pembangunan infrastruktur
  • Pengadaan peralatan dan mesin
• Yang tidak diefisiensikan:
  • Belanja pegawai
  • Belanja bantuan sosial

3. Efisiensi dalam APBD (Anggaran Daerah)

• Para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota harus melakukan efisiensi pada:
  • Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%
• Membatasi belanja honorarium, dengan:
  • Mengurangi jumlah tim
  • Menyesuaikan honor sesuai standar harga satuan regional
• Membatasi belanja untuk kegiatan tidak prioritas, seperti:
  • Kegiatan seremonial
  • Kajian dan studi banding
  • Pencetakan dan publikasi
  • Seminar dan Focus Group Discussion (FGD)
• Mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur
• Fokus anggaran pada kinerja pelayanan publik, bukan berdasarkan pemerataan antar-perangkat daerah
• Lebih selektif dalam pemberian hibah langsung

4. Efisiensi dalam Transfer ke Daerah (TKD)

• Efisiensi dilakukan dengan menyesuaikan alokasi dana sebesar Rp50,59 triliun, yang bersumber dari:
  • Dana Bagi Hasil: Rp13,90 triliun
  • Dana Alokasi Umum (DAU) bidang pekerjaan umum: Rp15,67 triliun
  • Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: Rp18,30 triliun
  • Dana Otonomi Khusus: Rp509,45 miliar
  • Dana Keistimewaan Yogyakarta: Rp200 miliar
  • Dana Desa: Rp2 triliun

5. Pengawasan dan Implementasi Efisiensi

• Menteri Keuangan:
  • Menetapkan besaran efisiensi per Kementerian/Lembaga
  • Melakukan pemblokiran anggaran yang efisiensinya telah disetujui
• Menteri Dalam Negeri:
  • Memantau efisiensi belanja daerah
  • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP):
  • Mengawasi pelaksanaan efisiensi
•